Pj.Walikota Medan- Komisi III Rapat- Plt Gubsu -DMDI- M-2

08  September 2015

Pj. Walikota Medan Dapat Dipastikan Dijabat Randiman Tarigan

Medan (MPC)

Pejabat Walikota Medan (Pj) dapat dipastikan dijabat oleh mantan Kadis Pertamanan Pemko Medan, yang saat ini menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut, H. Randiman Tarigan (fhoto)  Dia dicalonkan Plt Gubernur Sumatera Utara T. Erry Nuradi, bahwa nama Randiman Tarigan memenuhi  kriteria.

Demikian pantauan Madya Pos.Com dilapangan menyebutkan, Senin (7/9) Dikatakan,  sebelumnya juga  mantan Kadis pendapatan Pemko Medan ini, tidak termasuk diusulkan ke Mendagri oleh Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Seperti diketahui bahwa  Ir. HT.Erry Nuradi,MT sebagai Plt Gubsu, sebagai Plt. Gubernur, Erry tak bisa lakukan mutasi, sebagaimana diatur dalam PP no. 49 tahun 2008 tentang perubahan ketika atas PP Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana diatur PP No. 49 tahun 2008  tentang pengesahan , pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 132 Ayat 1

Ditegaskan bahwa pejabat atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang melakukan mutasi, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat

sebelumnya dan atau mengeluarkan perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya

Serta membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Namun larangan tersebut dapat dikecualikan , dengan ketentuan  atau , jika pelaksana tugas kepala daerah mengirim surat   permohonan dan surat permohonan ini dikabulkan atau disetujui tertulis oleh Kemendagri di Jakarta, dengan dasar ketentuan inilah Plt Gubsu, T. Erry Nuradi mengusulkan nama Randiman Tarigan ke Mendagri di Jakarta.

T. Erry Nuradi menyebutkan, bahwa nama Randiman Tarigan diusulkan juga sifatnya adalah penyempurnaan, “ Penyempurnaan itu boleh diusulkan atau diperbolehkan Kemendagri “ ujar Erry

Sebelumnya juga diinformasikan  Gatot Pujo Nugroho  telah mengusulkan kepada Mendagri enam pejabat selon II di Mendagri untuk ditempatkan menjadi Pj Bupati/Walikota  seperti, Effendi Pohan (Kadis Bina Marga Provsu) sebagai Pj. Walikota Medan, Rajali,(Kadis Pendapatan Provsu)  Pj. Walikota Binjai, Pandapotan Siregar (Kepala BKD Setdaprovsu)  sebagai, Pj.Tapsel, Hidayati (Kepala BLH Provsu) sebagai Pj. Bupati Labura, Anthony Siahaan (Kadis Perhubungan Provsu)  sebagai Pj. Bupati Tobasa, dan Hasiolan Silaen (Asisten I) sebagai Pj. Bupati Humbahas.

Namun dari calon Pejabat Kepala daerah yang diusulkan oleh Gubsu Gatot Pujo Nugroho, dapat dianulir dan  atau disempurnakan kembali Plt Gubsu T. Erry Nuradi ke Mendagri di Jakarta.

Seperti diinformasikan  Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal, 9 Desember 2015, untuk di Kota Madya Medan ada dua calon yang bertarung untuk memimpin Kota Medan yakni, Dzulmi Eldin – Ahyar Nasution  dan Ramadhan Pohan –Eddie Kusuma   (01.nn) 

Dipimpin Trimedya, Komisi III DPR Rapat dengan Kapolri Bahas Komjen Buwas

Jakarta (MPC) - Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Komisi III akan mengklarifikasi soal pencopotan Komjen Pol Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Rapat akan digelar pukul 11.00 WIB di Ruang Rapat Komisi III Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Badrodin datang ke Gedung DPR sekitar pukul 10.45 WIB. Dia siap memberi klarifikasi soal pencopotan Buwas.

"Akan kita jawab setelah kami jelaskan," kata Badrodin singkat.

Badrodin menyatakan semua kasus yang diproses Bareskrim sampai penyidikan akan dilanjutkan, termasuk soal kasus Pelindo II.

"Kan kemarin saya sudah sampaikan untuk meminta Kabareskrim baru untuk dapat menginventarisir kasus-kasus yang sudah masuk ke penyidikan supaya itu dilanjutkan dan bisa dipercepat," kata Badrodin.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan. Selain Badrodin, ada pula Wakapolri Budi Gunawan dan Kabareskrim Komjen Pol Anang Iskandar yang telah menggantikan Buwas. (dtn) 

Plt. Gubsu Terima Kunjungan Majelis Kehormatan Dewan DPR RI

Medan,(MPC)
 Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menerima kunjungan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Rabu (2/9) di ruang Beringin Kantor Gubsu jalan diponogoro No. 30 Medan.

