Kasus Emom-CapresJokowi-Jabatan Dirlantas-LSM Opas

Antisipasi kasus Emon, siswa SD diajari 'teriak' bila dilecehkan

Jakarta(mp.c)- Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Jawa Barat, akan membuat model pendidikan seks untuk anak usia dini dengan menggunakan bahasa yang sederhana tetapi bisa dipahami oleh anak usia dua sampai lima tahun.

"Pendidikan seks perlu diberikan sejak anak baru bisa berkata dan berjalan, tetapi harus disesuaikan tingkat daya serap si anak tersebut. Apalagi usia anak dua sampai lima tahun tersebut merupakan masa berkembangnya otak sehingga dengan ditanamkan pendidikan seks anak usia dini tersebut bisa mencegah terjadinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa," kata Kepala Dinkes Kota Sukabumi, Ritanenny, seperti diberitakan Antara, Senin (12/5).

Menurut Rita, hingga kini pendidikan seks untuk anak usia dini masih belum ada maka dari itu pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas dan lembaga lainnya yang memiliki disiplin ilmu yang tepat seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan lembaga di luar kedinasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk membuat model pendidikan dan metode pembelajarannya.

Lebih lanjut, saat ini untuk pendidikan tentang dunia seks masih sebatas alat reproduksi saja seperti di unit kesehatan sekolah (UKS). Sehingga dengan dimulainya pendidikan seks anak masih usia dini diharapkan bisa mencegah aksi kejahatan seksual kepada anak seperti yang dilakukan oleh AS alias Emon.

Karena dalam pembelajarannya itu, pihaknya akan memasukkan beberapa metode pencegahan yang harus dilakukan oleh anak-anak jika akan menjadi korban kekerasan seksual seperti berteriak, menangis dan memberontak.
Topik pilihan: Kasus Pencabulan di JIS | Emon Cabul | Manajer Paedofil
"Setiap anak harus diajari sejak dini bahwa bagian tubuh yang sensitif seperti alat kelamin tidak boleh dipegang kecuali ibunya dan jika ada yang memegang harus segera melapor. Kejadian kejahatan seksual seksual kepada anak baru terungkap setelah si anak didesak oleh orang tua, maka dari itu diharapkan dengan adanya pendidikan seks usia dini si anak mau berani melapor jika menjadi korban kekerasan seksual atau bisa melindungi dirinya," tambahnya.

Di sisi lain, untuk para korban kejahatan seksual kepada anak yang dilakukan oleh Emon, pihaknya saat ini sudah memberikan terapi yang berkelanjutan kepada seluruh anak dan orang tua dengan tujuan untuk menghilangkan trauma si anak. Namun diakuinya dalam menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung tingkat trauma.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hanafie Zein mengatakan biaya terapi sampai sembuh untuk korban Emon akan ditanggung oleh pemerintah dan sampai saat ini ada dua korban yang masih trauma berat bahkan enggan masuk sekolah.
Maka dari itu agar pendidikan tidak terganggu maka pihaknya sudah menginstruksikan kepada kepala sekolah di mana anak itu sekolah agar mendatangkan gurunya datang ke rumah si anak.(m.c)

Cegah Kekerasan di Sekolah, Mendikbud Tambah Jam Belajar Agama di Sekolah

Raja Ampat (mp.c)- Kasus kekerasan yang terjadi di sekolah akan diupayakan dicegah. Kemendikbud melakukannya dengan menambah jam pelajaran mengenai budi pekerti dan pelajaran agama pada kurikulum pelajaran di sekolah.

"Melalui pelajaran agama dan budi pekerti, bahkan dua mata pelajaran ini akan kita tambah jam belajarnya," kata Mendikbud M Nuh di Pulau Mansuar, Raja Ampat, Papua Barat, Senin (12/5/2014).

Nuh berharap penerapan kurikulum baru yang semakin masif dapat turut menyelesaikan persoalan terberat yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, yakni semakin maraknya kekerasan dan pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terutama yang terjadi di lingkungan sekolah.

