Pertama di Indonesia-32,2 M dana KPU Langkat-D-M-I/Mei

Pertama di Indonesia, Pengusaha Dipenjara karena Bayar Buruh di Bawah UMR

Andi Saputra - 

Jakarta (mp.c) - Peringatan serius bagi para pengusaha yang membayar upah buruh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Sebab, Mahkamah Agung (MA) menghukum pengusaha yang melakukan hal tersebut dengan hukuman penjara.

"Menghukum terdakwa Tjioe Christina Chandra dengan pidana 1 tahun penjara," kata pejabat resmi MA yang tak mau disebut namanya kepada detikcom, Rabu (24/4/2013).

Chandra merupakan pengusaha Surabaya yang memiliki 53 karyawan namun mengupah buruhnya tersebut di bawah UMR. Oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Chandra divonis bebas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mengajukan kasasi dan dikabulkan. "Dan menjatuhkan pidana denda Rp 100 juta," lanjutnya.

Vonis ini diadili oleh ketua majelis hakim Zaharuddin Utama dengan anggota majelis Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun dalam perkara nomor 687 K/Pid.Sus/2012.

"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 90 ayat 1 jo Pasal 185 ayat 1 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan," pungkasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, putusan ini merupakan putusan pertama MA yang menghukum pengusaha karena membayar buruhnya di bawah UMR.(dtn)

Ketua KPU Langkat : Rp.32,3 Miliar dana Pilkada Langkat, Uang itu Berasal dari Rakyat.

Langkat (mp.c)

                Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemerintah Kabupaten Langkat  sebesar Rp.32,3 Miliar. Dana ini  berasal dari APBD Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2013. Namun dari sejumlah  dana yang dianggarkan dalam,  Pilkada itu, juga tidak terlepas dari tanggungjawab  Ketua  Komisi Pemilihan Umum (KPU),sebagai penyelengggara.

Ketua KPU Langkat, Margono Jumintoro mengungkapkan, pihaknya mulai menyusun  tahapan dalam penyelenggaraan pemilukada Langkat untuk periode 2014-2019, karena itu, bagi siapapun yang akan ikut bertarung  dalam rangka pemilihan Bupati, silahkan saja, “ silahkan mendaftar termasuk dari  bakal calon  dari independen”ungkapnya di Gedung Pegnasos  Stabat Selasa, 23/4.  Ia menyatakan KPU langkat awal  Mei ini sudah menerima pendaftaran .

Diakui , Margono Jumintoro, bahwa penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan dalam lima tahun sekali, dananya berasal dari uang rakyat,  yang diamanahkan untuk  ketua DPRD Langkat, karenanya mari kita sama-sama menjaga keutuhannya,dan melakukan sosial kontrol

 Apalagi hasil pengunaan untuk biaya pesta demokrasi ini,akan diaudit tim BPK.RI “  ujar, Margono. Ia juga didampingi, Ketua DPRD Langkat, Rudy Hartono  Bangun dalam rangka, louncing pencanangan Pemilukada  Bupati/Wakil Bupati Langkat masa periode 2014-2019.(o1.n)..

MTQ  dan Festifal Nasyid  Perguruan Tinggi se Sumut,  Juara Umum jatuh ke STAIS Medan

Medan (mp.c)

Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Perguruan Tinggi se Sumatera Utara juara umum jatuh ke  Kafilah Sekolah Tingggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan, peraih juara umum ini berdasarkan, penilaian  Keputusan yang disampaikan  Dewan Hakim MTQ.

Ketua  Dewan Hakim Drs.H.Palit Muda Harahap,MA  mengatakan, pelaksanaan MTQ dan Festifal nasyid  berjalan aman dan lancar, kegiatan dilaksanakan di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Tanjung Balai , yang diikuti berkisar 700 peserta.  Mingggu 21/4 .

