dis.M.II/I- PTPN-III-IV- PERLU DIBUKA KPK DI DAERAH2

  DISPENDASU M.II JANUARI 2014 

 

Dengan Membayar PKB Dan

 BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin

 Keabsahan Kepemilikan Kenderaan 

Bermotor Anda   

 

 

Prof. Yohanes Usfunan:

Tindakan Pidana Korupsi Juga Terjadi di Daerah, Perlu di Buka KPK

Medan (mp.c)

Prof.Yohanes Usfunan , guru besar Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Denpasar mendorong pembentukan di daerah untuk Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , sebab di daerah pun banyak terjadi melakukan  tindakan pidaka korupsi , bukan saja di Jakarta. “ Perlu pembentukan KPK di daerah”ujar guru besar itu, Sabtu (11/1)

Begitu juga kepada aparat penegak hukum diingatkan agar memberikan hukum yang setimpal agar pelaku korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi ada efek jera, misalnya saja memiskinkan korupsi dan memberikan sanksi sosial di masyarakat.

“koruptor jangan diberikan kebebasan sehingga hukum di negara ini tidak semata-mata meindungi pejabat berkuasa”ujarnya (R.)

Bagas Angkasa , Dirut PTPN III :

Mutasi atau Promosi Hal Biasa, Yang Penting Kita Bersatu !

Medan (mp.c)

Di Aula kantor P2 WAS  Sei.Karang, Galang, Deli Serdang, pada tanggal 8 Januari 2014 disaksikan oleh Joe fly J.Bachroeni, komisaris  Utama  PTPN  III, jajaran direksi dinataranya Bagas Angkasa, Direktur Utama, Tengku Syahmi Johan, Direktur Produksi, Nurhidayat, Direktur Pemasaran, Perencanaan dan pengembangan, Erwan Pelawi,  D irektur Keuangan dan Harianto, Direktur SDM & Umum menyerahkan surat keputusan direksi kepada jajaran pimpinan setaraf  distrik manajer, kepala bagian dan manajer diwilayah kerja PTPN III.

Diantara 26 orang yang menerima skpts  beberapa nama pimpinan yang dipromosikan  yaitu, Alexander Maha  sebelumnya menjabat sebagai Distrik Manajer Asahan, berdasarkan SKPTS No.3.08/skpts/R 01/2014 menerima jabatan  baru sebagai  Kepala Bagian  Corporate secretary, Sugiono Asmar  sebelumnya  menjabat sebagai Manajer kebun  Bandar Betsy kini menjabat sebagai kepala bagian Tanaman, Samurung Samosir, sebelumnya  sebagai Asisten  Kepala Kebun Torgamba kini menjabat sebagai Pj. Manajer Kebun  Torgamba, Yudi Darma Putra Hasibuan sebelumnya sebagai kepala urusan pengajian Industri Hulu bagian perencanaan  dan pengajian kini menjabat sebagai Pj  Manajer PKS Rambutan dan Irwadi Lubis sebelumnya sebagai kepala urusan Humas kini menjabat sebagai Pj. Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Bagas Angkasa dalam sambutannya di hadapan  seluruh jajaran pimpinan pada kesempatan itu mengatakan, perihal mutasi dan promosi adalah  hal yang biasa dalam dinamika perusahaan, namun baginya ada yang  jauh lebih penting dan sangat dibutuhkan untuk mendorong naiknya angka keuntungan perusahaan kedepan, kekompakan atau persatuan adalah hal yang mutlak  harus dilakukan oleh semua pimpinan.  Ia meningkatkan agar semua pimpinan dan karyawan menjaga sinergitas satu sama lainnya bila tidak kita akan rugi sendiri. Selain produksi harus digenjot, prestasi harus ditingkatkan, efisiensi masih satu-satunya jalan keluar terbaik menolong situasi harga pasar  komoditi utama yang terus  mengalami fluktuasi di pasar internasional. (Rel)      

TBS PTPN4 di Palas Mampu

 Merealisasikan 82,4 Persen

Medan (mp.c)

Januari hingga Desember 2013 target Produksi Tandan Buah Segar (TBS) 21.431  ton/tahun di Palas (Padang Lawas) , terealisasi sebanyak 17.443 ton,  nilai ini setara dengan 82,40%. Hasil itu cukup menggembirakan  yang diproyeksikan oleh Managemen PTPN 4 Unit Kebun Sosa.

Begitu juga dari hasi komoditasnya pun meningkat  dari 18 ton per  hektar menjadi 25 ton untuk pertahunnya, sehingga mengalami kenaikan  7 ton, Demikian sumber mengungkapkan, Dikatakan, Manager PTPN 4 Unit Kebun Sosa  Ir.Nasrul yang melalui Asisten SDM dan Umum Suhendro Gunawan,SH  kepada wartawan, Sabtu (11/1).

Menanggapi  belum tercapainya target yang diperoleh dari hasil TBS tahaun 2013  tersebut,menurutnya,  ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu HGU kebun   kelapa sawit yang dikelola PTPN4 Unit Sosa telah memasuki tahap replanting atau peremajaan  dari total luas 7,490 Ha  berkisar 80%

Begitu juga dengan permasalahan yang dihadapi masih adanya konflik kepada masyarakat diperkirakan disejumlah  diatas areal tanah HGU PTPN 4 di Kecamatan Sosa, pada Desa Pasir Jahe, Desa Ampolu, Desa Mananti Sosa Julu dan Desa Siginduang.