"Akar persoalan dari semua itu adalah pembentukan sikap dan akhlak," ungkap Nuh.

Kedua hal itulah yang akan menjadi salah satu fokus dalam Kurikulum 2013. Di dalam kurikulum baru akan dirumuskan kompetensi sikap dan dimasukkan secara lebih spesifik ke mata pelajaran.(dtn)

Ini ancaman bagi pertanian Indonesia

Jakarta(mp.c - Pertanian merupakan salah satu sumber ketahanan pangan. Namun tidak dipungkiri, banyak ancaman yang dapat mengganggu ketahanan pangan pertanian di Indonesia.
Beberapa di antaranya cuaca ekstrim, perubahan infrastruktur, alih fungsi lahan, dan lainnya.
"Di sisi lain produksi kita ini banyak menghadapi tantangan. Tantangan internalnya banyak, tantangan eksternalnya juga banyak. Contoh yang paling nyata ancaman ini bahkan menjadi ancaman adalah perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi BMGK dengan tepat (anomali iklim). Kasihan para petani mereka harus merespon perubahan iklim global itu," kata Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, dalam acara Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa), Kamis (8/5).
Ancaman perubahan struktur dilihat dari berapa banyak bendungan yang sudah dibangun. Lebih banyak bendungan peninggalan Belanda. Kemudian ancaman alih fungsi lahan, setiap hari berbicara konversi lahan, tetapi tiap hari juga konversi berlangsung.

"Memang kalau lahan sempit kita mengatakan bahwa kita harus melindungi lahan, tetapi semua kegiatan ekonomi itu bersifat landed (tanah)," ujarnya.
Setiap industri membutuhkan tanah, baik itu untuk industri komersial, perumahan, semuanya itu membutuhkan tanah. Sehingga perebutan lahan itulah menjadi ancaman bagi lahan pertanian.

Hal itu harus disikapi secara arif bagaimana supaya industri-industri komersial dan perumahan itu ditempatkan di lahan-lahan yang memang tidak bersentuhan langsung dengan lahan pertanian yang produktif.
"Bagaimana supaya konversi lahan itu menghindari sawah-sawah yang ada di Jawa yang beririgasi teknis. Itu sesuatu yang memang harus kita pikirkan juga," ungkapnya.

Ancaman lain seperti degradasi lingkungan dalam pangan yang terus menerus berlangsung. Aleh karena itu di berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi ini harus bisa memberikan komitmen yang kuat, bagaimana bisa mempertahankan ketahanan pangan dengan baik.
"Ini menjadi menjadi renungan kita bersama. Ketika ada undang-undang peruntukan lahan yang berkelanjutan, undang-undang itu diterjemahkan melalui perda-perda. Dibutuhkan sesuai kebutuhan pangan masyarakat disitu," imbuhnya.

Dia juga berharap antar wilayah harus produktif berpikir secara global, bukan untuk kepentingan diri sendiri (wilayah masing-masing). Ketahanan pangan itu harus dimaknai dalam prespektif nasional, bukan kepentingan Kabupaten/Kota.

"Kalau seperti itu bahaya. Karena tidak bisa mentransnfer ke daerah-daerah lain yang tidak produktif. Perlu lah ada kebanggaan Kabupaten/Kota bahwa dengan surplus yang bisa memberikan nafkah bagi Kabupaten/Kota lain itu adalah hal bagian yang sangat membanggakan," pungkasnya.

[cza](m.c)

Capres Jokowi Diumumkan Besok?
Jakarta -(mp.c) Cawapres untuk capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) masih misterius. Kabarnya, cawapres Jokowi akan diumumkan tujuh hari sebelum pendaftaran capres-cawapres ditutup.