Kemudian sesuai keputusan rapat juga pemenang untuk cabang tilawah mujawwad golongan putri  juara I,II dan III masing-masing diraih  UMSU Medan,IAIN SU,Unimed, sedangkan pada harapan satu diraih  STAI AL-Hikmah Tanjung Balai,

Sementara itu pada golongan Putra juara I IAIN SU,juara II, dan III, Unimed dan STAIS  Ishlahiyah Binjai dan harapan I STAIS Medan . dan untuk festifal nasyid golongan Putri juara I,II dan II, masing-masing Asahan,Politeknik Tanjung Balai dan UMN  Al-Washliyah Medan, juara harapan I STAIS Ishlahiyah Binjai, Golongan Putra, juara I,II dan  III , UNIVA Labuhan Batu, Politeknik Tanjung Balai, STAI-JM Tanjung Pura dan harapan I IAIN SU

Pelaksanaan MTQ dan Festifal Nasyid di Tanjung Balai, mendapat sambutan Positif oleh Walikota  Pemerintah Kota Tanjung Balai, H. Thamrin  Munthe, menyatakan, terimakasih atas terselenggaranya kegiatan yang merupakan pengembangan syi’ar agama Islam. Walikota juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara. Walikota juga  memberikan motifasi, bahwa kegiatan ini  akan menambah ilmu kita baik di dunia maupun di akhirat. (01)

Dokter Dukung Haji Ngogesa Sitepu,SH ke Pilkada langkat

Langkat (mp.c)

                  Dokter Emserodes Karo-karo, selaku Pemimpin  Pengurus dan angggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Langkat  mendukung Haji Ngogesa Sitepu,SH (fhoto) menjadi Bupati  langkat untuk lima tahun ke depan (2014-2019) karena yang bersangkutan selama ini, mampu berbuat dan  mewujudkan aspirasi masyarakat,sehingga wajar beliau didukung untuk menjalankan kepemimpinan dua periode lima tahun mendatang lagi

Hal itu diungkapkan dr. Emserodes Karo-karo, dalam rangka  seminar sehari oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Langkat, untuk meningkatkan tali silaturrahmi dan persatuan diantara sejumlah teman sejawat , dan selain itu juga Menambah ilmu pengetahuan dan pengabian , sekaligus membantu para dokter dalam rangka   mengumpulkan sertifikat SKP

.Acara ini juga  turut dihadiri, Asisten administrasi Ekbangsos, dr. Indra Salahuddin,dan sejumlah undangan lainnya.  Acara seminar ini, disampaikan  oleh,ketua Panitia dr.HM. Arifin Sinaga,MAP,kegiatan yang berlangsung di  AULA Akper/Akbid Kab.Langkat. Kamis,18/4.

 H.Ngogesa Sitepu,SH menyatakan, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, namun itu semua tergantung kepada rakyat nanti yang memilih.

Tetapi sebagai amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saya, maka amanah dan kepercayaan itu harus  dijaga dengan baik.

Bupati Pemkab Langkat, H.Ngogesa Sitepu,SH  dalam kesempatan itu juga mengungkapkan, bahwa profesi  sebagai dokter adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena itu peranan dokter jadilah yang murah senyum, ramah dan penuh dedikasi ,dan penuh  bertanggungjawab dalam profesinya,ujarnya. (o1.n)

Pemborong yang Tak Gunakan Plank Proyek, Mengangkangi Aturan

Medan  (mp.c)

Seputar  pekerjaan Pembetonan di Jalan Kesatria Medan Tembung dikatakan,  Pemborongnya tidak menggunakan Plang Proyek, sehingga masyarakat bertanya-tanya, apakah pekerjaan proyek itu, dari dinas Bina Marga atau  Dinas  Perkim Medan, Tanya sumber

Dikatakan,  Pekerjaan pembetonan panjangnya  berkisar 300 meter di   jalan Kesatria Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung  disinyalir proyek siluman sebab sampai berita ini diturunkan (24/4)  plang proyek itu tak terlihat .