Kunjungan kerja rombongan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ke Provinsi Sumut ini dipimpin oleh wakil ketua DR.Junimart girsang, SH, MBA, bersama 8 anggota MKD. Sementara dari Pemerintah Provinsi Sumut ikut mendampingi Plt Gubsu, Asisten Pemerintahan, Hasiholan Silaen, S.H, kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Drs. Jimmy Parajohan Pasaribu, M.A.P, Kepala Biro Hukum H.Sulaiman Hasibuan, S.H., M.Si dan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Drs. Eddy Syofian, M.A.P.

Dalam pertemuan ini silaturahmi ini, plt Gubsu menginformasikan sekilas tentang Provinsi Sumut yang berpenduduk hampir 14 Juta dan merupakan kota terbesar keempat di Indonesia.

"Selamat datang kepada bapak-bapak yang melaksanakan kunker ke Sumut. Alhamdulilah hari ini bersama kita bersilaturahim di kantor Gubsu, mudah-mudahan penuh dengan kegembiraan," harapnya.

Plt. Gubsu juga menyampaikan sumut merupakan Negeri berbilang kaum yakni multi etnis agama dan budaya. semuanya hidup berdampingan dengan suasana keakraban dan hampir tidak ada gesekan dan itu pula semuanya berkat kedewasaan seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengayomi." Sumut saat ini adalah jumlah yang terbesar melaksanakan pilkada yakni ada 23 pemilihan langsung kepala daerah dari 33 kabupaten/kota," katanya lagi.

Sumut, lanjutnya juga banyak mempunyai potensi baik itu Mebidangro, Sei Mangke , dan lainya . untuk itu plt Gubsu juga mengajak para anggota dewan yang berasal dari Sumut untuk mersipature hutanabe.

"Mohon dukungan anggaran ke provinsi sumut, karena memang anggaran kami terbatas, APBD Sumut diangaka 8 T itupun 2 T dana numpang lewat. sehingga APBD Provinsi sangat terbatas untuk melaknakan tugas pembangunan, oleh karenanya kepada saya mohon mari kita marsipature hutaname," ajaknya.

Sementara itu, pimpinan rombongan DR.Junimart girsang, SH, MBA menyampaikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tengah melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kode etik dan tata beracara. Pihaknya akan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi di SUmut.

"kunjungan ini adalah dalam rangkaian Kunker kami ke daerah di Sumut dan sebelum melakukan kunker kami pasti menemui tuan Rumah dalam hal ini adalah Gubernur sebagai kepala daerah yang sesuai syarat protokoler," ujarnya.

Kunker yang kami lakukan, lanjutnya adalah untuk melakukan sosialisasi. "Oleh karena itu Mahkamah Kehormatan memiliki kewajiban untuk meluruskan informasi," ujarnya.(dks)

Plt Gubsu : PPAT Profesional Cegah Sengketa Tanah

Medan,(MPC)
Sengketa pertanahan bahkan yang berujung konflik masih  menjadi salah satu persoalan pelik di Sumatera Utara. Untuk itu, Plt Gubsu Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si menegaskan ke depannya potensi sengketa pertanahan harus sebisanya dihindari diantaranya melalui peningkatan profesionalitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Hal itu dikatakan Plt Gubsu saat membuka pelaksanaan Konfrensi Wilayah IV Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sumat Utara di Hotel Emerald Garden, Sabtu (5/9). Hadir Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah DR. Syafran Sofyan, SH, Mewakili Kakanwil BPNBudi Jatmiko, Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Syafril Warman

Dalam sambutannya, Plt. Gubsu berharap IPPAT Provinsi Sumatera Utara dapat menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban. “ Melalui pembinaan, pengawasan dan penertiban yang baik maka akan mencegah pelanggaran kode etik dan meningkatkan profesionalisme para Pejabat Pembuat Akta Tanah,” harap Plt. Gubsu.

Saat ini, berdasarkan laporan Ketua Pengwil IPPAT Sumut, dari 33 kabupaten/kota di Sumut baru terbentuk 14 DPD IPPAT. Oleh karenanya, dalam rangka pemantapan pembinaan, pengawasan dan penertiban PPAT, Plt. Gubsu Erry Nuradi berharap ke depananya DPD IPPAT ada di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
 “PPAT dalam melaksanakan kewajibannya dituntut bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak .berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, ini harus diamalkan segenap PPAT,” kata Erry.

