GUBSU-D-M-I-II/OKT- KOMISI II DPR-GOLKARJAR MITRA KE
Gubsu
Serahkan Bantuan Baznas
Sumut
ke PNS Gol I dan II
MEDAN, Madya Pos.Com –
Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara menyalurkan bantuan
kepada PNS Muslim golongan I dan II Sebanyak 452 PNS. Bantuan tersebut
merupakan hasil infaq PNS Muslim yang dihimpun Baznas Sumut sampai bulan
Oktober 2013 berdasarkan instruksi Gubsu No:188.54/04/INTR/2012 tanggal 27
Agustus 2012 tentang optimalisasi pengumpulan zakat dari pejabat pemerintah
Sumut.
Secara simbolis penyerahan dilakukan Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi di Aula Kantor Baznas Sumut jalan Rumah Sakit Haji, Pancing, Jumat (11/10) Medan.
Gubsu dalam sambutannya mengharapkan dengan bantuan infaq ini dapat memberikan dirongan positif bagi yang berkemampuan lebih agar memberikan rezekinya kepada yang berhak sebagaimana yang diamanahkan oleh ajaran Islam. Sementara bagi para PNS yang menerima bantuan infaq agar memamfatkan sebaik-baiknya.
"Marilah sama-sama kita jadikan zakat infaq sebagai pola hidup kita karena dengan zakat dan infaq itulah hidup kita akan lebih baik lagi," kata Gubsu.
Ketua Baznas Sumut Drs H Amansyah Nasution MSP melaporkan pemberian bantuan kepada PNS Golongan I dan II(bagi SKPD yang tidak mempunyai golongan I) adalah untuk ketiga kalinya. Bantuan diberikan kepada 452 PNS sebesar Rp135.600.000 dengan rincian PNS golongan I sebanyak 160 dan PNS golongan II sebanyak 292 orang masing-masing diberikan bantuan sebesar Rp 300.000 perorang.
Adapun Infaq PNS muslim yang dapat dihimpun tahun 2011 sebanyak Rp 861.067.510 dan tahun 2012 Rp 911.015.988 serta tahun 2013 sebesar Rp 764.676.808.
Amansyah juga menjelaskan, Baznas Sumut memiliki 5 program pokok. Pertama, Bina Sumut Taqwa, dengan menyebarkan 80 dai di daerah terpencil. Kedua, Bina Sumut Peduli, dengan menyerahkan bantuan bagi 200 anak yatim muslim, muslim lanjut usia. Ketiga, Bina Sumut Sehat, yakni mengoperasional klinik dengan pengobatan gratis. Keempat, Bina Sumut Cerdas, yakni memberikan beasiswa bagi para pelajar miskin. Dan kelima, Bina Sumut Makmur, memberikan bantuan modal produktig kepada pengusaha kecil.
"Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diarahkan kepada upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang meliputi kemiskinan aqidah, kemiskinan ilmu pengetahuan dan kemiskinan ekonomi. Alhamdulillah berkat bantuan infaq PNS dijajaran SKPD Provinsi Sumut biaya untuk menaggulangi program rutin dan berkesinambungan dapat berjalan," lapornya.
Harapan Baznas dengan semakin besar dana yang dihimpun, maka semakin banyak pula masyarakat yang dapat dibantu dan secara bertahap ditingkatkan agar sejahtera.
Di bagian lain dia juga melaporkan bahwa Aula Baznas Sumut baru selesai direnovasi pada awal 2013. Sebelumnya kondisi aula banyak yang rusak, lapuk terutama pintu, jendela, plafon yang dimakan rayap.
Renovasi total dan biaya renovasi sepenuhnya dari hibah Pemprovsu APBD 2012 sebesar Rp 900 juta yang digunakan untuk biaya renovasi Rp 700 juta dan kelengkapan aula Rp 200 juta.
Menyinggung perbaikan dan renovasi aula Baznas Sumut yang saat ini telah terlihat megah, Gubsu mengapresiasinya.
"Di samping bisa dimamfatkan untuk keperluan rapat dan acara lainya bagi Pengurus Baznas juga bisa dipakai oleh pihak kain sehingga ada pemasukan bagi Baznas Sumut," katanya.
Melihat aula baznas, Gubsu yang pernah menginstruksikan agar kegiatan SKPD tidak menggunakan hotel-hotel, kembali meminta SKPD untuk meniru Baznas. Mereka hendaknya menggunakan properti sendiri dan biaya yang seharusnya digunakan untuk sewa convention hotel bisa digunakan untuk memaksimalkan properti yang ada di masing- masing kantor SKPD, seperti yang dilakukan Baznas ini.(7red.rambe*)
Secara simbolis penyerahan dilakukan Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi di Aula Kantor Baznas Sumut jalan Rumah Sakit Haji, Pancing, Jumat (11/10) Medan.
Gubsu dalam sambutannya mengharapkan dengan bantuan infaq ini dapat memberikan dirongan positif bagi yang berkemampuan lebih agar memberikan rezekinya kepada yang berhak sebagaimana yang diamanahkan oleh ajaran Islam. Sementara bagi para PNS yang menerima bantuan infaq agar memamfatkan sebaik-baiknya.
"Marilah sama-sama kita jadikan zakat infaq sebagai pola hidup kita karena dengan zakat dan infaq itulah hidup kita akan lebih baik lagi," kata Gubsu.
Ketua Baznas Sumut Drs H Amansyah Nasution MSP melaporkan pemberian bantuan kepada PNS Golongan I dan II(bagi SKPD yang tidak mempunyai golongan I) adalah untuk ketiga kalinya. Bantuan diberikan kepada 452 PNS sebesar Rp135.600.000 dengan rincian PNS golongan I sebanyak 160 dan PNS golongan II sebanyak 292 orang masing-masing diberikan bantuan sebesar Rp 300.000 perorang.
