Kerja Menteri- Gubsu Tinjau Gunung Sinabung-MI/VI/Ek,Masyarakat

Kerja Menteri PMK Dipertanyakan

 Jakarta (MPC)  - Isu Reshuffle kabinet kerja Presiden Joko Widodo dikhawatirkan menjadi propaganda di kalangan elit politik karena sektor yang banyak mendapat sorotan adalah kementerian di sektor perekonomian yang mayoritas diisi oleh profesional. Padahal menteri-menteri dari politisi juga dinilai tak sedikit yang bermasalah.

"Jangan sampai isu reshuffle ini karena besarnya kebanyakan di sektor ekonomi yang mayoritas diisi kalangan profesional dimanfaatkan oleh politisi," ungkap pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto dalam diskusi publik di Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakpus, Sabtu (27/6/2015).

Nico khawatir, dengan banyaknya bidang yang diisi profesional mendapat rapor merah, maka bisa dijadikan senjata bagi politisi untuk mengisi jabatan menteri yang dimaksud. Nantinya, kata Nico, akan ada anggapan dari politisi bahwa para profesional tidak mampu bekerja.

"Ini jadi justifikasi partai-partai yang menyatakan profesional nggak bisa kerja jadi harus diisi oleh politisi. Padahal kita tahu politisi-politisi juga banyak masalah. Kita tahu di bidang Polhukam, Pemberdayaan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK) itu selama 8 bulan terakhir ini kita belum merasakan adanya suatu perubahan yang agak bagus, bahkan di sektor Polhukam ada banyak kontroversi dan kegaduhan," jeas Nico.

Jabatan menteri disebut Nico bukan soal jatah-jatahan parpol, namun tentang siapa pihak yang paling bisa membantu presiden mewujudkan visi misinya. Bahkan Nico menyindir PDIP yang sebelumnya meminta tambahan jatah menteri, termasuk mengenai kinerja menteri-menteri dari PDIP yang dinilai kurang seperti Menteri PMK Puan Maharani.

"Ini bukan masalah jatah-jatahan, kabinet bukan saham. Kalau kerjanya nggak bener buat apa dipertahankan? Ini dibilang jatah kurang lima, jangan terfokus di menteri ekonomi. Orang parpol pun banyak yang tidak bener kinerjanya. Lihat saja Menkum dan HAM kinerjanya apa? Lalu menteri PMK itu, kinerjanya apa?" tukas Nico disambut tawa peserta yang hadir dalam dialog.

"Bukan masalah jatah-jatahan, ini bukan memberikan masalah yang baik. Kalau mereka punya sistem karir yang bagus, boleh saja diusulkan. Jangan sampai jobseeker yang berdarah biru malah diusulkan," imbuhnya.
(elz/gah) (dtn)

Gubernur Awali Safari Ramadhan Berbagi dengan Pengungsi Sinabung

Gubernur Awali Safari Ramadhan Berbagi dengan Pengungsi Sinabung

Medan (MP.C) Kabanjahe,  Mengawali kegiatan safari ramadhan Gubernur ke lima kabupaten/kota, Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nugroho mengunjungi 10 titik lokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Kamis (25/6).

Kunjungan Gubernur memberikan bantuan bagi para pengungsi muslim untuk meringankan beban mereka dalam menjalankan ibadah Ramadhan selama di pengungsian. Di sepuluh lokasi pengungsi tersebut Gubernur menyerahkan langsung bantuan berupa 2.000 helai mukena, gula pasir 800 kg, minyak goreng 800 liter, ikan kaleng sebanyak 4.000 kaleng, bubuk the 500 kotak, 129 dus kurma dan perlengkapan wanita. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Ketua DPRD SU Ruben Tarigan yang juga

Ketua Himpunan Masyarakat Karo Indonesia, Assisten Administrasi Umum dan Aset HM Fitriyus, Asisten Kessos OK Zulkarnain, Kepala Dinas Sosial Provsu Asren Nasution, Kepala BKD Provsu Pandapotan Siregar, Kadis Ketahanan Pangan dan kepala SKPD lainnya di jajaran Pemprov Sumut dan Pemkab Karo.
Adapun titik lokasi pengungsian yang dikunjungi Gubernur dalam Safari Ramadhan adalah Posko Penampungan Paroki, GBKP, KNPI, GPDI, Gudang Jeruk, Batu Karang, Jambur Tanjung Mbelang, Jambur Korpri, Jambur Simpang Jaya dan BPPT Jambur Tongkoh. Total jumlah pengusngi di 10 titik penampungan sebanyak 9.526 jiwa dimana 3.600 diantaranya muslim dan menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