 Plt Gubsu Ir. H. T. Erry Nuradi, ST, M.Si berharap Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  (IPPAT) dapat ikut mendorong terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan. Selain itu, memasuki era MEA , maka mau tidak mau profesi PPAT dituntut memahami aturan berbagai perjanjian kontrak lintas negara. "Ini tantangan ke depan yang mau tidak mau akan dihadapi," katanya.
Karena itu Wagubsu mengharapkan Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sumut dapat mendorong para anggota untuk memperkuat kemampuan dan kapasitasnya dalam memahami berbagai aturan hukum internasional.(dks)

Plt. Gubsu: Perketat Pengawasan Pelabuhan Tikus di Pesisir Pantai Timur Sumatera

Deli serdang,(MPC)
Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt. Gubsu) Ir. H Tengku Erry Nuradi, M.Si meminta aparat keamanan dan keimigrasian untuk memperketat pengawasan, terutama di sejumlah pelabuhan kecil di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Plt. Gubsu, saat menyambut kedatangan 4 jenazah korban kapal tenggelam bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (Disnaker TDT) Sumut Bukit Tambunan di Terminal Cargo Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) Deliserang, Senin (7/9/2015).

Keempat jenazah masing-masing Ismadani warga Jl. Karya Wisata Ujung Medan, Winda M warga Jl. Khaidir Medan Labuhan, Marta Brutu warga Jl Purwo Delitua Deliserdang dan Maharani warga Binjai Barat, Kota Binjai. Korban diterbangkan dari Kuala Lumpur International Airport Malaysia dan tiba di KNIA sekitar pukul 15.10 WIB menggunakan maskapai Malaysia Airlines (MAS) dengan nomor penerbangan MH 860 ETA.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Gubsu mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengucapkan belasungkawa atas tragedi tenggelamnya kapal di daerah Sabak Berenam, Negara Bagian Selangor, sekitar 10 mil dari pantai Malaysia atau pantai barat Malaysia dekat Selat Malaka pada Kamis (3/9/2015) sekitar pukul 10.00 WIB.

“Mewakili Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Utara, saya mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang terjadi. Mari kita jadikan musibah ini menjadi i’tibar. Begitu juga keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi cobaan,” sebut Plt. Gubsu.
Plt. Gubsu juga mengimbau seluruh aparat terkait untuk memperketat pengawasan di seluruh pelabuhan kecil yang akrab disebut pelabuhan tikus, yang tersebar di pesisir pantai timur Sumatera Utara, terutama di kawasan asahan dan Labuhanbatu.

“Kita berharap, tidak ada lagi kejadian yang sama. Masyarakat juga diharapkan menggunakan pelabuhan resmi dan tidak melalui pelabuhan tikus secara sembunyi-sembunyi,” harap Plt. Gubsu.
Plt. Gubsu juga mengimbau instansi terkait, seperti pihak imigrasi untuk mempermudah pengurusan surat dan dokumen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik dalam bentuk visa maupun surat pendukung lainnya.
“Sulitnya pengurusan surat dan dokumen keimigrasian mengakibatkan meningkatnya TKI ilegal. Dengan mudahnya pengurusan surat dan dokumen keimigrasian, saya yakin jumlah TKI illegal juga akan berkurang.

Tentu para TKI akan berangkat secara sah,” jelas Plt. Gubsu.
Kapal tongkang yang dinaiki para korban tenggelam akibat melebihi kapasitas penumpang. Saat peristiwa terjadi, kapal mengangkut 100 orang. Padahal kapasitas kapal maksimal 70 orang.
“Saya mendapat khabar, warga Indonesia yang menajadi korban mencapai 17 orang dari sejumlah daerah. Khusus Sumatera Utara, kita mendapat khabar ada 6 orang. Selasa esok akan tiba 2 jenazah lagi,” papar Plt. Gubsu.

Dalam penyambutan 4 jenazah TKI asal Sumut, Plt. Gubsu juga menyerahkan bantuan tali asih kepada keluarga korban, sesaat sebelum jenazah dilepas dari Terminal Cargo KNIA menggunakan mobil ambulance.(dks)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Minggu  Kedua  September    2015





Dengan Membayar PKB Dan BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin 

Keabsahan Kepemilikan Kenderaan Bermotor Anda

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sejarah Panjang IPDN, Sekolah Calon Pejabat Sejak Zaman Belanda

Presiden Jokowi saat melantik praja muda IPDN 
  Jakarta (MPC) - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan. Alasannya karena menurut Ahok 'suplai' PNS bisa dari mana saja, misalnya perusahaan swasta, polisi, TNI atau lulusan S1.

