Gatot kurang maksimal- PDAM Tingkatkan Air- Audensi- Polres Ancam Kontraktor

Pemprovsu Terlambat  Mengajukan Nota pengantar Keuangan APBD Sumut 2014

Medan (mp.c)

Keterlambatan Nota pengantar keuangan  APBD Sumut TA 2014, bukti kinerja Gubernur Sumut, Gatot,  belum maksimal, mengingat  data dan aturan yang diperoleh , pada Pasal, 20 UU No. 17 /2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan, Pengambilan Keputusan oleh DPRD  mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  soal APBD maka dengan itu, seharusnya dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir

Padahal kini sudah hampir dalam pertengahan bulan di tahun 2013, dengan demikian  dampak dari keterlambatan Nota pengantar keuangan tersebut, akan mempengaruhi lambatnya   laju  perekonomian  khususnya di Kabupaten/kota dan umumnya Provinsi Sumatera Utara

“ lambatnya Nota pengantar keuangan APBD Sumut TA 2014,  bukti kinerja pemprovsu tidak maksimal,” Ujar  Pengamat Ekonomi yang enggan disebutkan jati dirinya, Senin (9/12)

Dikatakan, hal keterlambatan Nota pengantar keuangan APBD Sumut TA 2014,  apa peyebabnya yang utama, tentu ada hal-hal yang perlu dipertanyakan secara tuntas, terkait  Pemprovsu masih belum mengajukan nota pengantar keuangan APBD Sumut 2014.

Wakil Ketua DPRD Sumut, M.Afan mengakui , keterlabatan hal tersebut ,  namun saat kini, sedang pembahasan KUA-PPAS ( Kebijakan Umum Anggaran – Platform Prioritas Anggaran Sementara ) dan diharapkan  pada paripurna R-APBD 2014 diperkirakan dalam pertengahan Desember 2013

Kemudian pada tanggal, 17 Bulan ini sesuai dengan jadwal akan ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut, untuk penyampaian pengantar nota keuangan R-APBD 2014 (ns)

PDAM Tirtanadi Medan,  Mampu Tingkatkan Kapasitas Air

Medan (mp.c)

Kinerja PDAM Tirtanadi Medan,  terbukti meningkatkan kapasitas air di Kota Medan, seperti mulai berfungsinya  2 unit sumur bor yang berkpasitas 10 liter per detik, yakni, Lokasi di sumur bor Jalan Gurilla Cabang JL. H.Yamin dan cabang Jalan Tangguk Bongkar IX , Cabang Medan Denai

Dengan berfungsinya 2 unit sumur bor tersebut, maka sebanyak 700  pelanggan dapat menikmatinya,  justru itu PDAM Tirtanadi terus bertekad menambah sumur bor, dengan demikian warga Medan akan menikmati air yang disediakan PDAM Tirtanadi “ kita terus bertekad, bagaimana warga Kota Medan tidak kekurangan sarana air yang berasal dari PDAM Tirtanadi” Ujar Kadiv Publik Relation, Ir Amrun,belum lama ini, di kantornya

Dikatakan, upaya PDAM Tirtanadi meningkatkan  sarana air ke warga, merupakan tekad Perusahaan  dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, upaya ini juga salah satu  program PDAM Tirtanadi Medan, namun diakui ada sedikit kadang kala kendala air ke pelanggan  terlambat, karena kesalahan teknis, tapi hal itu dapat diatasi berkat kerjasama pimpinan dengan bawahan  yang didukung oleh warga Kota Medan. (ns)

  

 PLT WALIKOTA MEDAN TERIMA AUDIENSI DARI IKEN SCIENTAIFICA

 Medan (mp.c)

Plt Walikota Medan Drs.H.T.Dzulmi Eldin,S,MSi didampingi oleh Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan Drs.Hasan Basri MM dan Kakan Diklat Kota Medan Ramlan Tarigan menerima audiensi dari Iken Scientaifica diruangan Plt Walikota Medan ,Senin (09/12).