Adapun Infaq PNS muslim yang dapat dihimpun tahun 2011 sebanyak Rp 861.067.510 dan tahun 2012 Rp 911.015.988 serta tahun 2013 sebesar Rp 764.676.808.
Amansyah juga menjelaskan, Baznas Sumut memiliki 5 program pokok. Pertama, Bina Sumut Taqwa, dengan menyebarkan 80 dai di daerah terpencil. Kedua, Bina Sumut Peduli, dengan menyerahkan bantuan bagi 200 anak yatim muslim, muslim lanjut usia. Ketiga, Bina Sumut Sehat, yakni mengoperasional klinik dengan pengobatan gratis. Keempat, Bina Sumut Cerdas, yakni memberikan beasiswa bagi para pelajar miskin. Dan kelima, Bina Sumut Makmur, memberikan bantuan modal produktig kepada pengusaha kecil.
"Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diarahkan kepada upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang meliputi kemiskinan aqidah, kemiskinan ilmu pengetahuan dan kemiskinan ekonomi. Alhamdulillah berkat bantuan infaq PNS dijajaran SKPD Provinsi Sumut biaya untuk menaggulangi program rutin dan berkesinambungan dapat berjalan," lapornya.
Harapan Baznas dengan semakin besar dana yang dihimpun, maka semakin banyak pula masyarakat yang dapat dibantu dan secara bertahap ditingkatkan agar sejahtera.
Di bagian lain dia juga melaporkan bahwa Aula Baznas Sumut baru selesai direnovasi pada awal 2013. Sebelumnya kondisi aula banyak yang rusak, lapuk terutama pintu, jendela, plafon yang dimakan rayap.
Renovasi total dan biaya renovasi sepenuhnya dari hibah Pemprovsu APBD 2012 sebesar Rp 900 juta yang digunakan untuk biaya renovasi Rp 700 juta dan kelengkapan aula Rp 200 juta.
Menyinggung perbaikan dan renovasi aula Baznas Sumut yang saat ini telah terlihat megah, Gubsu mengapresiasinya.
"Di samping bisa dimamfatkan untuk keperluan rapat dan acara lainya bagi Pengurus Baznas juga bisa dipakai oleh pihak kain sehingga ada pemasukan bagi Baznas Sumut," katanya.
Melihat aula baznas, Gubsu yang pernah menginstruksikan agar kegiatan SKPD tidak menggunakan hotel-hotel, kembali meminta SKPD untuk meniru Baznas. Mereka hendaknya menggunakan properti sendiri dan biaya yang seharusnya digunakan untuk sewa convention hotel bisa digunakan untuk memaksimalkan properti yang ada di masing- masing kantor SKPD, seperti yang dilakukan Baznas ini.(7red.rambe*)
DISPENDASU M. I OKTOBER 2013
Dengan Membayar PKB Dan BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin
Keabsahan Kepemilikan Kenderaan Bermotor Anda
Wagubsu Serahkan 201 Sepeda
Motor Kepada LDII
Sumut
MEDAN, Madya Pos Com.
MEDAN, Madya Pos Com.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry
Nuradi MSI
menyerahkan bantuan 201 unit sepeda motor kepada Dewan Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumatera Utara. Sepeda motor bantuan LDII Pusat ini akan digunakan untuk membantu operasional LDII di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan di halaman kantor LDDI Jl Pelajar Timur, Gang Sopohupur, Medan, Kamis (10/10).Selain pemberian dan penyerahan sepeda motor, Wagubsu juga sekaligus membuka pelatihan kepemimpinan jurnalistik dan Informasi Computer dan Teknologi (ITC) yang digelar lembaga tersebut.
Hadir pula dalam kegiatan itu Ketua Umum DPP LDII Prof Dr KH Abdulah Syam Msc, Ketua DPW LDII Sumut Ir H Agus Purwanto, sekretaris DPW LDII Sumut Ir Syofyan dan ketua Panitia H Hasoloan Simanjuntak, Ketua MUI Medan Muhammat Hatta, Perwakilan Kemenag Sumut, Buya KH Amiruddin dan seluruh pengurus lDII Se-Sumut baik dari DPW, DPD, PAC dan para ulama.
Kendaraan bermotor roda dua yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Wagubsu merupakan bantuan dari Dewan Pengurus Pusat LDII untuk meningkatkan kinerja pengurus LDII Sumut dalam berdakwah.
Wagubsu dalam sambutanya mengatakan bahwa yang paling utama dalam kegiatan ini adalah syukur dan kedua sabar. "Kegiatan ini tentu sangat positif dan sangat baik disamping tugas tugas utama. Sebagai mubaliq dakwah yang sangat diperlukan dan masih banyak daerah daerah dipelosok-pelosok yang belum terjangkau dari dakwah," ujarnya.
Wagubsu mengapresiasi LDII yang tak hanya berdakwah, tapi juga menyebarkan keterampilan untuk masyarakat seperti melalui pelatihan kepemimpinan dan pelatihan jurnalistik.
"Tidak hanya mengejar masalah akhirat saja, tetapi juga masalah dunia sangat penting. Oleh karenanya Pelatihan hari ini mudah-mudahan akan membawa rahmah, rahmat bagi seluruh jajaran LDII Sumut," harapnya.
Pelatihan kepemimpinan, lanjut Wagubsu adalah sangat positif apalagi saat-saat ini kita memang sangat memerlukan adanya kepemimpinan yang baik.
"Oleh karena itu, tentunya suasana kepemimpinan hari ini berbeda mungkin pada masa-masa yang lalu kepemimpina hari ini memang harus mendapatkan pengalaman dan juga pelatihan-pelatihan," ujarnya.
Oleh karena itu, dengan pelatihan ini akan lahir pemimpin yang baik ditengah-tengah para pendakwah di LDII Sumut.