Selain itu, Ahok menyebut banyak alumni IPDN yang telah menduduki jabatan strategis justru patungan untuk menyogok jaksa atau inspektorat agar tak memeriksanya. Ahok menilai solidaritas ini sudah salah.

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja," ucap Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9/2015).

Dikutip dari situs ipdn.ac.id dijelaskan sekolah calon pejabat ini sudah ada sejak zaman Belanda pada tahun 1920. Saat itu dibentuk sekolah pendidikan Pamong Praja yang  bernama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren ( OSVIA ) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA). Para lulusannya dimanfaatkan  untuk  memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1948 di awal kemerdekaan dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.      

Pada Tahun 1952, Kementrian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram.

Seiring berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan makan peemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur berdasarkan SK Mendagri No.Pend. 1/20/565 tanggal 24 September 1956 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno.

Lulusan APDN akan mendapat gelar sarjana muda (BA) dan dirasa masih perlu dikembangkan lagi. Oleh karena itu pemerintah membentuk Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.  Pada tahun 1972 IIP pindah ke Jakarta dan diresmikan oleh Presiden Soeharto.

APDN terus berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan tenaga aparatur pemerintah di setiap daerah. Pada tahun 1970-an APDN terus didirkan di 20 provinsi di Indonesia, seperti di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Bandung, Semarang, Malang, Mataram, Kupang, Ujung Pandang, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Ambon, Jayapura.

Pada 1989, ke-20 APDN ini diintegrasikan menjadi satu di wilayah Jatinangor, Jabar. Pada 14 Agustus 1992 berdasarkan Kepres No. 42 Tahun 1992 sekolah ini berubah nama menjadi STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Setiap kelulusannya dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai calon pamong prajamuda.

Setelah ada kejadian kekerasan hingga menewaskan seorang praja Wahyu Hidayat di STPDN tahun 2003, pemerintah lalu melebur STPDN dan IIP menjadi satu yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004.

IPDN memiliki 2 fakultas yaitu Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari 2 jurusan yaitu jurusan Kebijakan Pemerintahan dan Jurusan Pemberdayaan Masyarakat. Kedua, Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari 4  jurusan yaitu Jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur, Jurusan Pembangunan Daerah, Jurusan Keuangan Daerah, dan Jurusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kampus IPDN ada di Manado, Makassar, Pekanbaru, dan Bukittinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 892.1­829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, serta pada saat ini sedang dipersiapkan pengembangan Kampus IPDN di Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Kampus IPDN di Mataram diProvinsi Nusa Tenggara Barat dan Kampus IPDN di Jayapura Provinsi Papua.

Lulusan IPDN ini akan bekerja sebagai aparat pemerintahan baik di daerah atau di pusat. Banyak lulusannya yang menjadi lurah, camat hingga bupati. Ada juga yang bekerja di Kementerian dan menjadi ajudan pejabat.( dtn)

Anggota Komisi II DPR: Penyelesaian Masalah di IPDN Bukan Pembubaran

Jakarta (MPC)- Usulan pembubaran IPDN muncul dari Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Anggota Komisi II DPR Arwani Thomafi membenarkan problem di IPDN banyak, namun solusinya bukan pembubaran.

"Pak Ahok mungkin sedang menyimpulkan bahwa ada problem mendasar di IPDN, bisa saja ada," kata Arwani saat dihubungi, Selasa (8/9/2015).

Menurut Arwani, selama ini memang ada keluhan-keluhan tentang IPDN, salah satunya soal seleksi masuk yang dinilai belum transparan. Ada juga sorotan tentang lulusan IPDN.

"Jadi dua hal itu, yang pertama soal seleksi praja dan yang kedua soal output komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, itu yang kita harapkan muncul dari praja-praja IPDN," ujar politikus PPP ini.

Arwani menilai masalah-masalah itu harus jadi perhatian serius pemerintah. Masalah itu wajib diselesaikan, namun bukan berarti IPDN dibubarkan.

"Menurut saya, untuk menyelesaikan problem itu bukan lalu IPDN yang dibubarkan. Itu program bagus, positif, untuk menciptakan kader-kader bangsa yang duduk di pemerintahan," ungkapnya.

Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah mulai dari seleksi hingga kurikulum. Seleksi secara online juga disarankan agar proses transparan dan bisa dipantau.

"Jika pemerintah tidak serius untuk memperbaiki IPDN, tentu desakan-desakan seperti itu akan terus disampaikan," tutur Arwani.

Sebelumnya, Ahok dengan lantang mengusulkan pembubaran IPDN. Usul itu dia sampaikan ke Presiden Jokowi. Sejumlah argumen juga disampaikan Ahok.

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja," ucap Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9).