Diana B.Panggabean selaku pimpinan rombongan menjelaskan bahwa tujuan mereka beraudiensi guna memohon dukungan dari Plt Walikota Medan,dimana pada tanggal 11 Desember 2013 mendatang Diana beserta pelajar-pelajar dari Kota Medan akan mengingkuti lomba olimpiade sains dan seni yang akan diadakan di Malaysia, Olimpiade ini sendiri akan di ikuti dari berbagai Negara diantaranya Berunei, Indonesia,Singapura dan juga Malaysia.


Sementara itu pelajar-pelajar yang terpilih dalam mengikuti perlombaan olimpiade ini diantaranya Mutiah Sutia Adithia pelajar dari SMP N 2 Medan, Egina Margaretha Tarigan pelajar dari SMP Santo Thomas Medan, Alvano Faustinilie dan Vincent Tanaka pelajar dari SD Sutomo 1 serta Western dan Alvin Tandio Wijata pelajar dari SMA Methodist 2 Medan.

Pelajar-pelajar ini nantinya tidak hanya membawa nama baik Kota Medan saja melainkan juga membawa nama baik Indonesia, saya juga mengingatkan kepada pelajar agar tidak menganggap perlombaan ini sebagai beban sehingga nantinya para pelajar dapat mengikuti perlombaan dengan prima kata Diana.

Disamping itu Dzulmi Eldin selaku Plt Walikota Medan merasa sangat bangga dengan terpilihnya pelajar-pelajar dari Kota medan guna mengikuti perlombaan olimpiade ini, Dzulmi Eldin juga mengingatkan agar para pelajar selama mengikuti pertandingan tetap bersikap baik dan selalu menjaga nama baik Indonesia khususnya Kota Medan.

Selain itu Dzulmi Eldin berharap agar para pelajar yang mengikuti olimpiade ini dapat meraih kemenangan Jangan pikirkan bagaimana cara meraih juara, tetapi fokusla untuk terus berinovasi kata Dzulmi Eldin.(Kominfo)


PLT WALIKOTA MEDAN HADIRI JAMUAN MAKAN MALAM BERSAMA DENGAN PESERTA MUSYAWARAH WILAYAH I IKATAN SENAT MAHASISWA KEDOKTERAN INDONESIA

Medan (mp.c)
Plt Walikota Medan Drs.H.T.Dzulmi Eldin,S.MSi hadiri jamuan makan malam bersama dengan peserta Musyawarah Wilayah I Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran indonesia di Hotel Garuda Plaza Medan, Sabtu (08/12) malam.

Jamuan makan malam yang turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wakapolreta Medan, Rektor Universitas Muhammadiya Sumatera Utara dan juga pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintahan Kota Medan ini berlangsung dengan meriah.

Dalam sambutannya Dzulmi Eldin sangat merasa gembira musyawarah wilayah I ini dapat diselenggarakan di Kota Medan mengingat Kota Medan merupakan kota multikultural yang dibangun dengan basis harmonisasi sosial yang luas melalui bentuk bentuk toleransi yang tinggi dengan karakteristik masyarakat yang bersifat terbuka terlebih Kota Medan merupakan salah satu kota tujuan MICE di Indonesia sehingga seringkali dipilih dan dipercaya menjadi tuan rumah berbagai event Nasional, regional sampai dengan International, disamping itu Kota Medan juga merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup dinamis dengan struktur ekomonis yang berbasis sektor jasa dan perdagangan , keuangan, industri, pariwisata, serta pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya Dzulmi Eldin menambahkan dibidang kesehatan Kota Medan saat ini terus meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik termasuk melalui program jaminan sosial kesehatan seperti Jamkesmas, JPKMS, yang di dukung oleh peningkatan infrastruktur kesehatan yang semakin modern, selain itu juga saat ini di Kota Medan banyak dibangun dan beroprasi rumah sakit berskala International dengan fasilitas dan infrastruktur yang semakin modern bahkan telah dibangun juga rumah sakit Universitas Sumatera Utara,
tentunya hal ini menunjukan bahwa kota Medan juga telah menuju menjadi kota tujuan wisata berobat sekaligus tujuan belajar bagi para mahasiswa kedokteran baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Dzulmi Eldin sendiri berharap melalui forum musyawarah wilayah ini, seluruh peserta dapat saling menukar informasi, termasuk di bidang kefarmasian obat obatan, termasuk juga siklus perkembangan berbagai penyakit yang ada, musyawarah ini juga harus menggagas terwujudnya sistem komunikasi yang terus menerus dari berbagai fakultas kedokteran sehingga masing masing fakultas kedokteran bisa mengambangkan jurusan yang lebih spesialistik untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Sebelumnya Dekan Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.Ade Taufik menjelaskan bahwa untuk wilayah I yang meliputi Aceh sampai dengan Lampung terdapat 19 Fakultas Kedokteran baik itu Negeri maupun swasta sedangkan yang ikut dalam musyawarah wilayah ini sebanyak 16 delegasi.