‎Sebagai Gubernur DKI yang akan mendaftarkan diri sebagai capres, Jokowi harus mengajukan izin cuti maksimal tujuh hari sebelum berakhirnya pendaftaran capres.‎ Kabarnya, pada hari itu jugalah cawapres untuk Jokowi akan diumumkan ke publik.

"Cawapres Jokowi bakal diumumkan dalam beberapa hari ini. 7 Hari sebelum waktu pendaftaran capres dan cawapres," bisik salah seorang elite PDIP kepada detikcom, Senin (12/5/2014).

Elite PDIP tersebut menerangkan, batas akhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke KPU adalah pada 20 Mei 2014, yang berarti tujuh hari sebelumnya adalah 13 Mei, atau besok.

Jokowi harus mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mewajibkannya untuk mengajukan izin paling lambat tujuh hari sebelum dirinya didaftarkan sebagai capres, sepasang dengan cawapres tentunya, ke KPU.

"Aturan dari Kemendagri, Kepala Daerah harus mundur seminggu sebelumnya jika ingin maju capres," tutur orang itu.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2009 memang telah mengatur demikian. Berikut adalah nukilan pasalnya:
Pasal 9
Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon Wakil Presiden harus mengajukan permohonan izin kepada Presiden.

Pasal 10
(1) Kepala Daerah yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon Wakil Presiden harus menyampaikan surat permohonan izin kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pada Jumat (14/3/2014) yang lalu, sempat menjelaskan, Jokowi hanya perlu meminta izin kepada presiden melalui menteri dalam negeri. Gamawan memastikan bahwa Jokowi akan memperoleh izinnya tersebut.

"Tapi kan bahasanya tidak mungkin tidak diizinkan," ucapnya pada kesempatan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, waktu itu.

Santer beredar kabar, Jusuf Kalla (JK) bakal menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2014. Apalagi setelah Jokowi mengunjungi Kyai Anre Gurutta Haji (AGH) Sanusi Baco di Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (11/5) kemarin. Sinyal itu menguat, lantaran Kyai Sanusi merupakan pendukung Jusuf Kalla sejak dulu. Elite PDIP mengomentari hal ini.

"Ya namanya di Makassar Sulawesi Selatan, tokoh yang didatangi memiliki kedekatan dengan Pak JK (Jusuf Kalla). Justru dari situlah semangat memenangkan Pilpres muncul, dukungan tokoh kan juga penting," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto kepada detikcom, kemarin.

Jokowi juga mengaku mendapatkan masukan dari Kyai Sanusi soal cawapresnya, namun mantan Wali Kota Solo ini engan untuk memjelaskannya. "Ada masukan (cawapres), tapi rahasia," kata Jokowi sambil tersenyum, di Sulawesi Selatan, kemarin.(dtn)

Jabatan Dirlantas Polda Metro dan Jatim Kini Diisi Brimob, Ini Alasannya

Jakarta(mp.c) - Rotasi besar-besaran terjadi di lingkungan kepolisian pasca operasi bersih-bersih yang dilakukan Propam dan Tipikor Mabes Polri. Tongkat komando di Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Metro Jaya dan Jatim saat ini diisi oleh mereka yang berlatar Korps Brimob. Apa alasannya?

"Yang kita tunjuk adalah dari Brimob. Supaya idealisme masih punya keberanian untuk mengubah itu. Sehingga diharapkah bisa membenahi sistem yang ada di situ untuk bisa berubah," kata Komjen Badrodin saat berbincang dengan detikcom di ruang kerjanya, Jumat (9/5/2014).

Jenderal bintang tiga ini membantah kabar miring yang menyebut pemutasian yang dilakukan Polri di jajaran Dit Lantas Polda Metro dan Jatim dikarenakan adanya perebutan posisi 'panas' di satuan tersebut.

"Enggak mungkin, lah. Buktinya yang kita tunjuk bukan dari orang lalu lintas," ujarnya.

Menurut lulusan terbaik Akpol 1982 ini, mereka yang dipilih memimpin jabatan direktur lalu lintas saat ini diberi keleluasaan untuk merombak struktur organisasi di satuan yang dipimpinnya.