Ikatan Keluarga Alumni IPDN mengecam usulan Ahok. Bagi Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) IPDN Arief M Edie, almamaternya itu sudah banyak menghasilkan pejabat daerah dan tak boleh dibubarkan.(dtn)

DMDI Gelar Halal Bi Halal

Sekaligus Santuni Kaum dan Yatim – Piatu  

Medan, (  MPC)                    

    Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Sumatera Utara bekerjasama dengan Remaja Mesjid Pencinta Alam (Rempala) Indonesia, BKPRMI Sumut menggelar acara halal bi halal 1436 H yang sekaligus menyantuni kaum dhuafa dan yatim piatu, berlangsung belum lama ini di Sekretariat DMDI Sumut di kawasan Perumnas Mandala Medan Denai. Acara tersebut dihadiri Ketua Menteri Melaka Datuk Sri, Ir. H. Idris Harun, Presiden DMDI Tan Sri, H.M. Ali Rustam, Ketua Komisi C DPRD Sumut H. Muchrid, Nst, SE Ketua Biro Belia DMDI Sumut Said Aldi Al- Idrus serta undangan lainnya.

   

Presiden DMDI Tan Sri H.M. Ali Rustam menyambut baik acara halal bi halal dilaksanakan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-70 kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1945. Indonesia terkenal sebagai bangsa yang hebat, maka oleh sebab itu mari kita sama-sama membangun bangsa, ujar Tan Sri Ali Rustam yang sudah kedua kalinya berkunjung ke kampung Perumnas Mandala. Dalam kunjungan tersebut, Tan Sri Ali Rustam meresmikan digelarnya Bakti Sosial antara pelajar Malaysia dengan mahasiswa Fakultas Kesehatan Gigi Universitas Sumatera Utara di bidang kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.  

   

 Kalau di Malaka, lanjut Ali Rustam, kalau bisa berbahasa Melayu dan juga dia orang Islam, masyarakat disana sangat senang dan tidak membeda-bedakan bangsa yang lain. Saya percaya Islam berkembang lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Hari ini saya percaya bahwa DMDI kembali pada semula untuk merapatkan dunia Islam. Mudah-mudahan Islam akan membawa rahmat bagi seluruh alam, jelasnya.

   

Pada masa lalu kata Rustam, orang dari Malaysia datang belajar ke Indonesia. Tapi saat ini, orang Indonesia juga banyak yang datang ke Malaysia untuk memperoleh pendidikan. Hal ini tidak menjadi masalah agar masa depan kita bersama lebih cerah. Untuk itu, mari kita bergabung merapatkan tali silaturahmi jangan saling berpecah  belah, tandas Ali Rustam.

  

  Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Sumut H. Muchrid, Nst, SE menyambut positif sehingga kegiatan ini bisa berkelanjutan. Dari segi budaya dan darah bangsa Malaysia dengan Indonesia tidak bisa dipisahkan. Karena Malaysia itu disebut juga Negeri Sembilan yaitu berasal dari Minang Kabau, Johor, Mandailing, Selangor, Bugis dan Malaka yang pada masa lalu berasal dari Sriwijaya Palembang, jelasnya.

   

 Oleh sebab itu, jalinan persaudaraan tak pernah kita pisahkan seperti istilah Malindo (Malaysia – Indonesia) yang tetap dibina dan jangan ada perpecahan antara kedua negara, papar Muchrid, seraya menambahkan, DMDI juga bisa diartikan dengan “Dunia Mandailing Dunia Islam”, jelasnya.

    Ketua DMDI Sumut Said Aldi Al-Idrus mengatakan, acara ini merupakan silaturahmi kepada masyarakat yang dilaksanakan DMDI setiap tahunnya. Setiap tiga bulan sekali kita juga mengadakan pasar murah guna membantu warga kurang mampu terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan guna berbagi rezeki terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Selain itu, potensi yang telah kita laksanakan dengan dunia Malaka antara lain, mengirim alat-alat musik berupa gendang, rebana, dan lain-lain. Ini merupakan hasil karya binaan warga DMDI yang sudah lama menjalin kerjasama dengan negara jiran Malaysia, tandas Said Aldi (R.u).   

 

Gapena Malaysia Gelar Dialog Ke-15 Di Thailand

Medan, ( MPC)

    Gabungan Penulis Nasional (Gapena) Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, bekerjasama dengan Universiti Rajabath Yala, Selatan Thailand sejak 20 – 22 Agustus 2015 (Kamis – Sabtu) menggelar dialog utara ke-15. Dialog Utara Pertama dicetuskan oleh Gapena Malaysia tahun 1982 mengandung makna, guna mengeratkan ikatan dengan daerah-daerah jiran di wilayah Utara Malaysia (Perak Utara, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis), Selatan Thailand (Yala, Narathiwat dan Pattani), Sumut dan Aceh.   