Ade Taufik juga menambahkan dalam musyawarah ini mengagendakan 2 kagiatan diantaranya seminar kesehatan dan pemilihan sekretaris wilayah I ISMKI.

Sebelum menutup sambutannya Ade Taufik mengingatkan kepada para peserta musyawarah wilayah dimana untuk tantangan untuk kedepannya sangat berat, dibutuhkan dokter dokter yang profesional, handal, serta peduli kepada masyarakat.(kominfo)

Mayoritas Persoalan DPT Ada di Lapas, Amir: Di Hari H Data Kami Bisa Dipakai

Jakarta (mp.c) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut mayoritas persoalan Data Pemilih Tetap (DPT) ada di Lapas. Menanggapi hal tersebut, Menkum HAM Amir Syamsuddin optimistis persoalan itu dapat diselesaikan.

"KPU sendiri kan mengatakan bahwa masalah NIK masih bisa diproses hingga Pemilu dan kami yakin pada hari H data kementerian kami bisa digunakan oleh KPU," ujar Amir ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Menurut Amir, jumlah warga binaan di Lapas itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Setiap harinya, ada narapidana yang masuk atau keluar.

"Hunian di LP kan tidak statis. Kan ada yang bebas dan ada yang masuk jadi penghuni baru. Jadi situasinya tak statis. Selalu ada perubahan," kata Amir.

Terkait dengan penyelenggaran Pemilu, Amir juga yakin pihak lapas bisa dapat menanganinya dengan baik. Lapas-lapas, lanjutnya, sudah memiliki sistem yang teruji.

"LP kami sudah sangat berpengalaman mengelola TPS. Jadi kami sudah punya sistemnya," kata politikus Demokrat tersebut.

KPU menemukan persoalan terbesar daftar pemilih tetap berada di sejumlah lembaga permasyarakatan. "Sejauh yang kami cermati, yang tidak memiliki NIK karena memang tidak punya identitas, KK dan sebagian besar ada di Lapas," kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas di kantornya, Senin (4/11/2013).

Menurut Sigit, di seluruh lapas, tidak ada NIK. Hal tersebut diketahui setelah tim KPUD turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Selain itu di sejumlah wilayah, kata Sigit, juga ditemukan adanya persoalan. "Contoh di Mesuji ada masyarakat yang tidak diakui, dan tidak punya nomer identitas," kata Sigit.(dtn)

Polres Depok Ancam Pidanakan Kontraktor Drainase

Fotografer - Grandyos Zafna

Gambar 1 dari 5 

Gundukan tanah dari pekerjaan pembuatan gorong - gorong di Jalan Margonda Raya, Depok, tampak memakan satu jalur jalan, Rabu (11/12/2013).

Foto lain dari Polres Depok Ancam Pidanakan Kontraktor Drainase

---

Gundukan tanah dari pekerjaan pembuatan gorong - gorong di Jalan Margonda Raya, Depok, menumpuk di sejumlah titik. Kasat Lantas Polresta Depok, Komisaris Kristanto Yoga mengancam akan memidanakan kontraktor proyek jalan dan drainase tersebut karena tumpukan tanah tersebut mengancam keselamatan pengendara.(dtn)

Lelang Logistik, Banyak Oknum Mengatasnamakan KPU Hubungi Perusahaan

 Jakarta  (mp.c)- KPU sudah memasuki masa lelang untuk pengadaan logistik Pemilu 2014. Kepala Biro Logistik KPU Boradi, mengatakan banyak oknum mengatasnamakan KPU yang hubungi perusahaan untuk upaya 'kongkalikong'.