Sementara itu, Ir.Yahya Payungan Lubis, anggota DPRD Medan, mengungkapkan, terkait pembangunan pekerjaan Pembetonan itu, yang di duga menurut informasi tak memiliki Plank  proyek, maka  pemborongnya, harus transfaran dan terbuka

 karena di jaman era keterbukaan ini, semua transfaran termasuk pemasangan Plank oleh pengusahanya,Namun bagi pengusaha yang tak mau menggunakan plang proyek,  atau memajangkan data-data pemenang proyek itu, maka anggota Dewan sebagai wakil rakyat punya dasar memanggilnya,karena Ia sudah turut  mengangkangi aturan,yang berlaku,”ujarnya. (01.n)

 

 DISPENDASU M. I MEI  2013

   Dengan Membayar PKB Dan BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin Keabsahan Kepemilikan Kenderaan Bermotor Anda  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bupati Targetkan APBD TA 2014 Rp. 1Triliun Diutamakan Pembangunan dari Desa

Tapteng (mp.c)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II  Kabupaten Tapanuli Tengah  (Tapteng) Tahun Anggaran (TA) 2014 ditargetkan Bupati Raja Bonaran Situmeang sebesar Rp. 1 Trliun, sedangkan  di tahun anggaran  sebelumnya Rp. 850 miliar, maka  ada pertambahan yang signifikan.

Demikian diungkapkan Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang, kepada sejumlah kepala desa dalam pertemuan penting, belum lama ini,  di Medan. Ungkapan ini disampaikan Bupati Raja Bonaran Situmeang, bahwa sarana pembangunan   yang potensial di diwujudkan mulai dari desa.

Dikatakan, jumlah anggaran yang di tergetkan pada TA 2014 sebesar Rp. 1 triliun,diupayakan dengan maksimal melobi anggaran baik dari tingkat Provinsi maupun anggaran ke tingkat pusat, sebab itu diharapkan  kepada Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) bekerja dengan penuh maksimal, sehingga pembangunan dapat  dirasakan warga desa di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Tapteng Sukran J. Tanjung, Plt. Sekdakab H. Susanto Lumban Tobing, Kapolres Tapteng AKBP Misnan, Wakil Walikota  Pemerintah Kota Sibolga , Marudut Situmorang, dan sejumlah camat serta lurah/kepala desa.

Namun sementara itu, masyarakat menyatakan, dengan target  anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 1 triliun yang diusulkan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang, itu, yang mengutamakan pembangunan untuk  di Desa, maka warga  diminta  ikut mengawasi  dana anggaran yang ada , sehingga pembangunan dapat terwujud dan bersifat transfaran.(01.n)

H. Zainuddin Mars, Anggaran Pilkada  Deli Serdang, Rp.40,4 M, Diminta Dalam  Dua Putaran, Polres  Ajukan Rp.6 M

Deli Serdang (mp.c)

H.Zainuddin Mars, Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyatakan, anggaran dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya  di wilayahnya  menganggarkan dana berkisaran Rp. 40, 4 Miliar, dengan perincian, untuk  Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rp.38 miliar sedangkan  untuk pengawasan Pemilu sebesar Rp. 2,4 miliar, sehingga total anggaran penyelenggaraan Pilkada  untuk masa Bakti 2014-2019  Bupati dan Wakil Bupati  berjumlah Rp.40,4 Miliar.

Diminta dari jumlah anggaran yang tersedia maka pihak penyelenggara dan pengawas Pilkada  dapat menghemat dan menggunakan alokasi dana itu tepat sasaran dan mekanisme yang berlaku.

Penegasan Wakil bupati, H. Zainuddin Mars, disampaikan pada acara launching tahapan  Pilkada pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berlangsung di Aula kantor KPU  Pemkab  Deli Serdang Jumat (19/4).