Dalam setiap lokasi pengungsian, Gubernur memberikan tausiah dan motivasi agar warga pengungsi dapat  tegar di tengah cobaan dan meningkatkan ketakwaan. “Saya mengajak dan menghimbau di bulan Ramadhan, bulan  penuh keberkahan ini, mari kita jadikan bulan introspeksi karena erupsi sinabung terjadi semata-mata takdir Allah,”ujarnya.

Dia melanjutkan, tidak ada yang mengetahui kapan bencana erupsi Sinabung akan berakhir dan selesai. “Tidak ada yang bisa memprediksi hanya Allah yang maha tahu,” ujarnya. Karena itu, Gubernur mengajak agar warga pengungsi mencari cara agar Allah memberi kemudahan. “Karena Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka dan Allah akan memberi jalan keluar  dari berbagai persoalan,” ujarnya.
Barang siapa bertakwa. Lanjutnya, Allah akan memberi rezeki kepadanya. Dan mudah bagi Allah untuk menghentikan sinabung, oleh karena itu mari tingkatkan ketakwaan karena Allah janjikan jika beriman dan bertakwa dimasa yang akan datang Ia akan menjadi rezeki. “Ramadhan adalah Bulan tingkatkan ketakwaan dan Allah akan mengabulkan doa dan permintaan,” kata Gubernur.
Usai menyerahkan bantuan kepada ratusan warga di 10 titik pengungsi, Gubernur dan rombongan berbuka puasa di Mesjid Agung Kota Kabanjahe yang dihadiri jajaran Pemkab Karo, Kepala Badan Amil Zakat

Daerah Sumut H Amansyah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Karo, unsur tokoh agama, organisasi masyarakat dan masyarakat luas.
Acara diawali dengan tausiah agama dan dilanjutkan dengan buka bersama,  sholat magrib berjamaah dan makan bersama. Gubernur juga menyempatkan sholat Tarawih di Mesjid Istihrar di Kota Berastagi(dks.nn)

Pemprovsu Harapkan Hipmikindo Ikut Penciptaan Pengusaha Baru di Sumut

Medan,(MPC)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengharapkan sebagai mitra pemerintah Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Sumut  berperan aktif mewujudkan program penciptaan usaha baru di Sumut. Sebagai wadah berhimpunnya masyarakat dunia usaha mikro dan kecil, Himpikindo adalah mitra pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan kembangkan  iklim usaha, memfasilitasi akses permodalan dan perbankan serta lembaga non Bank.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah  Provinsi  Sumatera Utara H. Hasban Ritonga, SH saat menerima audiensi pengurus DPD Hipmikindo Sumut yang Ketua Sonny Wicaksono serta unsur pengurus lainnya, Rabu (24/6) di ruang kerja kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Dipenegoro Medan. Sementara Sekda Provsu didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM M Zein dan mewakili Kadis Kominfo Affini.
Sekda Provsu  menyebutkan bahwa salah satu misi yang diemban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM adalah mewujudkan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah yang tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing dan mampu mensejahterakan pelakunya serta masyarakat Sumatera Utara. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi jumlah pengangguran melalui penciptaan wira usaha baru dan penyerapan tenaga kerja oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah serta meningkatkan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah. Untuk mewujudkan itu, ujar Hasban, peran Hipmikindo sangat strategis sebagai mitra pemerintah. "Kami tentu mendukung dan mengapresiasi program dan kegiatan Hipmikindo," Ujar Sekda.