"Kalau bicara jurnalistik dan ICT sekarang ini dunia teknologi sangat maju semua bisa kita lihat di internet tapi ada satu yang tidak ada di internet yakni hati. Tapi hati ada di LDII. Jadi kemajuan teknologi yang begitu hebat akan menjadi lebih hebat lagi kalau dipadukan hati, dipadukan dengan spritual dan iman," kata Wagubsu menutup sambutannya.
Ketua Umum LDII Prof Dr KH Abdullah Syam mengatakan bahwa Kepentingan yang urgensi dalam kegitan ini mencari kepemimpinanyang leadersip yang fungsinya. Harus bisa jadi pelayan atau bisa melayani.
"Bisa mendengar jeritan rakyatnya ketika di lapangan, bisa menerima masukan dari bawah mau dikeritik juga harus punya keahlian dalam organisasi," katanya.
Sementara bantuan sepeda motor yang diberikan kepada pengurus, lanjutnya. Untuk meningkatkan kinerja dalam berdakwah. Sebab tugas dan tanggungjawab seorang da’i di samping merupakan tugas mulia, juga merupakan sebuah tugas dengan mobilitas yang cukup tinggi.
Banyak muballigh yang mengemban tugas menyampaikan dakwah hingga ke pelosok desa di Nusantara.Kondisi ini yang membuat LDDI Pusat berupaya membantu semaksimal mungkin.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Sumut Ir H Agus Purwanto melaporkan bahwa hajat kami terlaksana sesuai target yang kita harapkan.
"Hari ini kami laksanakan pelatihan kepeminin dan jurnalis memang sengaja sebagai upaya kami dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak," katanya.
Acara pelatihan ini diikti oleh peserta seluruh kabupaten kota yakni 19 DPC yang hadir. "Peserta pelatihan 200 orang dan untuk ICT khusus orang yang punya kemampuan dan bakat tentang Iptek yakni ada 40 orang," tutupnya.
Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Jurnalistik yang dilaksanakan Plt.Walikota Medan Drs.Dzulmi Eldin,M,Si Pendidikan Jurnalistik ini sangat besukur dalam arti sangat penting Jurnalistik dan Imformasi memberi pandangan bentuk tulisan di berbagai pihak dengan baik dapat mendapat contoh,ujar Eldin.
Kepemimpinan Jurnalistik juga dapat memperkokoh minat pembaca dan lainnya, Mampu menulis dengan baik mampu memimpin yang baik dan bagus Jurnalis semakin berkwakitas.Eldin juga mengatakan dalam pelatihan kepemimpinan Jurnalistik ini semoga Pemimpin LDII kedepan bisa memberikan perbuatan dan akhlak kita bisa diangkat masa sekarang sampai yang akan datang,ucap Eldin.(7/red.rambe)
menyerahkan bantuan 201 unit sepeda motor kepada Dewan Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumatera Utara. Sepeda motor bantuan LDII Pusat ini akan digunakan untuk membantu operasional LDII di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan di halaman kantor LDDI Jl Pelajar Timur, Gang Sopohupur, Medan, Kamis (10/10).Selain pemberian dan penyerahan sepeda motor, Wagubsu juga sekaligus membuka pelatihan kepemimpinan jurnalistik dan Informasi Computer dan Teknologi (ITC) yang digelar lembaga tersebut.
Hadir pula dalam kegiatan itu Ketua Umum DPP LDII Prof Dr KH Abdulah Syam Msc, Ketua DPW LDII Sumut Ir H Agus Purwanto, sekretaris DPW LDII Sumut Ir Syofyan dan ketua Panitia H Hasoloan Simanjuntak, Ketua MUI Medan Muhammat Hatta, Perwakilan Kemenag Sumut, Buya KH Amiruddin dan seluruh pengurus lDII Se-Sumut baik dari DPW, DPD, PAC dan para ulama.
Kendaraan bermotor roda dua yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Wagubsu merupakan bantuan dari Dewan Pengurus Pusat LDII untuk meningkatkan kinerja pengurus LDII Sumut dalam berdakwah.
Wagubsu dalam sambutanya mengatakan bahwa yang paling utama dalam kegiatan ini adalah syukur dan kedua sabar. "Kegiatan ini tentu sangat positif dan sangat baik disamping tugas tugas utama. Sebagai mubaliq dakwah yang sangat diperlukan dan masih banyak daerah daerah dipelosok-pelosok yang belum terjangkau dari dakwah," ujarnya.
Wagubsu mengapresiasi LDII yang tak hanya berdakwah, tapi juga menyebarkan keterampilan untuk masyarakat seperti melalui pelatihan kepemimpinan dan pelatihan jurnalistik.
"Tidak hanya mengejar masalah akhirat saja, tetapi juga masalah dunia sangat penting. Oleh karenanya Pelatihan hari ini mudah-mudahan akan membawa rahmah, rahmat bagi seluruh jajaran LDII Sumut," harapnya.
Pelatihan kepemimpinan, lanjut Wagubsu adalah sangat positif apalagi saat-saat ini kita memang sangat memerlukan adanya kepemimpinan yang baik.
"Oleh karena itu, tentunya suasana kepemimpinan hari ini berbeda mungkin pada masa-masa yang lalu kepemimpina hari ini memang harus mendapatkan pengalaman dan juga pelatihan-pelatihan," ujarnya.
Oleh karena itu, dengan pelatihan ini akan lahir pemimpin yang baik ditengah-tengah para pendakwah di LDII Sumut.
"Kalau bicara jurnalistik dan ICT sekarang ini dunia teknologi sangat maju semua bisa kita lihat di internet tapi ada satu yang tidak ada di internet yakni hati. Tapi hati ada di LDII. Jadi kemajuan teknologi yang begitu hebat akan menjadi lebih hebat lagi kalau dipadukan hati, dipadukan dengan spritual dan iman," kata Wagubsu menutup sambutannya.