"Sudah ada laporan mengatasnamakan Sekjen bahwa percetakan diminta ketemu ketua KPU. Jadi tidak ada KPU lakukan itu, tolong diabaikan saja," kata Kepala Biro Logistik KPU, Boradi di hadapan 22 konsorsium perusahaan yang akan ikut lelang logistik, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Rabu (11/12/2013).

Menurut Boradi, hal itu ia ketahui dari laporan perusahaan kepada dirinya. Saat ditanya kepentingan sang penelepon, Boradi menjawab singkat untuk uang.

"Ini loh.. (memperagakan uang dengan telunjuk dan jempol)," ujarnya.

"Ada telfon mengatasnamakan Sekjen supaya mereka hubungi Pak Ketua, tapi perusahaan (lapor), nomor yang disampaikan bukan (nomor Ketua KPU)," imbuh Boradi.

Ia memastikan hal itu dilakukan oleh oknum di luar KPU, bukan internal. Boradi juga menyatakan KPU tegas tidak main-main dalam pengadaan logistik.

"Yang mengatasnamakan saya juga sudah banyak, kawan-kawan sudah laporan. Kalau saya nggak kaget. Tapi saya selalu sampaikan ke kawan-kawan percetakan jangan dilayani," ucapnya.

"Jangankan itu. Kalau mau tahun 2009 saya sudah kaya. Tapi saya komitmen tidak akan menerima.," imbuh Boradi.(dtn)

BPKN Desak Pemda Bangun Underpass dan Flyover di Perlintasan Kereta

Jakarta  (mp.c)-Pihak Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menanggapi kasus kecelakaan Kereta Rel Listrik (KRL) dengan truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di perlintasan Pondok Betung, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. BPKN mendesak agar Pemda segera membangun underpass dan flyover di perlintasan kereta.

BPKN menegaskan dukungan pembangunan underpass dan flyover sebagai keberpihakan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak konsumen.

Ketua BPKN Ardiansyah Parman mengatakan ada 9 hak konsumen termasuk pengguna KRL antaralain kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Di dalam Undang-undang perkeretapian tahun 2007 dikatakan perlintasan kereta api dan angkutan jalan raya tidak sebidang karena bila sebidang sangat rawan bisa terjadi kecelakaan.

"Secara bertahap seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa melakukan langkah kongkret agar perlintasan yang masih sebidang dibuat tidak sebidang," katanya saat berdiskusi dengan media di Kantor Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2013).

Ia mengingatkan agar pembangunan perlintasan tak sebidang tidak hanya dilakukan saat peristiwa kecelakaan telah terjadi.

"Yang kita harapkan jangan baru mengambil langkah setelah kejadian itu terjadi tetapi seharusnya bisa dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur. Harus ada rencana yang jelas titik mana dulu yang harus dibangun underpass dan flyover," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Vice President Public Relation PT KAI (Persero) Sugeng Priyono mengatakan Jakarta memiliki 506 unit perlintasan sebidang. Kondisi ini dinilai cukup membahayakan sehingga pembangunan underpass dan flyover dinilai cukup mendesak.

"Total jumlah perlintasan di Jakarta adalah sebanyak 506 titik dimana perlintasan resmi yang dijaga sebesar 186 titik, resmi tidak dijaga 123 titik dan perlintasan liar sebanyak 197 unit. Semua perlintasan menurut saya adalah titik rawan. Agar menjadi tidak rawan solusi adalah perlintasan dibuat tidak sebidang dengan dibangun underpass atau flyover. Cara lain adalah adanya penegakan hukum bagi pelanggar rambu lalu lintas di perlintasan sebidang agar ada efek jera," kata Sugeng.(dtf)

(wij/hen)

Liputan6.com, Jakarta : Pembiayaan kurikulum baru mulai tahun ajaran 2014 akan didanai melalui 3 sumber. Yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pusat, bantuan operasional sekolah, dan dana alokasi khusus (DAK).

Berita Terkait

Wamendikbud Beber Sumber Dana Kurikulum 2014

Jakarta : Pembiayaan kurikulum baru mulai tahun ajaran 2014 akan didanai melalui 3 sumber. Yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pusat, bantuan operasional sekolah, dan dana alokasi khusus (DAK).