Sekda Provsu memberi apresiasi kepada Hipmikindo Sumut, sebab sebagai lembaga yang langsung dibawah naungan Menteri Koperasi RI, Hipmikindo memiliki peran penting untuk meningkatkan peran dan kualitas dari produk UKM. Terlebih menjelang  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),  para UKM harus siap bersaing dengan produk luar.
“Jelang MEA produk Usaha Kecil Menengah kita harus mampu bersaing, karena siap atau tidak produk kita sudah harus bersaing dengan produk negara lain, dan peran dari Hipmikindo sangat penting sebagai penjembatani atau pendamping para pengusaha UKM untuk mengurusan regulasi perizinan hingga pemasaran produk. Dan lembaga ini juga berada dibawah naungan Menteri Perekonomian,”paparnya
Dalam kesempatan tersebut, DPD Hipmikindo menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil di daerah khususnya dalam mengakses perbankan. Salah satunya menurut Sonny adalah kesulitan dalam mengurus perizinan bagi pelaku usaha mikro seperti pedagang-pedagang kecil di kabupaten/kota. Untuk itu pihaknya meminta dukungan Pemerintah Provinsi agar Pemkab/Pemko memberikan izin usha mikro cukup di tingkat kecamatan.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Koperasi UKM M Zein mengungkapkan pihaknya telah menyurati Pemkab/Pemko terkait kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro . Karena menurutnya kemudahan perizinan tersebut sangat menentukan dalam kemampuan pengusaha kecil mengakses perbankan.
.

Sementara Ketua DPR Hipmikindo Sonny Wijaksono menbenarkan lembaga tersebut langung dibawa naungan Menteri Koperasi RI yang ketua Hipmikindo merupakan staf ahli Menteri Koperasi yakni Drs. MAZ Pandjaitan,M.Si yang sangat mengerti keberadaan dan persoalan UKM mulai dari pengurusan izin hingga pemasaran produksi.

Terlebih lagi  Hipmikindo mempunyai visi menjawab persoalan para UMK, sakaligus menghapus paradigma masyarakat bahwa usaha-usaha Mikro dan Kecil tidak punya fungsi dalam mengangkat ekonomi rakyat. Pasalnya  Hipmikindo adalah sebuah organisasi pengusaha Mikro dan Kecil, sehingga banyak peserta terdiri dari pedagang kelontong, pedagang asongan khususnya perajin UKM .
“Misi utama Hipmikindo adalah menjembatani pelaku UMK menuju solusi objek penyelesaian masalah yang menimpanya.Maka kami sangat berharap dukungan dari pemerintah provinsi Sumut untuk mampu menyelesaikan permasalahan pelaku UKM yang sampai saat ini sering terganjal seperti proses legalitas dan sebagainya,”jelasnya.

Hipmikindo mempunya misi memperkuat pasar usaha mikro dan kecil, mengoptimalkan jejaring dan kemitraan lintas sektoral, regional maupun internasional, mengakselerasi pengembangan usaha mikro dan kecil ke semua wilayah, meningkatkan kompetensi keterampilan dan produktifitas serta memberikan perlindungan usaha dan advokasi sehingga terwujudnya peluang kerja / penyerapan tenaga kerja. Hipmikindo menghimpun seluruh potensi usaha mikro dan kecil -Sebagai wadah bersama guna memperjuangkan pengembangan usaha melalui berbagai program -Upaya mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Tujuan menumbuhkan dan mengembangkan serta mewadahi pengusaha mikor/kecil, meningkatkan kemandirian, kebersamaan, kekeluargaan, kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil, meningkatkan peran pengusaha mikro dan kecil dalam pembangunan daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja.(dks.nn)

Target Agustus 370 Rumah Bagi Pengungsi Tuntas

Gubsu Tinjau Pembangunan Rumah Untuk Relokasi Pengungsi Sinabung

Kabanjahe ,(MPC)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H. Gatot Pujo Nugroh,  ST, M.Si meninjau lokasi pembangunan rumah untuk pengungsi erupsi Sinabung di Desa Siosar Kabupaten Karo, Sabtu (20/6).