Ketua Umum LDII Prof Dr KH Abdullah Syam mengatakan bahwa Kepentingan yang urgensi dalam kegitan ini mencari kepemimpinanyang leadersip yang fungsinya. Harus bisa jadi pelayan atau bisa melayani.
"Bisa mendengar jeritan rakyatnya ketika di lapangan, bisa menerima masukan dari bawah mau dikeritik juga harus punya keahlian dalam organisasi," katanya.
Sementara bantuan sepeda motor yang diberikan kepada pengurus, lanjutnya. Untuk meningkatkan kinerja dalam berdakwah. Sebab tugas dan tanggungjawab seorang da’i di samping merupakan tugas mulia, juga merupakan sebuah tugas dengan mobilitas yang cukup tinggi.
Banyak muballigh yang mengemban tugas menyampaikan dakwah hingga ke pelosok desa di Nusantara.Kondisi ini yang membuat LDDI Pusat berupaya membantu semaksimal mungkin.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Sumut Ir H Agus Purwanto melaporkan bahwa hajat kami terlaksana sesuai target yang kita harapkan.
"Hari ini kami laksanakan pelatihan kepeminin dan jurnalis memang sengaja sebagai upaya kami dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak," katanya.
Acara pelatihan ini diikti oleh peserta seluruh kabupaten kota yakni 19 DPC yang hadir. "Peserta pelatihan 200 orang dan untuk ICT khusus orang yang punya kemampuan dan bakat tentang Iptek yakni ada 40 orang," tutupnya.
Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Jurnalistik yang dilaksanakan Plt.Walikota Medan Drs.Dzulmi Eldin,M,Si Pendidikan Jurnalistik ini sangat besukur dalam arti sangat penting Jurnalistik dan Imformasi memberi pandangan bentuk tulisan di berbagai pihak dengan baik dapat mendapat contoh,ujar Eldin.
Kepemimpinan Jurnalistik juga dapat memperkokoh minat pembaca dan lainnya, Mampu menulis dengan baik mampu memimpin yang baik dan bagus Jurnalis semakin berkwakitas.Eldin juga mengatakan dalam pelatihan kepemimpinan Jurnalistik ini semoga Pemimpin LDII kedepan bisa memberikan perbuatan dan akhlak kita bisa diangkat masa sekarang sampai yang akan datang,ucap Eldin.(7/red.rambe)
Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Utara Lepas Calhaj Kloter 16/MES
Medan Madya Pos,
.Kloter 16/MES Calhaj telah
berangkat dari Asrama Haji Medan menuju Embarkasi Kuala Namu Internasional
Airport (KNIA) pada hari ini Rabu (9-10) pagi untuk diterbangkan ke Banda
Aceh. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh diberangkatkan calhaj Sumut
yang bergabung dengan Calhaj Aceh dan Palembang.
Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Utara Drs.H.ABD.Rahim,M.Hum Lepas Calhaj Kloter 16/MES yang terakhir dari
Sumatera Utara sebanyak 49 orang asal dari Medan 30 orang, bukan 29 seperti
yang diberitakan On Line BMN tadi malam.
Calhaj asal Langkat 2 orang, Labuhan
Batu 4 orang, Tebing Tinggi 2 orang, Deliserdang 4 orang bukan 5 orang seperti
yang diberitakan Madya On Line BMN tadi malam. Calhaj Padang Sidempuan 4 orang,
Serdang Bedagai 2 orang.
Pemberangkatan Calon Haji yang 49
orang di dampingi Ketua PPIH Embarkasi Medan Bapak Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara Drs.Abd.Rahim,M.Hum diantar sampai ke Embarkasi Iskandar Muda
Banda Aceh.
Dalam kata sambutan Kementerian
Agama Provsu Calhaj yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara sama-sama menjaga
uhwa Islamiah, karena Calon Haji dari Medan Sumatera Utara bergabung dengan
Calhaj Aceh Kloter 8 dan Calhaj. dari Palembang kloter 17 sama-sama berangkat
ke Tanah Suci Mekkah pada hari ini juga.ucap Abd.Rahim, mengahiri kata
sambutannya.
Berdasarkan Buletin Haji Embarkasi
Medan Edisi 16/09-10-2013, sudah Lima orang Calhaj yang wafat, sampai hari ini
Rabu (9-10) satu orang wafat di Tanah Air, al. Muhammad Yusuf Bin Usman Hamid
kloter 11/MES asal Binjai usia 59 tahun wafat tanggal 23 September 2013 di
Asrama Haji Medan, yang wafat di Madinah nama Umiyati Binti Djasmad kloter
10/MES asal Tebing Tinggi usia 57 tahun wafat tanggal 24 September 2013.
Kemudian
Calhaj yang wafat di Mekkah nama Muliana Rambe Binti Abdul Rambe kloter 15/MES
asal Labuhan Batu usia 59 tahun wafat tanggal 30 September 2013, Mukijo Bin
Ahmad Ajmain Kloter 02/MES asal Labuhan Batu wafat tanggal 3 Oktober 2013 dan
Asmidar SPD Binti Muhammad Johari Lubis Kloter 09/MES asal Langkat, wafat
tanggal 6 Oktober 2013.(7/red.rambe)
Komisi II DPR RI Cari Masukan RUU
Pertanahan
MEDAN, (Madya Pos. Com )
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima
kunjungan Komisi II DPR RI. Kunjungan yang berlangsung Senin (7/10) di
Ruang Beringin Lantai VIII Kantor Gubsu, Medan ini bertujuan untuk mencari
masukan dari Sumatera Utara untuk memperkuat RUU Pertanahan yang sedang digodok
di Jakarta.