"Kami beri keleluasaan. Kami tantang, kalau mau pindah-pindahkan dari tingkat sersan sampai tingkat PNS, silakan," kata Badrodin.

Meski proses mutasi telah dilakukan dari tingkat perwira berpangkat Komisaris Besar hingga Komisaris Polisi, bukan berarti pemeriksaan menuju pembuktian pidana tidak berjalan.

"Masih proses pemeriksaan. Kalau itu menyangkut proses pidana ya diproses pidana. Tapi kalau itu kode etik ya kode etik," kata Badrodin.(dtn)

LSM Opas Indonesia : Bachtiar Nasution

 Pendemo Kuala Namo Internasional Belum Juga Tertangkap

Tanjung Morawa, (mp.c)

Masman/Rabu Alam  warga jalan Batang kuis dusun  lima desa Butu Badimbar, Kecamatan Tanjung Morawa  Kabupaten Deli Serdang, pendemo bandaran kuala namo internasional sampai saat ini masih belum juga tertangkap polisi, sehingga meresahkan warga di Kabupaten Deli Serdang

Pendemo Bandara Kua Namo Internasional ini, masih berkeliaran di kawasan Kabupaten Deli Serdang, warga ,  memintak Polres  Deli Serdang untuk segera menangkap pelaku orasi ini, karena akibat hunjuk rasa yang disponsori Masman atau Rabu Alam kini Dodi masih ditahan.

Sedangkan sponsor belum tertangkap, ada apa dengan  kasus ini, dan dimana rasa keadilan, kenapa mesti anggota yang ditahan, tetapi sebagai otak pelakunya belum tertangkap “ Ada apa dengan Masman atau Rabu Alam yang beberapa waktu lalu melakukan hunjuk rasa di  Bandara Kuala Namu Internasional yang memintak pembebasan  lahan tanah, namun hasil hunjuk rasa ini, anggota yang di tahan,” Ujar LSM Opas Indonesia Bachtiar Nasution kepada wartawan, Minggu (11/5)

Ia menyayangkan atas perbuatan yang dilakukan Masman/Rabu Alam saat melakukan hunjuk rasa beberapa waktu lalu di Bandara Kuala Namo Internasional yang saat itu kebetulan rombongan Gubernur Sumatera Utara di Bandara Kuala Namo

Dikatakan, bahwa ditahannya Dodi menunjukan rasa ketidak adilan di mata hukum, yang seolah-olah dalam penahan Dodi maka Masman /Rabu Alam kebal terhadap hukum, karna itu Bachtiar memintak kepada Polres  Deli Serdang segera adili para pelaku yang sponsor dari hunjuk rasa  di Bandara Kuala Namo Internsional  hingga tuntas.

Ketika dikonfirmasikan wartawan kepada Masman/Rabu Alam  terkait belum tertangkapnya mereka, namun belum dapat ditemui, tetapi menurut sejumlah warga yang menyatakan bahwa Masman/Rabu Alam belum ditahan, bahkan mereka menyatakan bahwa Masman/ Rabu Alam memiliki bisnis tanah,namun tidak jelas tanah yang mana mereka bisniskan”ujar warga (w.b.)

Koalisi Partai Belum Jelas, Pasar Obligasi Meredup

Jakarta(mp.c) -Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif maupun presiden ternyata berdampak pada pasar obligasi di Indonesia. Ketidakpastian politik ini dinilai akan berpengaruh terhadap penyerapan surat utang sehingga banyak perusahaan memilih menunda menerbitkan obligasi.

Presiden Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ronald T. Andi Kasim menilai, hasil pemilu legislatif lalu tidak menghasilkan kemenangan satu partai dominan sehingga membuat ragu para pelaku pasar.