Kedatangan Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si bersama Sekdaprovsu H. Hasban Ritonga, SH serta Sejumlah SKPD Pemprovsu disambut Bupati Karo Terkelin Brahmana, Dandim 0205/TK Letkol Inf Asep Sukarna, Kapolres Karo juga Komandan Korem 023/ Kawal Samudera Kol. Inf. Fachri SE, MM.
Setibanya di lokasi, Gubsu yang Komandan Korem 023/ Kawal Samudera Kol. Inf. Fachri SE, MM langsung melihat rumah yang telah berdiri.
Gubsu bertanya dan melihat apa-apa yang menjadi permasalah dalam usaha percepatan pembangunan relokasi bagi para pengungsi korban erupsi Sinabung."Kami datang ke Siosar untuk memastikan terlaksananya percepatan pembangunan rumah yang untuk tahun pertama ini sekitar 370 KK yang sudah selesai 112 KK dan sudah diserahkan. Sedangkan yang dalam proses pembangunan 128 dan sisanya ditargetkan Bulan Agustus ," kata Gubsu saat melakukan dialog dengan para pengungsi yang menempati Posko Paroki di Jalan Irian Kabanjahe.
Gubsu juga menyampaikan bahwa pihaknya juga telah berdiskusi untuk izin pemakaian lahan pertanian. "Jadi mulai besok pihak kehutanan sudah mulai ada penebangan, mudah-mudah untuk saudara-saudara kita yang akan menempati rumah di relokasi segera bisa ditempati dengan efektif yakni bertempat tinggal dan bercocok tanam," kata Gubsu.
Gubsu juga menyampaikan pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo, karena pihaknya akan melakukan rapat Koordinasi pada Hari Selasa Depan dengan Badan Penaggulangan Bencana Nasional.

"Jadi kehadiran saat ini adalah untuk melisting untuk mentabulasi beberapa persoalan yang akan kami jadikan bahan untuk rapat koordinasi kedepan," ujarnya.
Selain itu, Gubsu juga menyampaikan bahwa kehadirannya juga sekaligus membawa bantuan pemprovsu kepada para pengungsi.

"Kemarin Pemkab Karo melaporkan persediaan beras sudah mulai berkurang dan permohonan 100 ton beras maka kami membawa 124 ton beras dan 400 Kg gula mudah- mudah apa yang kami bawa bermamfaat. Kami akan terus bekerja dan sudah ada perencanaan membuat Hunian Tetap Sementara di dekat lokasi relokasi agar bisa lebih efektif," ujarnya.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan terimaksih dan penghargaan besar atas kedatangan orang nomer satu di Pemprovsu ini. Karena, lanjutnya dengan kedatangan Gubsu bisa memberikan semangat bagai warga Karo Khususnya para pengungsi. "Atas nama Pemerintah dan masuyarakat Karo kami ucapkan terimakasih," ujarnya

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minggu Kesatu Juni  2015





Dengan Membayar PKB Dan BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin Keabsahan Kepemilikan Kenderaan Bermotor Anda

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perkuat Ekonomi Masyarakat Latih Ibu-Ibu Agar Mandiri 

 Medan (MPC)
Untuk meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat berbagai macam cara telah diupayakan oleh pemerintah, BUMN dan pihak swasta agar roda pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat maju. Salah satu yang menjadi komitmen itu ialah bagaimana setiap keluarga memiliki keberdayaan untuk membangun kekuatan ekonomi sehingga kesejahteraan keluarga tercapai.

Mendukung hal tersebut maka Bagian PKBL PTPN III yang dituangkan dalam program bina lingkungan telah beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di sekitar unit/kebun usaha BUMN Perkebunan. Program pelatihan kali ini ditujukan kepada dua puluh lima orang ibu-ibu yang berada di sekitar Distrik Simalungun dalam pelatihan keterampilan tata boga pembuatan kue pada tanggal 4-5 Juni 2015 di lingkungan kantor Distrik Simalungun.

Dalam sambutannya, Ir. Castro Simanjuntak, Distrik Manajer Simalungun mengharapkan agar pelatihan ini dapat menjadi tali silaturahmi antara kebun-kebun yang ada di wilayah Distrik Simalungun dengan masyarakat sekitar. Selain itu, ibu-ibu dapat menambah wawasan dan keterampilan bagaimana meningkatkan pendapatan keluarga dengan membuat aneka kue-kue yang bisa dipasarkan ke masyarakat luas.