Pada kesempatan itu Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi yang diwakili Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MSi menyampaikan kondisi pertanahan di Provinsi Sumut. Menurutnya secara umum, masalah pertanahan yang krusial saat ini di Sumut adalah menyangkut adanya areal yang tidak diberikan lagi perpanjangan HGU PTPN II. Areal ini luasnya lebih kurang 5.873,06 HA sesuai SK No 42,43,44/BPN/2002. Dan SK NO 10/HGU/BPN/2004 terletak di kab Deli Serdang, Sergai, Langkat dan kota Binjai.
"Terhadap areal eks HGU PTPN II sampai saat ini belum dapat di didistribusikan kepada masyarakat. Karena adanya poin ketetapan keputusan BPN dalam penerbitan HGU atas perusahaan perkebunan negara PTPN," kata Sekda.
Adapun poin krusial itu berbunyi menyerahkan pengaturan,penguasaan,pemilikan,pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam diktum kedua keputusan ini kepada Gubenur Sumut untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah memperoleh izin pelepasan asset dari menteri yang berwenang.
Pemrovsu, lanjut Sekdaprovsu sangat menyambut baik kunjungan lapangan komisi II DPR RI ke daerah Sumut terkait rancangan UU Pertanahan.
"Semoga RUU nantinya yang akan disahkan menjadi UU pertanahan dapat menjadi titik terang terhadap penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia khusunya di Sumut," harap sekda.
Sengketa atau konflik pertanahan, lanjut Sekdaprovsu merupakan suatu hal yang komplek karena menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan pertanahan, keamanan dan tanah juga merupakan sumber daya dan faktor produksi yang utama baik bagi pembangunan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota masyarakat.
"Berdasarkan kenyataan itu tidak menghetankan apabila konflik pertanahan selalu muncul ke permukaan terlebih pada era reformasi saat ini diman kebebasan dinyatakan seluas luasnya oleh masyarakat," ujarnya.
Penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia, lanjut Sekdaprovsu belum berjalan sesuai dengan diharapkan. "Adapun faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa antra lain, Administrasi pertanahan masa lalu yang kurang tertib, peraturan perundang undangan yang saling tumpang tindih, penetapan hukum pertanahan yang kurang kosisten dan penegakan hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen," jelasnya.
Agung Gunandjar Sudarsa, Ketua Komisi II DPR RI mengatakan tujuan kunjungan komisi II DPR untuk mengadakan sharing public dengan para pakar di Provinsi Sumut. Rombongan yang terdiri dari 13 orang berasal dari Komisi II tersebut, mencari masukan untuk penyempurnaan materi RUU Pertanahan.
"Kami hadir di Kantor Gubsu dalam rangka menerima masukan untuk kepentingan pembahasan RUU pertanahan, " katanya sambil mengenalkan satu persatu rombongan yang hadir.
Diharapkannya dengan kedatangan tersebut dapat membawa masukan yang berharga bagi RRU Pertanahan.
"Pada kesempatan ini kami menjemput bola. Syukur-syukur dapat kami bawa oleh-olehnya berupa bahan-bahan tertulisnya," harapnya. (*7/red.rambe)
Pada kesempatan itu Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi yang diwakili Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MSi menyampaikan kondisi pertanahan di Provinsi Sumut. Menurutnya secara umum, masalah pertanahan yang krusial saat ini di Sumut adalah menyangkut adanya areal yang tidak diberikan lagi perpanjangan HGU PTPN II. Areal ini luasnya lebih kurang 5.873,06 HA sesuai SK No 42,43,44/BPN/2002. Dan SK NO 10/HGU/BPN/2004 terletak di kab Deli Serdang, Sergai, Langkat dan kota Binjai.
"Terhadap areal eks HGU PTPN II sampai saat ini belum dapat di didistribusikan kepada masyarakat. Karena adanya poin ketetapan keputusan BPN dalam penerbitan HGU atas perusahaan perkebunan negara PTPN," kata Sekda.
Adapun poin krusial itu berbunyi menyerahkan pengaturan,penguasaan,pemilikan,pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam diktum kedua keputusan ini kepada Gubenur Sumut untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah memperoleh izin pelepasan asset dari menteri yang berwenang.
Pemrovsu, lanjut Sekdaprovsu sangat menyambut baik kunjungan lapangan komisi II DPR RI ke daerah Sumut terkait rancangan UU Pertanahan.
"Semoga RUU nantinya yang akan disahkan menjadi UU pertanahan dapat menjadi titik terang terhadap penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia khusunya di Sumut," harap sekda.
Sengketa atau konflik pertanahan, lanjut Sekdaprovsu merupakan suatu hal yang komplek karena menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan pertanahan, keamanan dan tanah juga merupakan sumber daya dan faktor produksi yang utama baik bagi pembangunan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota masyarakat.
"Berdasarkan kenyataan itu tidak menghetankan apabila konflik pertanahan selalu muncul ke permukaan terlebih pada era reformasi saat ini diman kebebasan dinyatakan seluas luasnya oleh masyarakat," ujarnya.
Penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia, lanjut Sekdaprovsu belum berjalan sesuai dengan diharapkan. "Adapun faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa antra lain, Administrasi pertanahan masa lalu yang kurang tertib, peraturan perundang undangan yang saling tumpang tindih, penetapan hukum pertanahan yang kurang kosisten dan penegakan hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen," jelasnya.
Agung Gunandjar Sudarsa, Ketua Komisi II DPR RI mengatakan tujuan kunjungan komisi II DPR untuk mengadakan sharing public dengan para pakar di Provinsi Sumut. Rombongan yang terdiri dari 13 orang berasal dari Komisi II tersebut, mencari masukan untuk penyempurnaan materi RUU Pertanahan.
"Kami hadir di Kantor Gubsu dalam rangka menerima masukan untuk kepentingan pembahasan RUU pertanahan, " katanya sambil mengenalkan satu persatu rombongan yang hadir.