   Menurut Dr. Shafwan Hadi Umry, M.Hum selaku koordinator dialog Utara Sumut menjelaskan, dalam pertemuan itu dibahas berkaitan ke masyarakat berbudaya, berbahasa sesama budayawan, sastrawan, wartawan dan seniman untuk saling bekerjasama dalam menegakkan keutuhan jati diri rumpun serantau. Dialog mengambil tema : “Asean Melalui Wadah Persuratan” bertujuan, meningkatkan kesinambungan hubungan budaya serumpun melalui bahasa, sastra dan budaya.

    Kemudian, mempererat kesepahaman makna serumpun dalam perspektif sejarah penulisan dan tradisi. Tampil sebagai pembicara antara lain, Prof. Datuk Zainal Keling (Gapena), Dr. Fauzan, MA (Aceh – Indonesia), Prof. Datuk Abd. Rahman Aziz (University Keddah Malaysia), Dr. Datuk Abd. Latif Bakar (Ketua Gapena Malaysia). Dialog rutin diadakan setiap dua tahun sekali yang diikuti utusan dari Medan antara lain, Drs. Abd Rahman Siregar, Drs. Suyadi San, M.Si (Balai Bahasa Sumut), dan Dr. Shafwan Hadi Umry, M.Hum (UMN Al-Wasliyah Medan). Sebagai pemakalah saya menyampaikan etos kerja bertajuk pembinaan dunia Melayu dalam perspektif sejarah.

    Selanjutnya kata Shafwan, dengan sejarah serumpun Melayu telah dirintis melalui dunia penulisan, sastra dan bahasa melalui penerbitan majalah. Sejak dahulu telah terjadi pertukaran informasi, melalui hubungan persaudaraan antar bangsa serumpun Melayu, dan kerjasama Indonesia – Malaysia dan Thailand (IMT – GT) melalui seni dan budaya. Usai mengikuti dialog peserta akan dibawa mengunjungi sekolah pondok dan majelis “kenduri kampung” bersama masyarakat, untuk melihat tempat bersejarah, Yala Nalatiwad termasuk Patani, tandas Shafwan (R.u).

Harga CPO diduga cuma mekar sesaat

JAKARTA (MPC)
. Harga minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) mekar lagi. Pelemahan nilai tukar ringgit Malaysia dan rebound bursa saham China menyulut kenaikan harga minyak nabati ini. Namun, kenaikan harga ini disinyalir terbatas.

Mengutip Bloomberg, Jumat (28/8), CPO pengiriman November 2015 di Malaysia Derivative Exchange naik 3,4% ke level RM 1.991 per metrik ton. Harga minyak sawit berhasil rebound selama dua hari, pasca anjlok pada Rabu (26/8). Kala itu, harganya terpangkas menjadi RM 1.867 per metrik ton. Ini harga termurah sejak Januari 2013. Kemarin (31/8), bursa komoditas Malaysia libur untuk memperingati hari kemerdekaan negeri itu.

Pasar komoditas membaik setelah Tiongkok memangkas lagi suku bunga acuan. Deddy Yusuf Siregar, Research and Analyst Fortis Asia Futures bilang, jangka pendek, berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah China menimbulkan harapan perekonomian Negeri Panda membaik. “Sehingga terbuka harapan kenaikan permintaan komoditas, termasuk CPO,” katanya.
Sayang, kenaikan harga minyak sawit tidak didukung fundamental pertumbuhan permintaan. Ini yang memicu stok di Malaysia melimpah. Kenanga Investment Bank mencatat, stok minyak sawit bulan Agustus 2015 bertambah sebanyak 2,49 juta ton.

Sementara, Malaysian Palm Oil Board mencatat, produksi bulan Juli mencapai 1,82 juta ton. Ini level tertinggi sejak Oktober tahun lalu. Senior Research and Analyst Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menilai, sentimen stimulus Tiongkok sulit bertahan lama. Sektor riil masih lesu.
Pergerakan harga CPO bakal disetir perkembangan sektor manufaktur di China bulan Agustus yang tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufacturing. Data ini bakal dirilis Selasa (1/9). Diperkirakan indeks manufaktur melambat dibandingkan bulan sebelumnya. “Jika sesuai perkiraan, harga minyak sawit bisa terkoreksi lagi,” prediksi Ariston.