"Pos-pos anggaran itu akan difokuskan untuk penggandaan buku dan pelatihan guru," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim di Jakarta, Senin (13/11/2013).
Musliar mengatakan, kementerian akan mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Kurikulum 2013. Ke depan, pelaksanaan pembiayaan Kurikulum 2013 tak hanya dari DIPA pusat seperti saat ini.
"Semester 1 tahun depan bulan Juli digunakan dana BOS, sedangkan dana DAK digunakan untuk semester 2 mulai Januari," jelas dia.
Untuk penggandaan buku, kata Musliar, akan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sebagian dari DAK. "Kalau BOS kurang akan ditransfer dari pusat dari DIPA untuk tambahan BOS Buku".
Musliar menyebutkan dana BOS SD dan SMP sebanyak Rp 580 ribu dan Rp 710 ribu, jika digunakan membeli buku mencapai Rp 70 ribu. Sedangkan BOS SMA cukup besar yaitu Rp 1 juta.
"Kami transfer lebih kurang Rp 800 miliar untuk beli buku khusus buku SD dan SMP, yang bosnya kecil. Tetapi kalau SMA kan BOS-nya besar," tuturnya.
Sementara, lanjut Musliar, untuk pelatihan guru, sebagian besar akan menggunakan dana dari DIPA pusat. Namun daerah juga diharapkan berpartisipasi.
Dia mencontohkan, di Provinsi Jawa Timur biaya pelatihan guru 50 persen ditanggung pemerintah pusat, 30 persen pemerintah provinsi, dan 20 persen ditanggung pemerintah kabupaten atau kota.
"Banyak daerah-daerah di tahun ini saja melaksanakan sendiri tanpa diminta, tapi dalam edaran ini betul-betul kami minta dan kami arahkan bahwa buku diadakan melalui tiga sumber tadi," ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini sebagian kabupaten kota telah menerapkan kurikulum 2013 secara mandiri dari segi biaya pelatihan guru maupun pengadaan buku. "Semuanya hampir 800 sekolah menerapkan mandiri," tukas Musliar. (Ant/Ali)

"Pos-pos anggaran itu akan difokuskan untuk penggandaan buku dan pelatihan guru," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim di Jakarta, Senin (13/11/2013).
Musliar mengatakan, kementerian akan mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Kurikulum 2013. Ke depan, pelaksanaan pembiayaan Kurikulum 2013 tak hanya dari DIPA pusat seperti saat ini.
"Semester 1 tahun depan bulan Juli digunakan dana BOS, sedangkan dana DAK digunakan untuk semester 2 mulai Januari," jelas dia.
Untuk penggandaan buku, kata Musliar, akan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sebagian dari DAK. "Kalau BOS kurang akan ditransfer dari pusat dari DIPA untuk tambahan BOS Buku".
Musliar menyebutkan dana BOS SD dan SMP sebanyak Rp 580 ribu dan Rp 710 ribu, jika digunakan membeli buku mencapai Rp 70 ribu. Sedangkan BOS SMA cukup besar yaitu Rp 1 juta.
"Kami transfer lebih kurang Rp 800 miliar untuk beli buku khusus buku SD dan SMP, yang bosnya kecil. Tetapi kalau SMA kan BOS-nya besar," tuturnya.
Sementara, lanjut Musliar, untuk pelatihan guru, sebagian besar akan menggunakan dana dari DIPA pusat. Namun daerah juga diharapkan berpartisipasi.
Dia mencontohkan, di Provinsi Jawa Timur biaya pelatihan guru 50 persen ditanggung pemerintah pusat, 30 persen pemerintah provinsi, dan 20 persen ditanggung pemerintah kabupaten atau kota.
"Banyak daerah-daerah di tahun ini saja melaksanakan sendiri tanpa diminta, tapi dalam edaran ini betul-betul kami minta dan kami arahkan bahwa buku diadakan melalui tiga sumber tadi," ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini sebagian kabupaten kota telah menerapkan kurikulum 2013 secara mandiri dari segi biaya pelatihan guru maupun pengadaan buku. "Semuanya hampir 800 sekolah menerapkan mandiri," tukas Musliar. (Ant/Ali) (lip 6.com)