Diharapkannya dengan kedatangan tersebut dapat membawa masukan yang berharga bagi RRU Pertanahan.
"Pada kesempatan ini kami menjemput bola. Syukur-syukur dapat kami bawa oleh-olehnya berupa bahan-bahan tertulisnya," harapnya. (*7/red.rambe)
Gubsu: Golkar Mitra Strategis Bangun
Sumut
MEDAN -Madya Pos.Com
Saat menghadiri pelantikan Ajib Shah
sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara H Gatot
Pujo Nugroho St MSi berharap Ajib Shah dapat menyatukan semua elemen partai
berlambang beringin. Sebagai Gubernur Sumatera Utara, Gatot berharap di bawah
kepemimpinan Ajib Shah, Golkar dapat menjadi mitra strategis memajukan provinsi
ini.
Gubsu menegaskan pentingnya mitra strategis ini dalam pelantikan Ajib Shah yang disaksikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal bakrie, di Grand Ballroom, Santika Dyandra Hotel, Minggu (6/10) malam.
"Semoga kedatangan Bang ARB dan rombongannya jadi spirit kita semua. Dan untuk abangda Ajib Shah selamat bekerja, semoga kepengurusan abangda bisa menjadikan Partai Golkar sebagai mitra strategis Pemrovsu membangun Provinsi Sumut menuju provinsi yang berdaya saing, semakin maju dan sejahtera," tegas Gubsu.
Saat memberikan sambutan, Gubsu juga mengomentari kolaborasi warna-warni yang dipakai dalam seragam paduan suara Beringin Muda. Warna-warni putih, hitam dan kuning menyiratkan perpaduan menarik untuk membangun Indonesia.
"Soal warna-warni ini, saya tadi sempat bilang ke Bang ARB, Lihat seragam paduan suara itu sangat menarik. Putih, hitam dan kuning sangat menarik, dan saya pikir ini ini adalah koalisi strategis 2014 yang akan datang," kata Gubsu.
Ajib Shah terpilih secara aklamasi melalui Musdalub Partai Golkar Sumut yang digelar Agustus 2013 lalu di jakarta. Usai dilantik, Ketua DPD Golkar Sumut, Ajib Shah menegaskan bahwa Golkar Sumut yang dipimpinnya harus solid. Tidak ada lagi istilah Golkar Syamsul Arifin atau Golkar Ali Umri juga Golkar Akbar Tanjung.
"Tidak ada lagi Golkar pengikut Ali Umri, pengikut Syamsul Arifin, atau Akbar Tanjung. Golkar Sumut tetap solid dan punya satu tujuan, semua di bawah komando Ketua Umum Aburizal Bakrie," kata Ajib Shah yang bertekad memenangkan kursi di legislatif di seluruh kabupaten/kota di Sumut serta mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar untuk Pemilu 2014.
Kegiatan itu juga dihadiri. Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Pusat Akbar Tanjung, Wagubsu H Tengku Erry Nuradi yang juga dilantik menjadi Ketua Wantim Sumut. Hadir juga kader Golkar lainnya seperti, Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, Bupati Labuhanbatu Utara H Khairudinsyah Sitorus, Bupati Batu Bara OK Arya, Wakil Bupati Tapteng dan lain-lain.(*7/red.rambe)
Gubsu menegaskan pentingnya mitra strategis ini dalam pelantikan Ajib Shah yang disaksikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal bakrie, di Grand Ballroom, Santika Dyandra Hotel, Minggu (6/10) malam.
"Semoga kedatangan Bang ARB dan rombongannya jadi spirit kita semua. Dan untuk abangda Ajib Shah selamat bekerja, semoga kepengurusan abangda bisa menjadikan Partai Golkar sebagai mitra strategis Pemrovsu membangun Provinsi Sumut menuju provinsi yang berdaya saing, semakin maju dan sejahtera," tegas Gubsu.
Saat memberikan sambutan, Gubsu juga mengomentari kolaborasi warna-warni yang dipakai dalam seragam paduan suara Beringin Muda. Warna-warni putih, hitam dan kuning menyiratkan perpaduan menarik untuk membangun Indonesia.
"Soal warna-warni ini, saya tadi sempat bilang ke Bang ARB, Lihat seragam paduan suara itu sangat menarik. Putih, hitam dan kuning sangat menarik, dan saya pikir ini ini adalah koalisi strategis 2014 yang akan datang," kata Gubsu.
Ajib Shah terpilih secara aklamasi melalui Musdalub Partai Golkar Sumut yang digelar Agustus 2013 lalu di jakarta. Usai dilantik, Ketua DPD Golkar Sumut, Ajib Shah menegaskan bahwa Golkar Sumut yang dipimpinnya harus solid. Tidak ada lagi istilah Golkar Syamsul Arifin atau Golkar Ali Umri juga Golkar Akbar Tanjung.
"Tidak ada lagi Golkar pengikut Ali Umri, pengikut Syamsul Arifin, atau Akbar Tanjung. Golkar Sumut tetap solid dan punya satu tujuan, semua di bawah komando Ketua Umum Aburizal Bakrie," kata Ajib Shah yang bertekad memenangkan kursi di legislatif di seluruh kabupaten/kota di Sumut serta mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar untuk Pemilu 2014.
Kegiatan itu juga dihadiri. Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Pusat Akbar Tanjung, Wagubsu H Tengku Erry Nuradi yang juga dilantik menjadi Ketua Wantim Sumut. Hadir juga kader Golkar lainnya seperti, Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, Bupati Labuhanbatu Utara H Khairudinsyah Sitorus, Bupati Batu Bara OK Arya, Wakil Bupati Tapteng dan lain-lain.(*7/red.rambe)
Gubsu dan PLN Harus Serius Atasi Krisis Listrik di Sumut
Parlaungan : Kalau Mau, Besok Bisa
Medan (madya pos.com)
Parlaungan : Kalau Mau, Besok Bisa
Medan (madya pos.com)
Anggota DPRD Kota Medan, Parlaungan
Simangunsong ST, meminta PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk serius mengatasi krisis energi listrik
yang terjadi di Sumatera Utara saat ini. Pasalnya, krisis yang terjadi sudah
sangat mengkhawatirkan.