Permintaan masih loyo Dalam jangka panjang, pasar CPO juga masih kekurangan katalis penyokong. Rencana negara eksportir, yaitu Malaysia dan Indonesia mengembangkan kawasan industri hilirisasi kelapa sawit tidak serta merta ampuh mengerek harga minyak sawit.
Menurut Ariston, kerjasama tersebut baru akan dimulai tahun depan. “Masih lama dan berpotensi gagal karena detailnya belum ada,” tukasnya.

Analis Central Capital Futures Wahyu Tri Wibowo sependapat. Baginya, kerjasama tersebut baru wacana. Sekalipun terwujud, rencana kedua negara memproduksi CPO berstandar tinggi diragukan bisa menopang harga. “Sekarang dengan kualitas standar saja, permintaan masih lemah,” ujarnya.
Hingga akhir pekan ini, kata Wahyu, pergerakan harga CPO akan dipengaruhi ekspektasi terhadap hasil pertemuan The Fed dan perkembangan ekonomi China. Spekulasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat bisa mengancam penurunan harga CPO. Tapi, secara teknikal ada potensi rebound.
Prediksi Aiston, CPO bergulir antara RM 1.860-RM 2.100. Sementara, Wahyu mennebak, harga bisa menuju support RM 1.800, dengan resistance di RM 2.150 per metrik ton.(r.n4.nn)

Menkeu: Regulasi Akan Disederhanakan Agar Dana Desa Cepat Cair

 

Jakarta (MPC)- Tiga menteri akan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai tata cara penyaluran dana desa. Menkeu Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa SKB tersebut akan segera diterbitkan.

"Mau kita percepat, SKB sudah disiapkan, tapi kami lihat enggak ada yang kritikal, artinya tinggal aturannya disederhanakan supaya pemerintah desa bisa segera mencairkan," kata Bambang di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015).

Regulasi yang disederhanakan adalah mengenai pengalokasian dana desa tersebut. Terutama harus dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Yang paling penting sasarannya adalah mendorong pembangunan desa, infrastruktur utamanya, tapi pada saat yang sama membantu daya beli masyarakat," imbuh Bambang.

SKB tersebut nantinya akan ditandatangani oleh Menteri Desa Marwan Jafar, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkeu Bambang Brodjonegoro. Diharapkan dengan ditekennya SKB ini, maka dana desa akan lebih cepat tersalurkan.

"Presiden beri instruksi segera dipercepat untuk pencairan dana desa di Menkeu, Mendagri, Mendes. Maka minggu ini SKB jadi untuk percepat penyaluran dana desa," kata Marwan di Istana, kemarin (7/9).

Selain itu semua aturan yang beririsan dengan dana desa akan direvisi. Sehingga nantinya hanya tinggal satu payung hukum saja yang menaungi dana desa.

Marwan juga menyebut bahwa 60 persen dari 74.090 desa yang belum menerima dana desa. Sehingga regulasi akan dirampingkan.

"Problemnya sekarang di pemkab dan pemkot. Memang ada peraturan bupati atau peraturan wali kota yang memang banyak sekali aturannya, sehingga menghambat pencairan dana desa. Problem bukan di pusat, tapi daerah, dari kabupaten menuju ke desa-desa," tutur Marwan. (dtn)

  OLAHRAGA/SPORT

Danilo Petrucci: Lewis Hamilton boleh naik motor saya, asal...

 

Danilo Petrucci (c) AF

 Pebalap Octo Pramac Ducati yang baru-baru ini menjadi bintang MotoGP Inggris berkat podiumnya, Danilo Petrucci mengaku ingin mendapat kesempatan menjajal mobil Formula 1. Hal ini ia sampaikan kepada Terni In Rete di sela kunjungannya di F1 GP Italia yang digelar di Sirkuit Monza akhir pekan lalu.

Menjadi tamu istimewa Scuderia Ferrari dan Red Bull Racing, Petrucci pun bertemu Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo dan Daniil Kvyat. Petrucci pun berharap bisa menjajal mobil pebalap Mercedes sekaligus sang juara dunia bertahan, Lewis Hamilton.
"Bagi pebalap motor seperti saya, mengendarai mobil F1 akan terasa seperti mengendarai pesawat luar angkasa. Apakah saya mau meminjamkan motor kepada Lewis? Well, selama dia mau meminjamkan mobilnya kepada saya, maka boleh saja!" ujar pebalap berjuluk Petrux ini.

Usai menonton F1 di Monza, Petrucci segera fokus menghadapi seri kandangnya di Sirkuit Misano, San Marino akhir pekan ini. Pebalap berusia 25 tahun inipun mengaku bahwa pengalamannya di F1 bisa membuat pikirannya fresh sebelum menjalani balapan.
"Sangat menyenangkan menonton F1 dari dekat. Sebelumnya, memori saya soal F1 adalah menontonnya dari jauh bersama ayah saat saya masih anak-anak. Kini orang-orang Ferrari membuat saya berdiri di tengah garasi mereka. Saya sama sekali tak bisa mengeluh soal pengalaman ini!" tutupnya.(mcsp)

Rossi soal Misano: Jorge Lorenzo masalah saya!