SELEBRITIS

 Jakarta : Istri sah Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, Hj Iswanti kembali mendatangi Mapolda Metro Jaya, Selasa (10/12/2013). Tiba sekitar pukul 09.00 wib dan didampingi kuasa hukumnya, A Ruzeli SH, Iswanti segera masuk ruang pemeriksaan.
"Hari ini kami diminta untuk menjalani pemeriksaan sesuai dengan laporan kami. Ibu Iswanti akan diperiksa sebagai pelapor," kata Ruzeli kepada wartawan.
Seperti diketahui, Iswanti melaporkan sang suami yakni Supian Hadi karena telah menikahi pedangdut Vita KDI tanpa izin dari dirinya. Padahal, Supian merupakan Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
Dalam pemeriksaan ini, selain menjadi saksi pelapor, Iswanti juga membawa beberapa bukti. "Ada beberapa yang akan kami sampaikan ke penyidik," kata Ruzeli. Bukti itu antara lain surat keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa Supian dan Vita KDI telah menikah.
"Surat keterangan dari KUA, karena buku nikah dibawa sesorang yang diduga bermaksud menghilangkan barang bukti. Selain itu, beberapa foto-foto perkawinan Supian Hadi dengan saudara Novita Anggraini. Dan masih beberapa bukti-bukti lainnya," tandas Ruzeli.(Jul/Mer) ((lip.6.com)

Ahmad Dhani Laporkan Farhat Abbas Ke Polisi Karena Ketakutan

 Jakarta : Musisi Ahmad Dhani akhirnya resmi melaporkan Farhat Abbas ke Polda Metro Jaya, Selasa (3/12/2013). Diakui pentolan Dewa 19 itu, ia terpaksa lapor polisi karena ketakutan. Terhadap apa?
"Saya terpaksa laporkan seorang penghuni twitter yang sudah cukup lama mengganggu. Saya takut, anak-anak saya nanti melanggar hukum dan menggunakan jalan kekerasan terhadap beliau. Makanya harus saya stop dengan cara melaporkan dia ke polisi," kata Dhani.
Mantan suami Maia Estianty itu juga membeberkan, Farhat telah menyebarkan fitnah dan merendahkan martabatnya lewat pernyataan di mikroblogging twitter sejak September lalu.
Alhasil, Dhani melaporkan Farhat dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah pasal 27 (3) jo 45 UU ITE (menyerang kehormatan dan nama baik) pasal 310 dan pasal 311 KUHP dengan ancaman diatas 6 tahun dan denda Rp. 1 Miliar.
"Saya kepengin yang bersangkutan tidak melakukan lagi. Syukur-syukur bisa dapatkan efek jera. Takutnya itu tadi, ada anggota keluarga yang tidak terima dan melakukan hal anarkis," tutup Dhani.(Jul/Mer)(lip.6 com)

Bakal Disidang MA, Apa Kata Dewi Perssik?

 Jakarta : Mahkamah Agung (MA) dikabarkan sudah siap mengadili pedangdut Dewi Perssik (Depe) terkait kasus cakar-cakaran yang melibatkan mantan istri Saipul Jamil dan Aldi Taher tersebut dengan Julia Perez (Jupe) saat berakting di film Arwah Goyang Jupe-Depe.
Disinggung soal hal tersebut, Depe hanya tersenyum. Artis berusia 28 tahun tersebut sama sekali tak khawatir dengan bayang-bayang meringkuk di sel tahanan jika MA melakukan persidangan terhadap kasusnya.
"Biarkan mereka (MA) bicara apapun. Kalau saya bicarakan kasus saya, itu terlalu mahal. Saya harus menyembuhkan diri sendiri," ucap Depe saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2013) malam.
Depe tak mau terlalu memikirkan hal tersebut karena tak ingin merusak konsentrasinya dalam memperhatikan anak angkat serta keluarganya. "Nanti kasihan orang tua dan anak saya (kalau memikirkan masalah sidang MA)," tambah Depe.
Bintang film Kutunggu Jandamu sama sekali tak khawatir dengan hukuman penjara yang bakal dialaminya karena kasus tersebut. Dalam kasus yang sama MA sudah memvonis Jupe dengan hukuman penjara selama 3 bulan.
"Saya nggak takut (dipenjara). Ini kan kasus sudah lama, sebenarnya ini perkara ecek-ecek lah buat MA," tutup Depe.(Gie/Mer) (lip.6.com)