"Pasar obligasi belum sebaik tahun lalu alasannya pemilu. Hasil kemarin tidak ada suara dominan, kelihatannya beberapa emiten masih ragu untuk menerbitkan obligasi dan lebih memilih untuk menunggu pilpres dulu," kata Ronald, Senin (12/5/2014).

Dia menyebutkan, ada sedikitnya 11 perusahaan yang memilih menunda untuk menerbitkan obligasi lantaran ketidakpastian politik ini. Nilainya mencapai Rp 3,5 triliun. Perusahaan-perusahaan ini berasal dari berbagai sektor baik perbankan, konstruksi, properti, transportasi, dan lain-lain.

"Mereka memilih di-hold dulu menunggu pilpres karena tidak seperti yang diharapkan tidak ada partai dominan yang menang, mereka akhirnya menunda karena was-was dan lebih memilih wait and see. Ada 11 perusahaan yang menunda menerbitkan surat utang," ujar dia.

Bahkan, sudah ada 9 perusahaan dengan nilai Rp 15,3 triliun yang sudah masuk daftar tunggu untuk segera menerbitkan obligasi. Lagi-lagi, ini harus ditahan karena masih menunggu terbentuknya partai koalisi.

"Pipeline sudah Rp 15 triliun siap-siap. Tapi mereka masih menunggu. Mereka masih ragu-ragu. Pipeline surat utang yang akan ditangani hingga 9 Mei 2014 ada sebanyak 9 perusahaan,” kata Ronald

 
Ronald menambahkan, pasar obligasi ini diperkirakan akan kembali marak setelah pilpres mendatang. Kepastian politik sudah terbentuk sehingga pasar bakal merespon positif. Tak hanya itu, banyaknya utang jatuh tempo juga menjadi alasan banyak perusahaan bakal menerbitkan obligasi di tahun ini.

"Setelah pilpres pasar obligasi akan marak lagi karena perusahaan juga butuh pendanaan untuk bayar utang jatuh tempo dan ekspansi mereka. Utang yang akan jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 35 triliun," kata Ronald.

Ronald menyebutkan, hingga 9 Mei 2014, Pefindo mencatat total penerbitan surat utang secara nasional telah mencapai Rp 8,99 triliun. Jumlah ini masih didominasi oleh obligasi senilai Rp 8,44 triliun dan penerbitan surat utang jangka menengah atau medium term notes ( MTN) senilai Rp 550 miliar.

Dari umlah tersebut perbitan surat utang paling banyak masih diterbitkan oleh sektor industri keuangan dengan nilai total mencapai Rp 5,97 triliun, sementara sektor telekomunikasi nilai surat utang mencapai Rp 1 triliun dan sisanya dibagi ke sektor-sektor lainnya seperti retail, property dan food & beverages.(dtf)

 

Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 60.000 PNS dan 40.000 PPPK

Jakarta (mp.c)-Pemerintah akan kembali melakukan perekrutan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Sebanyak 60.000 PNS dan 40.000 PPPK siap direkrut.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, rekrutmen calon PPPk akan diumumkan bersamaan dengan pendaftaran calon PNS.

Dikatakan Eko, berbeda dengan PNS, perekrutan PPPK tidak memiliki batasan khusus. Selama memiliki kompetensi dan kemampuan, kesempatan untuk menjadi PPPK terbuka lebar.

"Sejauh memiliki kompetensi, dan organisasi membutuhkan, ada kesempatan untuk mendaftar sebagai PPPK," katanya seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Minggu (11/5/2014).

Selain itu, lanjut Eko, kebijakan membuka keran perekrutan PPPK merupakan terobosan baru yang bertujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

"PPPK dapat membuat fleksibilitas dan mengubah DNA atau gen dalam birokrasi. Selain itu, PPPK juga mampu memacu adrenalin dalam birokrasi dan menumbuhkan citra baru bahwa orang yang ingin mengabdi pada negara tidak harus berstatus sebagai PNS," paparnya.