Selain itu Syahrial, SE, Kepala Bagian PKBL PTPN III dalam kesempatan yang lain berharap agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bisa memberi dorongan yang berarti bagi masyarakat sebagai wujud kepedulian perusahaan BUMN Perkebunan. (r.n3.9.6.nn)

 Tanda Tangani Komitmen Pencegahan 

Korupsi Dengan KPK di Kantor

 Kementerian BUMN

 Medan (MPC)
Di Kantor Kementerian BUMN Jakarta di Lantai 21 pada tanggal 8 Juni 2015 dilakukan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegritas antara PTPN III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bersamaan dengan itu penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi juga dilakukan terhadap PTPN I,II,IV s/d XIV sebagai anak perusahaan BUMN Perkebunan dengan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Penandatanganan ini sebagai wujud dari komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat dan transparan (Good Corporate Governance) biasa disebut sebagai GCG di lingkungan BUMN khususnya di BUMN Perkebunan.

Indriyanto Seno Adji, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI dalam sambutannya mengatakan bahwa PTPN III sebagai salah satu mitra strategis KPK untuk mendukung gerakan pencegahan korupsi terintegrasi dengan menerapkan komitmen pengendalian gratifikasi guna mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan PTPN khususnya bagi para pejabat struktural, pegawai serta anggota keluarga inti, kemudian melaksanakan penguatan atas seluruh kebijakan atau surat edaran terkait LHKPN yang telah diterbitkan dan akan dipantau terus penerapannya.

Bagas Angkasa mengatakan penandatanganan komitmen pencegahan korupsi dengan KPK sangat penting dan strategis. Seluruh Direktur Utama PTPN I - XIV yang hadir pada kesempatan tersebut, turut serta menandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi Terintergrasi. Ia berharap hingga saatnya nanti BUMN Perkebunan dapat menjadi perusahaan yang maju dan mampu tumbuh dan berkembang untuk menopang ekonomi nasional. Usai penandatanganan di hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, diadakan kegiatan Training of Trainer (TOT), dengan narasumber dari tim KPK dengan peserta mewakili dari seluruh PTPN I s/d PTPN XIV. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi seluruh PTPN mengenai LHKPN, gratifikasi, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada era globalisai dan perdagangan bebas saat ini persaingan perusahaan telah berlangsung dan tidak bisa dihindari. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian BUMN telah melakukan beberapa upaya penguatan dan perbaikan di internal perusahaan. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2014 tentang “Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III”, maka PTPN III (Persero) telah ditunjuk sebagai induk perusahan PTPN I,II,IV s/d XIV. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUMN perkebunan di pasar global.

Rini Soemarno, Menteri BUMN dalam kesempatan itu mengharapkan agar semua pihak dapat bekerjasama sebaik-baiknya dengan turut serta menandatangani komitmen pencegahan korupsi dengan KPK demi kemajuan BUMN, “Mari kita sama-sama membuat komitmen untuk menjadikan Indonesia lebih baik untuk anak cucu kita ke depan.”

Melalui arahan dan bimbingan kantor Kementerian BUMN RI, PTPN III (persero) sebagai induk perusahaan bersama dengan PTPN lain telah mencoba melakukan perbaikan-perbaikan di segala lini, dan mengoptimalkan nilai aset perusahaan dengan cara mensinergikan kegiatan usaha di antara PTPN I s/d XIV. Bagas Angkasa mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pimpinan Komisi pemberantasan Korupsi RI, Indriyanto Seno Adji dan Rini Sopemarno, Menteri BUMN RI beserta seluruh direksi se PTPN I s/d XIV atas kesediaannya untuk hadir dalam acara ini. (r.n3.10.6.nn)


 Donor Darah SPBUN Basis Kantor Direksi Harianto : 

Dengan Donor Darah Kesehatan 

Akan Mudah Dijaga  

Medan (MPC)
Serikat Pekerja Perkebunan PTPN III Basis Kantor Direksi pada tanggal 11 Juni 2015 di jalan Sei Batanghari No 2 menyelenggarakan kegiatan bakti sosial donor darah yang diikuti oleh 215 orang calon donor yang terdiri dari karyawan, rekanan dan istri para karyawan PTPN III bekerjasama dengan PMI Kota Medan.

Harianto dalam sambutannya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya yang telah terpelihara dalam bentuk program bakti sosial donor darah dari SPBUN Basis Kandir. “Namun saya berharap agar program serupa dapat dilaksanakan di tiap basis di unit/kebun PTPN III, karena produktifitas meningkat dan kesehatan pun dapat dipelihara,” katanya.