Pebalap Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi memprediksi bahwa seri kandangnya, yakni Seri Misano, San Marino akan berjalan sangat berat mengingat sang tandem, Jorge Lorenzo punya prestasi yang tak kalah gemilang di sirkuit tersebut.

Dalam wawancaranya bersama mantan pebalap, Colin Edwards melalui BT Sport, Rossi berharap bisa mengulang prestasinya tahun lalu, di mana ia sukses meraih kemenangan. Ia juga bertekad memperlebar jarak dari Lorenzo di klasemen pebalap

"Balapan tahun lalu sangat lah penting, karena performa saya membaik, karena akhirnya saya bisa menang setelah 1,5 tahun. Saya senang balapan di Misano dan motor kami juga bagus. Masalah saya di Misano adalah Jorge!" ujar The Doctor.

Rossi pun mengaku dirinya harus sungguh-sungguh mengatur strategi bersama tim. "Saya menang tiga kali di Misano, tapi Jorge juga begitu. Ini berarti saya cepat, tapi Jorge sangat kuat! Jadi balapan nanti akan sangat sulit. Apa yang harus saya lakukan? Lebih cepat atau lebih kuat? Yang jelas saya akan bertarung sampai lap terakhir," tutupnya.(mcsp)

 

Beda Nasib Dua Unggulan Pertama

 Hana Ramadhini (c) PBSI

 Tuntas sudah perjalanan Hana Ramadhini pada kejuaraan Victor Indonesia International Challenge 2015. Unggulan pertama nomor tunggal putri ini tersingkir usai kalah dari pemain non unggulan, Na Young Kim asal Korea Selatan dengan skor 15-21, 19-21.

Dalam bentrok yang dilangsungkan, Kamis (3/9) siang tadi di GOR Sudirman, Surabaya, Hana memang sangat kerepotan untuk meladeni Young Kim. Tindakannya yang sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan, membuatnya menjadi sasaran empun bagi Young Kim.

Bahkan Hana berulang kali smashnya keluar sehingga menjadikan angka untuk lawan. Hana nampak kecewa dengan permainan yang ia tampilkan saat meladeny Young Kim. "Harusnya saya ada kesempatan di game kedua. Saya seharusnya lebih memperhatikan lawan yang selalu menempatkan bola di dekat net dan melempar bola ke belakang," ujar pebulutangkis asal Tasikmalaya ini.

Nasib lebih baik dialami Firman Abdul Kholik. Pebulutangkis Pelatnas yang menjadi unggulan pertama di nomor tunggal putra, berhasil mengalahkan Khosit Phetpradab dari Thailand. Namun Firman tak mendapatkan kemenangan dengan cara mudah. Sebab ia dipaksa bermain runner game, 13-21, 21-12 dan 21-13.

Pada babak delapan besar, Firman ditantang unggulan ketujuh, Tech Zhi Soo (Malaysia) yang mengalahkan Lee Hong Je (Korea) di babak ketiga dengan skor 23-21, 21-15. "Di Vietnam kemarin, saya bertemu dia dan menang. Jadi, saya masih hafal gaya permainan dia. Saya optimis bisa menang lagi," tutur pebulutangkis yang menempati peringkat 54 BWF ini.


Selain Firman, Sony Dwi Kuncoro yang menjadi unggulan ke delapan juga berhasil mengunci satu tiket ke delapan besar. Sony tak mendapat perlawanan berarti saat mengalahkan pebulutangkis Singapura, Kean Yew Loh dengan 21-11, 21-14. Dalam babak selanjutnya, Sony akan bertemu Chung Sean Tan dari Malaysia. (faw/asa) (mcsp)


 KATA-KATA BIJAK

 Dalam hidup, Anda tak hanya harus temukan dia yang mampu menyenangkan hatimu, tapi jg dia yang tak biarkan hatimu terluka.
Mie instan saja, ternyata prosesnya TIDAK instan. Apalagi kesuksesan , Ayo semangat terus , FIGHT
Bangkitlah dari kesedihan, karena kesedihan adalah proses yang harus dilalui untuk menuju kebahagiaan.. Percaya itu!
Ibadah yang tulus tidak akan pernah mempertimbangkan surga atau khawatir neraka, biarlah itu menjadi urusan Tuhan.

 Sumber :http://www.lokerseni.web.id