Di samping itu, Eko menambahkan PNS yang berkinerja bagus ataupun tidak bagus, biasanya tetap dipertahankan sampai pensiun. Tidak ada sebelumnya yang berkinerja buruk akan dipensiundinikan

Namun hal itu kini dimungkinkan dalam Undang-Undang No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kalau kinerjanya tidak bagus, PNS bisa diberi sanksi sampai pemberhentian sebagai pegawai," tegasnya.

Menurut Eko, antara PNS dan PPPK hampir semuanya sama, kecuali NIP dan pensiun. Ia menyebutkan, dalam perjanjian kerja bagi PPPK akan dituliskan klausul mengenai jaminan pensiun yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Dalam perjanjian juga dicantumkan, apabila negara mengalami krisis ekonomi, maka yang pertama kali terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah PPPK," ungkapnya.(dtf)

KADIS KOMINFO TERIMA KOORDINTAOR LPM IAIN-SU

Medan,(mp.c)

Saat ini Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan teknologi informasi kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara saat menyampaikan salam pembuka pada saat kunjungan Koordinator Liputan Majalah Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika IAIN Sumatera Utara, Ahmad Hakiki diruang rapat kadis, Kamis (8/5).

Sebelumnya Ahmad Hakiki menyampaikan bahwa LPM Dinamika IAIN-SU didirikan untuk membina dan mengembangkan minat serta potensi mahasiswa IAIN-SU dalam bidang jurnalistik dan penulisan yang menghasilkan media informasi dan komunikasi serta menyampaikan aspirasi mahasiswa IAIN-SU khususnya dan masyarakat luas umumnya. LPM IAIN-SU memiliki sekretariat di Aula lantai I Kampus II IAIN-SU Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate.

Kadis mengatakan bahwa pelayanan informasi di Pemprovsu khususnya Dinas Kominfo Provsu bisa diperoleh dengan cepat, murah dan akuntabel hanya dengan mengakses website dengan alamat www.diskominfo.sumutprov.go.id.

Terkait pemberlakuan UU KIP, Kadis mengungkapkan bahwa pemerintah ingin benar-benar transparan dan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik sehingga mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien.

Tugas PPID merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik serta  bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses  penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ pelayanan informasi publik.

Hadir mendampingi Kadis antara lain Kabid Aplikasi dan Telematika Dra. Eli Suhaeriyah, M.Si, Kabid Pos & Telekomunikasi Gelora Viva Sinulingga, SE, MM, Kasi Pendapat Umum Abdul Aziz, S.Sos, M.AP, Kasi Pusat Informasi Publik Iwan Sutani Siregar, S.STP. M.Si (PIP/ E-GOV).(r.)

MINGGU kedua  Mei    2014

Dengan Membayar PKB Dan

 BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin

 Keabsahan Kepemilikan Kenderaan 

Bermotor Anda




slebritis

• den

- Artis Edies Adelia mengisahkan awal mula dirinya memutuskan berhijab. Keputusan itu bermula dari tausyiah seorang ustaz saat akan menunaikan ibadah umrah.
"Pertama kali niat tahun 2003, waktu itu mau umrah. Saya dapat penjelasan ustaz kalau kewajiban wanita harus menutup aurat. Waktu itu wanita yang berhijab belum sebanyak sekarang," papar Edies Adelia di Qi Lounge Hotel Sulthan Jakarta, Minggu (11/5).
Di tahun 2004, Edies mulai rutin ikut pengajian bersama almarhum ustaz Jeffri Al Buchori dan beberapa selebritis lain memperdalam ilmu agama. Bersama mereka saling bertukar ilmu.
"Saya terus belajar. Saya juga konsultasi sama Mbak Cici Tegal," ungkapnya.
Namun sebelum Edies berhijab, dia harus ditinggalkan ibunda tercinta untuk selama-lamanya. Saat itu belum sempat meminta maaf atas kesalahan yang pernah diperbuat.
"Saya galau sekali, saya sangat sedih. Sampai hitungan bulan masih keadaan berduka. Terus saya ketemu Uje. Saya bilang, saya masih banyak dosa sama ibu. Saya ingin ibu memaafkan segala kesalahan yang pernah saya perbuat," kata Edies.
Saran almarhum Uje saat itu sederhana. Seorang ibu, kata almarhum, akan senang jika memiliki anak solehah. Rupanya penjelasan itu layaknya pecut bagi Edies yang kemudian menyadarkannya.
 Saya sampai bertanya, apakah saya sudah solehah? Sedangkan saya belum melakukan kewajiban sebagai muslimah," akunya.
Tekad yang bulat membuat Edies terus mendalami ilmu agama sebagai pondasinya berhijab. Sampai akhirnya, Edies menemukan senyuman almarhumah ibunya lewat mimpi, menatap bahagia putrinya telah 'hijrah'.
"Saya ingin nggak hanya menghijabi diri saja, tapi totalitas hijrah. Saya sempat mimpi ketemu ibu, dan almarhumah ibu saya tersenyum," tuntasnya.(m.c)