Ibrahim Putra Lubis, Sekretaris Umum SPBUN yang mewakili SPBUN Tingkat Perusahaan sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan secara rutin oleh SPBUN Basis Kandir. Secara resmi ia membuka kegiatan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada para pengurus di tingkat Basis Kantor Direksi yang telah menunjukkan semangat juangnya untuk berbagi dalam kegiatan donor darah.

Ilmiah, S.Psi, Ketua Basis SPBUN Kandir mengharapkan agar kegiatan yang dilakukan enam bulan sekali ini akan dapat mendorong kesadaran para anggota khususnya karyawan di lingkungan kantor direksi untuk memelihara dan mengetahui manfaat yang baik berdonor darah.

Ketua Panitia Pelaksanaan Donor Darah, Samsul Bahri di kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada perusahaan yang telah memberikan dukungan kongkrit berupa fasilitas tempat, snack, bantuan team medis internal demi terselenggaranya acara ini. Semoga acara donor yang keempat kalinya ini akan member arti bagi para pendonor,” katanya dengan senyuman. (r.n3.11.6.nn)

PTPN-KPK Kerja Sama Cegah Korupsi

JAKARTA (MPC) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan transparan (Good Corporate Governance/GCG) di lingkungan salah satu BUMN, PT. Perkebunan Nusantara.

Hal ini ditandai dengan kegiatan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh Direktur Utama PTPN III Bagas Angkasa dan Plt. Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Dengan disaksikan Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, kegiatan penandatanganan juga dilanjutkan oleh masing-masing direktur utama PTPN I, II, IV sampai dengan PTPN XIV.

Dalam sambutannya, Indriyanto mengapresiasi upaya yang ditempuh BUMN perkebunan itu.

“Kami sampaikan terima kasih dan berharap komitmen ini menjadi pijakan dalam membangun Sistem Integritas Nasional (SIN), yaitu Pengendalian Gratifikasi, dan pembangunan sistem terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PTPN,” katanya, dalam rilis yang disampaikan KPK.

Kegiatan pencegahan korupsi ini, sebelumnya telah diawali  Direktur Utama PTPN III (Persero) sebagai induk BUMN Perkebunan dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III Nomor 3.00/HOLD./SKPTS/04/2015 tentang penyampaian LHKPN bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di PTPN III (Persero) dan PTPN I, II, IV s.d. XIV.

Surat keputusan ini menyebutkan para Wajib LHKPN, antara lain Direksi dan Komisaris; Pejabat satu tingkat di bawah direksi; Pejabat dua tingkat di bawah direksi; serta Pejabat yang rawan dan strategis terhadap tindak pidana korupsi.

Hal lainnya, PTPN juga membuat peraturan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN, yaitu berupa penundaan pembayaran bonus, penundaan pembayaran santunan hari tua, atau penundaan pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi.

“Surat keputusan ini merupakan terobosan baru dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan LHKPN di lingkungan BUMN. Ke depan, melalui koordinasi dengan Kementerian Negara BUMN diharapkan agar semua BUMN dapat menjadikan PT Perkebunan Nusantara sebagai kiblat dalam pengelolaan LHKPN,” kata Indriyanto.

Terkait dengan pembangunan SIN, lanjut Indriyanto, PTPN dapat melakukan penguatan tim reformasi birokrasi internal sebagai agen perubahan di lingkungan PTPN, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penyelarasan berbagai program terkait seperti Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blower System (WBS), aturan anti konflik kepentingan, LHKPN dan Kode Etik Pegawai.

Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi antikorupsi dan gratifikasi oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dan Direktur PP LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa kepada sekitar 150 direktur dan komisaris PTPN I sampai dengan PTPN XIV. (r.n4 9,6,nn)

 KATA-KATA BIJAK

Orang yang kuat hatinya, Bukan mereka yang tidak pernah menangis, Melainkan Orang yang tetap tegar ketika banyak Orang menyakitinya.

Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuan kamu.

Hargai dia yang membencimu, karena dia adalah penggemar yang telah menghabiskan waktunya hanya untuk melihat setiap kesalahanmu.

Sumber "diakui.com/kata-kata-bijak/