“Dengan  memasuki tahap replanting dan konflik terhadap sosial masyarakat, yang dihadapi pihak PTPN4,itu, maka  ini juga yang mengakibatkan, pihak perusahaan tidak melakukan panen,” ujar Suhendro Gunawan

Namun , peningkatan berat hasil produktivitas  TBS dari hasil kinerja perusahaan PTPN4  didukung oleh  penerapan dengan sistem kerja dengan kebijakan-kebijakan dari perusahaan seperti, melakukan intensifitasi  pertanian permanaen dan berkesinambungan  yang meakukan perawatan dan pemupukan secara periodik dan maksimal.,”ujarnya. (R,)

 

Keseriusan  Melakukan Pengawasan  Pekerjaan pada Pemeliharaan , Sangat  Diharapkan Masyarakat

Medan (mp.c)

Pekerjaan  Pemeliharaan Berkala oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di tahun 2013, hasil  pantauan wartawan,  dan data yang diperoleh di sejumlah  Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) , masyarakat minta kepada Kadis Bina Marga, dan bidang Pemeliharaan  agar tetap meningkatkan  upaya   pengawasan yang serius dan maksimal.

Seperti pada pekerjaan  yang dilakukan kepada  pihak ketiga (rekanan), terhadap kontrak yang diberikan, pekerjaan harus sesuai dengan bestek dan  juknis (petunjuk teknis)

Masyarakat  tidak menginginkan pekerjaan pihak ketiga yang diperoleh dari Dinas Bina Marga Provsu, kerja asal jadi,misalnya, pada pekerjaan Penambalan  badan Jalan yang  langsung di Hotmix padahal seharusnya, agar lebih baik,Penambalan  pekerjaan Hotmix lebih dulu, diawali packing, mesin getar, basecouse, serta  plingkut kepada  badan  jalan yang berlubang. “ seharusnya demikian, sebelum , di Hotmix, artinya jalan yang berlubang jangan langsung di Hotmix”ujar   Susi warga Asahan ,beberapa waktu yang lalu  kepada wartawan.

Karena itu,  Ia berharap kepada pihak Dinas Bina Marga Provsu,  baik kepada Bidang Pemeliharaann,  maupun  Kepala UPTD  Dinas Bina Marga Provsu  tetap  melakukan pengawasan yang serius, sebab, terkait pada pekerjaan ini, maka mereka  turut bertanggungjawab atas  hasil pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga.

Menanggapi upaya tekad pekerjaan yang dilakukan  maksimal  di  Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara (Provsu) pada pekerjaan Pemeliharaan dan pengawasan, Dinas Bina Marga Provsu, IR. Ridwan Nasution, belum dapat ditemui, namun wartawan terus mencoba menghubunginya (N.)

Korupsi Dana APBD 2012, Kini Berkasnya Akan  Disidangkan

Medan (mp.c)

Berkas perkara mantan anggota Kepala Satuan Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemprovsu , Anggiat Hutagalung beserta mantan bendahara, Paian Sipahutar terkait  melakukan tindakan pidana korupsi pada anggaran dana ,APBD Tahun 2012, akan dilimpahkan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan ke Pengadilan,sebab berkas hampir rampung  dari hasil pemeriksaan tersangka”ujar Kajari Medan, Muhammad Yusuf, melalui Kasi Pidana Khusus, (Pidsus) ,Jufri Nasution, Kepada wartawan, Minggu (12/1)

Dikatakan, berkas  mereka sudah hampir rampung, maka dalam waktu dekat ini, segera  dilimpahkan ke Pengadian  Tipikor  Medan,  mereka terjerat  Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

 Kedua tersangka dituduhkan  menyalahkan wewenangnya, sehingga   merugikan negara  Rp.4,8 miliar, sebelumnya Ia sebagai staf ahli Gubsu.Ia , dan mantan bendahara, kini tetap ditahan di rutan Tanjung Gusta.

Kajari Medan, M.  Yusuf, menyatakan, dengan di eksposenya kasus ini pada 3 Oktober lalu, maka langsung dinaikan ke penyidikan, kemudian kedua oknum ini resmi menjadi tersangka.

Modus tersangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi,data yang diperoleh, berawal dari, Pengelolaan anggaran langsung dan tidak langsung  pada  kelebihan belanja pegawai Rp.90 juta, dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak dibayarkan ke PNS Satpol , PP Rp. 19 juta , sisa  anggaran pembayaran honor  Rp.3,2 miliar, sisa anggaran tidak terduga Rp.129,2 juta , bukti transfer dari Bendahara   dari Bendahara Paian Sipahutar kepada Kasatpol PP Anggiat Hutagalung Rp.70 juta biaya perjalanan dinas ganda dan biaya makan tidak dibayarkan serta pungutan pajak yang tidak disetorkan Rp.210 juta, jelas mereka telah menyalahi dan melakukan tindak pidana korupsi (R.)