Suami dipenjara, Edies Adelia - Puput Melati saling support

- Dua selebritis cantik yakni Edies Adelia dan Puput Melati saling mensupport terkait masalah yang tengah mereka alami. Pasalnya, keduanya diduga melakukan pencucian uang atas kasus yang menimpa suami masing-masing, Ferry Setiawan dan Guntur Bumi.
"Posisinya memang hampir sama ya, kita sama-sama sebagai istri yang dapat nafkah dari suami. Ya kita saling mensupport saja," kata Edies di Qi Lounge Hotel Sulthan Jakarta, Minggu (11/5).
Edies mengatakan, Puput sendiri tak menyangka tertimpa kasus pencucian uang terkait kasus suaminya. Menurut Puput, ini adalah cobaan yang harus dilewatinya.
"Dia bilang, 'Kata Allah sudah seperti ini, ya dijalani saja'. Aku dan Puput sering curhat. Dia juga nggak sangka tertimpa masalah ini," ungkapnya.
Edies sendiri bingung dengan dugaan kasus pencucian uang yang tengah dihadapinya dengan Puput. Terlebih posisi mereka hanyalah sebagai istri yang menerima nafkah dari seorang suami.
"Kalau dijebloskan ke penjara, semua istri-istri yang suaminya kena masalah harusnya dijebloskan juga dong," tukasnya(m.c)

•   Ta
  

Suami Edies Adelia terkena gejala stroke di penjara

- Edies Adelia sempat khawatir dengan kondisi suaminya, Ferry setiawan yang sedang sakit di rutan Cipinang. Diakui Edies, suaminya mengidap penyakit darah tinggi lantaran tensi darahnya yang labil.
"Iya, darah tinggi, khawatir banget. Kemarin tubuh sebelah kanan suami aku sempet kebal, matanya buram. Bisa jadi itu tanda-tanda stroke. Pas ditensi darahnya tinggi sekali," papar Edies di Qi Lounge Hotel Sulthan Jakarta, Minggu (11/5).

Edies menduga, penyakit itu bisa jadi ditimbulkan karena obesitas yang dialami suaminya. Namun sudah sejak lama penyakit itu tak lagi kambuh setelah berobat ke pengobatan alternatif.
"Mungkin tadinya karena suamiku obesitas. Waktu awal ketemu suamiku pernah bilang ada gejala-gejala itu. Pernah berobat alternatif, setelah 4-5 tahun nggak ada apa-apa, tapi baru belakangan ini kambuh," paparnya.

Itu sebabnya Edies kerap meminta tolong kepada dokter yang berjaga untuk memantau kondisi suaminya yang kini mendekam di Rutan Cipinang.
"Di sana (penjara) ada klinik gitu, jadi kalau aku ke sana selalu minta tolong titip suami ke dokter," pungkasnya.(m.c)
(kpl/tov/aia)