"Kalau PLN dan Pemprovsu serius, ini sebenarnya bisa diatasi," tegas Parlaungan Simangungsong, Rabu (2/10) menjawab kondisi byar pet yang terjadi di Sumut saat ini.
Mantan Ketua DPC AKLI Kota Medan ini menyebutkan, berdasarkan UU No. 30 tahun 2009 disebutkan bahwa penyedia energi listrik itu adalah PLN dan pemerintah. "Artinya, kondisi yang terjadi di Sumut saat ini adalah PLN dan Pemprovsu," katanya.
Menurut Parlaungan, ada dua solusi mengatasi krisis energi listrik yang terjadi saat ini. Pertama, kata Parlaungan, Sumut mempunyai Inalum yang menyediakan energi listrik sebesar 650 megawatt. "Karena kondisi sekarang sudah SOS, Pemprovsu dan PLN harus minta ke Inalum untuk menyalurkan energi listrik itu, minimal setengahnya sehingga kondisinya tidak seperti makan obat (3 x sehari, red). Dan Inalum harus memberikannya. Kenapa ketika bulan Ramadhan ini bisa, kok sekarang tidak," sebut politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan.
Kedua, sambung Caleg No. 1 Partai Demokrat untuk DPRD Medan dari Dapil 1 ini, adanya perjanjian jual beli antara industri dengan PLN setiap industri melakukan pemasangan baru. Dimana, salah satu klausul perjanjian itu adalah jika mengalami defisit, maka industri harus menghentikan pasokan listrik dari PLN khususnya pada saat beban puncak. "Ini yang tidak dilakukan oleh PLN. Kalau serius melakukannya, besok sudah bisa berjalan seperti biasa," sebut Parlaungan menyarankan.
Bayangkan, tambah Parlaungan, industri di Sumut memakai energi melebihi 100 MW. "Justru kita curiga, jangan-jangan industri itu memakai punya PLN, karena jika memakai pembangkit sendiri mahal harganya," ujarnya.
Kepada Gubernur Sumatera Utara, Parlaungan, meminta jangan hanya bicara saja, tetapi harus melakukan action. "Kita khawatir kondisi ini akan menimbulkan anarkis, karena batas kesabaran masyarakat sudah habis melihat kondisi yang terjadi saat ini. Makanya, Gubsu harus segera bertindak mengatasi kondisi ini," ungkapnya.
Diketahui, krisis energi listrik yang terjadi di Sumatera Utara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, setiap hari terjadi pemadaman listrik sekitar 3 sampai 4 jam. Kondisi ini telah membuat kerugian semua pihak, karena pemadaman itu 3 sampai 4 kali sehari.(7/red.rambe)
"Kalau PLN dan Pemprovsu serius, ini sebenarnya bisa diatasi," tegas Parlaungan Simangungsong, Rabu (2/10) menjawab kondisi byar pet yang terjadi di Sumut saat ini.
Mantan Ketua DPC AKLI Kota Medan ini menyebutkan, berdasarkan UU No. 30 tahun 2009 disebutkan bahwa penyedia energi listrik itu adalah PLN dan pemerintah. "Artinya, kondisi yang terjadi di Sumut saat ini adalah PLN dan Pemprovsu," katanya.
Menurut Parlaungan, ada dua solusi mengatasi krisis energi listrik yang terjadi saat ini. Pertama, kata Parlaungan, Sumut mempunyai Inalum yang menyediakan energi listrik sebesar 650 megawatt. "Karena kondisi sekarang sudah SOS, Pemprovsu dan PLN harus minta ke Inalum untuk menyalurkan energi listrik itu, minimal setengahnya sehingga kondisinya tidak seperti makan obat (3 x sehari, red). Dan Inalum harus memberikannya. Kenapa ketika bulan Ramadhan ini bisa, kok sekarang tidak," sebut politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan.
Kedua, sambung Caleg No. 1 Partai Demokrat untuk DPRD Medan dari Dapil 1 ini, adanya perjanjian jual beli antara industri dengan PLN setiap industri melakukan pemasangan baru. Dimana, salah satu klausul perjanjian itu adalah jika mengalami defisit, maka industri harus menghentikan pasokan listrik dari PLN khususnya pada saat beban puncak. "Ini yang tidak dilakukan oleh PLN. Kalau serius melakukannya, besok sudah bisa berjalan seperti biasa," sebut Parlaungan menyarankan.
Bayangkan, tambah Parlaungan, industri di Sumut memakai energi melebihi 100 MW. "Justru kita curiga, jangan-jangan industri itu memakai punya PLN, karena jika memakai pembangkit sendiri mahal harganya," ujarnya.
Kepada Gubernur Sumatera Utara, Parlaungan, meminta jangan hanya bicara saja, tetapi harus melakukan action. "Kita khawatir kondisi ini akan menimbulkan anarkis, karena batas kesabaran masyarakat sudah habis melihat kondisi yang terjadi saat ini. Makanya, Gubsu harus segera bertindak mengatasi kondisi ini," ungkapnya.
Diketahui, krisis energi listrik yang terjadi di Sumatera Utara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, setiap hari terjadi pemadaman listrik sekitar 3 sampai 4 jam. Kondisi ini telah membuat kerugian semua pihak, karena pemadaman itu 3 sampai 4 kali sehari.(7/red.rambe)
DISPENDASU M. II OKTOBER 2013
Dengan Membayar PKB Dan BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin
Keabsahan Kepemilikan Kenderaan Bermotor Anda
Gubsu Siapkan Dua Nama
Direksi Bank Sumut
MEDAN, Madya Pos Com.