Dikatakan, dari total dana yang  tersedia, maka diharapkan dapat  terselenggara pada pemilihan bupati dan wakil bupati untuk dua putaran,namun alokasi anggaran untuk Pengawas  sejumlah Rp. 2,4 miliar itu, sejauh ini masih ditinjau ulang kembali.ujarnya

 Tetapi  penyelenggaraan  Pilkada di Pemkab Deli Serdang,berlangsung hanya satu putaran, maka diperkirakan menghabiskan dana anggaran sebesar Rp.28 miliar,karena itu, dari jumlah dana yang tersedia,  maka anggrannya  tersisa,sehingga dana ini harus dikembalikan,katanya

Sementara itu,  Kepolisian Sektor Deli Serdang  (Polres) seputar Penyelenggaraan Pilkada  Pemkab Deli Serdang yang rencana berlangsung pada bulan, Oktober 2013 , mendatang, mengajukan  permohonan anggaran  sebesar Rp. 6 Miliar.

Kapolres Deli Serdang, AKBP  Dicky Patrianegara ,mengungkapkan, pengajuan anggaran itu, karena  Pemkab Deli Serdang  merupakan wilayah  hukum satu kabupaten ,namun berada  di  wilayah , seperti di wilayah  Polres Deli Serdang, Polresta Medan,Polres KP3 Belawan dan Wilayah Hukum Polres Binjai., cukup luas, ungkapnya

Menurut Dicky, anggaran yang diusulkan , dimana nanti akan memperkuat tingkat keamanan, dan diperkirakan  akan memperkuat armada 3000 personil termasuk kekuatan dari TNI, dan sejumlah Linmas,namun  pengajuan anggaran ini, juga tergantung ,keputusan dari pihak eksekutif. (01.n)

 Hasil dari Keuangan PT Inalum Rawan Penyelewengan,Wajar Dipertanyakan

Medan (mp.c)

Divisi Advokasi FITRA Sumut, Irvan Hamdasi Hasibuan, mengungkapkan,pihak  Badan Pemeriksa Keuangan .RI sebagai lembaga Negara pemeriksa pengelolaan keuangan Negara, bahwa, perusahaan PT Inalum, rawan terjadi penyelewengan,karenanya diminta perusahaan  di audit sebagaimana mestinya, dan wajar untuk dipertanyakan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (lsm), dari hasil audit

Sebagai, lembaga pemeriksa Keuangan negara, perwakilan BPK.RI dihimbau segera memeriksa dan mengaudit posisi keuangan pihak PT. Inalaum,secara tuntas terhadap , anggaran dana, bina lingkungan ,  dana pengembangan  yang dikucurkan PT Inalum kepada 10 Kabupaten/kota diperkirakan sejak tahun 2000/2001 langsung diserahkan pihak PT Inalum kepada pihak Otorita Asahan (OA) untuk disalurkan kepada masyarakat

Namun perlu dipertanyakan, dana anggaran yang dialokasikan sebelumnya dikucurkan melalui anggaran yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetapi informasi yang diperoleh sejak dalam pertengahan tahun 2012 proses pendistribusian dana anggaran tersebut, dikembalikan melalui aturan dan mekanisme APBN, dan pengembalian pengaturan ini, sebaik-baiknya dilakukan secara transfaran

Karena  menurut Irvan  , diduga dana  berkisar Rp.775 miliar, sangat rawan terjadi penyimpangan, apalagi hasil dari itu tidak dirasakan oleh semua masyarakat disekitar kawasan, khususnya yang berkmukim di 10 kabupaten/kota  yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan  mega proyek industri peleburan aluminium,  PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum).

Sementara itu, ketua Otorita Asahan, Ir.Effendi Sirait, mengungkapkan, seluruh dana yang diterima pihak Otorita Asahan (pihaknya)  dari  PT. Inalum  disetiap tahunnya tetap di audit BPK RI , BPKP dan akuntan public.

Dikatakan, dalam penyelenggaraan dan mekanismenya , antara PT. Inalum dengan Otorita Asahan sudah diatur sebelumnya,”ujarnya. Ia mengatakan bahwa prakarsa penyelenggaraan itu, oleh  Dr.Bishuk Siahaan dengan Kementrian Keuangan di tahun 1999.(o1.n)