Gubernur
Sumatera Utara sebagai pemegang saham pengendali (PSP) PT Bank Sumut dalam
waktu dekat segera mengajukan dua nama direksi Bank Sumut untuk mengisi
kekosongan pejabat bank daerah tersebut.
"Untuk tahap awal dua dulu yang kita ajukan ke BI," ujar Gubsu kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (1/10).
Menunggu proses pemilihan direksi, Gubsu meminta jajaran direksi tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Menurutnya tidak ada alasan direksi tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, karena dua dari tiga direksi saat ini adalah orang yang sudah berpengalaman mengelola Bank Sumut.
"Direksi yang saya perpanjang, adalah orang lama yang seharusnya bisa lebih siap diajak berlari," kata Gubsu.
Gubsu mengatakan dalam memilih direksi tidak bisa sembarangan karena direksi sangat menentukan perkembangan bank daerah milik Sumut ini ke depannya. Dia mengaku cukup puas dengan kinerja Direktur Pemasaran baru Esther Junita Ginting yang sudah bekerja cukup baik membangun Bank Sumut.
"Soal direksi yang terpilih yang saat ini cukup baik kinerjanya, secara sistemik profesional perbankan berarti saya tidak saya pilih," ujar Gubsu.
Gubsu mengaku membutuhkan waktu dalam mengajukan nama-nama calon direksi. "Supaya indah pada waktunya, mohon ditunggu. Karena saya tidak ingin beli kucing dalam karung, maka dalam waktu dekat saya akan ajukan dua nama terlebih dahulu," ujar Gubsu.
Tindaklanjut RBB
Gubsu tak lupa mengapresiasi kinerja seorang direksi definitif, dan berharap direksi saat ini menindaklanjuti Rencana Bisnis Bank (RBB) yang merupakan kinerja yang sudah terencana untuk satu tahun ke depan yang sudah diverifikasi oleh Bank Indonesia.
Karena sesuai amanah Wakil Presiden, bank daerah harus menjadi regional champion. Yaitu harus memberi manfaat yang besar bagi tiap-tiap daerah. Karena ketika perbankan umum cenderung sulit mencari dana pihak ketiga, maka bank daerah justru bisa lebih mudah memperolehnya dari dana APBD.
"Harusnya direksi bisa mengelola dana dengan lebih kreatif. Ini peluang besar. Kita disain bank ini menjadi bank yang membanggakan," kata Gubsu.
Regional Champion merupakan formula kreatif dan strategis sebagai bentuk nyata dari sebuah transformasi Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) untuk menjadi bank terkemuka secara khusus di daerahnya masing-masing. Dan secara luas di ranah perbankan nasional dan bahkan ranah global.
BRC juga menjadi dasar (Road Map) bagi BPD-SI dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Regional Agent of Development atau BPD sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mendukung program Pemerintah menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menigkatkan taraf hidup masyarakat daerah yang secara kolektif dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara nasional dan meningkatkan kesejahteraaan.(*7/red.rambe)
"Untuk tahap awal dua dulu yang kita ajukan ke BI," ujar Gubsu kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (1/10).
Menunggu proses pemilihan direksi, Gubsu meminta jajaran direksi tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Menurutnya tidak ada alasan direksi tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, karena dua dari tiga direksi saat ini adalah orang yang sudah berpengalaman mengelola Bank Sumut.
"Direksi yang saya perpanjang, adalah orang lama yang seharusnya bisa lebih siap diajak berlari," kata Gubsu.
Gubsu mengatakan dalam memilih direksi tidak bisa sembarangan karena direksi sangat menentukan perkembangan bank daerah milik Sumut ini ke depannya. Dia mengaku cukup puas dengan kinerja Direktur Pemasaran baru Esther Junita Ginting yang sudah bekerja cukup baik membangun Bank Sumut.
"Soal direksi yang terpilih yang saat ini cukup baik kinerjanya, secara sistemik profesional perbankan berarti saya tidak saya pilih," ujar Gubsu.
Gubsu mengaku membutuhkan waktu dalam mengajukan nama-nama calon direksi. "Supaya indah pada waktunya, mohon ditunggu. Karena saya tidak ingin beli kucing dalam karung, maka dalam waktu dekat saya akan ajukan dua nama terlebih dahulu," ujar Gubsu.
Tindaklanjut RBB
Gubsu tak lupa mengapresiasi kinerja seorang direksi definitif, dan berharap direksi saat ini menindaklanjuti Rencana Bisnis Bank (RBB) yang merupakan kinerja yang sudah terencana untuk satu tahun ke depan yang sudah diverifikasi oleh Bank Indonesia.
Karena sesuai amanah Wakil Presiden, bank daerah harus menjadi regional champion. Yaitu harus memberi manfaat yang besar bagi tiap-tiap daerah. Karena ketika perbankan umum cenderung sulit mencari dana pihak ketiga, maka bank daerah justru bisa lebih mudah memperolehnya dari dana APBD.
"Harusnya direksi bisa mengelola dana dengan lebih kreatif. Ini peluang besar. Kita disain bank ini menjadi bank yang membanggakan," kata Gubsu.
Regional Champion merupakan formula kreatif dan strategis sebagai bentuk nyata dari sebuah transformasi Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) untuk menjadi bank terkemuka secara khusus di daerahnya masing-masing. Dan secara luas di ranah perbankan nasional dan bahkan ranah global.
BRC juga menjadi dasar (Road Map) bagi BPD-SI dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Regional Agent of Development atau BPD sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mendukung program Pemerintah menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menigkatkan taraf hidup masyarakat daerah yang secara kolektif dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara nasional dan meningkatkan kesejahteraaan.(*7/red.rambe)
diposting oleh MADYA POSS.COM @ 04.29
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda