Kerugian negara 25 T-D.M-I- Golkar Ical

 

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 25 T

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2014 kepada DPR RI. Menurut Ketua BPK Harry Azhar Aziz, pada semester I-2014, BPK menemukan 14.854 kasus penggunaan anggaran yang tidak sesuai aturan

 Ketua BPK Harry Azhar Aziz menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2014 kepada DPR RI. Lamhot Aritonang/detikFoto. (dtf)

BPK Temukan Kelemahan Dalam Proses Perekrutan Komisaris BUMN

Jakarta -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan pada pada proses perekrutan dan pemecatan komisaris atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak hanya itu, BPK juga menyoroti rangkap jabatan oleh direksi dan komisaris BUMN.

BPK menilai Kementerian BUMN belum mengatur secara tegas mengenai proses pemilihan dan pemecatan komisaris perusahaan pelat merah.

"BPK menemukan Kementerian BUMN belum mempunyai peraturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN, sedangkan untuk direksi sudah ada peraturannya," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis saat membacakan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2014 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Harry menambahkan, BPK juga melihat proses penjaringan atau perekrutan komisaris perusahaan pelat merah yang tidak mengikuti kaidah korporasi.

"Penjaringan komisaris/dewan pengawas independen tidak didukung kriteria dan pedoman penilaian dan jumlah komisaris/dewan pengawas independen belum sesuai peraturan yakni minimum 20% dari jumlah komisaris/dewan pengawas," jelasnya.

Tidak hanya itu, BPK menemukan masalah terkait rangkap jabatan jajaran direksi dan komisaris BUMN.

"Direksi dan komisaris yang merangkap sebagai direksi/pengawas/komisaris pada BUMN lain atau merangkap sebagai pejabat instansi pemerintah yang menjadi regulator dari bidang yang bersangkutan (BUMN)," ujarnya.(dtf)

Peringatan HKN Emas ke-50, Gatot dan Sutias Raih Penghargaan Kesehatan

Jakarta, (MP.C)
Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumut Hj. Sutias Handayani menerima penganugerahan tanda penghargaan di bidang kesehatan pada 50 tahun peringatan Hari Kesehatan Nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (27/11).  Penghargaan diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Disaksikan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, Gubsu menerima penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Kartika, sedangkan Sutias menerima tanda penghargaan Mitra Bakti Husada. Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada (MKBH) diberikan kepada Pemerintah Daerah atas dukungannya terhadap keberhasilan satu atau beberapa program kesehatan di wilayah kerjanya. Sedangkan Mitra Bakti Husada (MBH) merupakan tanda penghargaan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, badan usaha milik Negara (BUMN), BUMD, dan organisasi profesi dalam mendukung keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Sumut termasuk provinsi yang terbanyak mendapatkan penghargaan dari 3 kategori yaitu sebanyak lima penghargaan . Selain Pemprovsu dan TP PKK Sumut, Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dan Pemerintah Kota Sibolga, Ketua Tim Penggerak PKK Labuhanbatu juga menerima penghargaan.

Gubsu mengatakan penghargaan yang diterima Pemprovsu ini menjadi semangat pihaknya untuk meningkatkan usaha-usaha dalam upaya pembangunan kesehatan di Sumut. Gubsu mengucapkan terimakasih kepada segenap pemangku kepentingan bidang kesehatan yang sudah bekerja  memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Terkait dengan pelayanan kesehatan, tentu Pemprovsu akan terus dan terus menerus meningkatkan pelayanan kesehatan apalagi saat ini kita memiliki lima Rumah Sakit rujukan. Namun yanga lebih penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap sehat, mencegah sakit dengan menerapkan budaya hidup bersih dan sehat," ujarnya

Sementar dalam kesempatan itu, Hj. Sutias  mengungkapkan salah satu program TP PKK Sumut dalam mendukung pembangunan kesahatan di Sumut adalah mensosialisasikan gerakan peduli ibu hamil dalam upaya pengurangan angka kematian ibu dan bayi. Sutias mengungkapkan pentingnya peran seluruh keluarga dan masyarakat untuk menjaga ibu hamil agar ibu dan anak sehat setelah melahirkan. "Seluruh komponen mulai dari suami, keluarga dan masyarakat yang berada di lingkungan bisa beran menjaga keberadaan ibu hamil, agar ibu dan bayi selalu sehat hingga sampai melahirkan,"paparnya.
Hadir dalam puncak HKN menteri kabinet kerja, Ketua DPR RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr. Raden Roro Suryanti Hartati, Direktur RS Haji Medan dr Diah Retno,  pengurus TP PKK Sumut, Kepala Perwakilan Pemprovsu di Jakarta Nursalim Affan Hsb beserta 2.000 undangan.
Menko PMK Puan Maharani pada saat itu menyambut baik peringatan HKN Emas, dan mengungkapkan apresiasinya kepada para penerima penghargaan yang sudah berjasa di bidang kesehatan. “ Selamat dan terimakasih atas kerja kerasnya,” ujar Puan.

Puan dalam sambutannya mengungkapkan Hari Kesehatan Nasional yang ke 50 memiliki makna penting. Menurutnya 50 tahun merupaan perjalanan panjang dalam melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat Indonesia semakin meningkat.
“Upaya kesehatan lebih memprioritaskan pada upaya mempertahankan orang sehat agar tetap sehat dan yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan memadai, oleh karena itu peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat penting,” ujar Puan dalam sambutannya.

Dia juga mengatakan Pemerintah bertanggungjawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau.
Sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional, penghargaan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat baik perorangan maupun institusi/lembaga agar terus mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan kesehatan. Tanda penghargaan yang diberikan tertdiri atas  Ksatria Bakti Husada (KBH), Manggala Karya Bakti Husada dan Mitra Bakti Husada.

Dalam ucara Puncak HKN ini dilaksankan beberapa agenda, diantaranya pemberian penghargaan dari Menkes kepada 37 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan individu yang telah berjasa besar dalam pembangunan bidang kesehatan. Selain itu dilakukan penandatanganan sampul pertama prangko 50 tahun HKN oleh Menko PMK. HKN ke 50 juga dengan tema Indonesia Cinta Sehat dan sub-tema Sehat Bangsaku, Sehat negeriku ini berhasil memperoleh rekor MURI atas rekor Komitmen Tidak Merokok secara estafet oleh partisipan terbanyak sebanyak 256.637 aksi cap  tangan.(r,dinkom)

Gubsu: Di Pundak Guru Masa Depan Indonesia

Binjai,(MP.C)
Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si menyampaikan apresiasinya kepada seluruh guru atas dedikasinya yang cukup besar mengemban tugas mulia dengan sepenuh hati dalam memajukan pendidikan di Provinsi sumut. Karena, di pundak gurulah wajah masa depan Indonesai kedepannya.

"Kecintaan kita kepada tanah air, adalah melalui karya bakti kita melalui profesi kita  seperti yang diamanahkan  oleh Menteri pendidikan bagaimana kita diruangan kelas maka kita sedang menatap wajah baru Indonesia, wajah masa depan Indonesia yang sedang dan akan kita kita titipkan kepada anak-anak peserta didik," ujar Gubsu saat menghadiri peringatan hari Guru nasional tahun 2014 tingkat Provinsi sumut, Selasa (25/11) di Lapangan Merdeka Kota Binjai.

Hadir dalam acara itu, Walikota kota Binjai H. M. Idaham, SH, M.Si, wakil Walikota Binjai Timbas Tarigan, Ketua PB PGRI Drs. H. Muhammad Asmin Mpd, Ketua PGRI Provinsi Sumut Hj Amanah Yustini MHum, Kakanwil kementrian Agama Sumut Drs H Tohar Bayo Angin direktur  USAID prioritas Agus Marwan dan seluruh pengurus PGRI se-Provinsi sumut.

Gubsu dalam kesempatan itu mengingatkan bahwa Guru dalam menjalankan profesinya juga diharapkan tidak kaku dalam proses belajar mengajar. "Bagaimana ruang kelas hendaknya tidak hanya ruang yang kaku dan beku yang hanya transfer pengetahuan saja tetapi ruang kelas hendaknya diawal kita mengawali pelajaran diakhir kita mengawali pelajaran dengan menyampaikan pesan-pesan moral, sampaikan pesan-pesan keteladanan dan kesuksesan dari orang-orang yang mampu mengispirasikan peserta dan anak didik," harapnya.

Sehingga, dengan cara seperti itu, anak-anak adalah memang masa depan kita, anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara dan itu adalah peran terbesar dari para guru.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat kami ucapkan terimasaki atas dedikasi yang cukup besar dari para guru. Deagan begitu masa depan Indonesia, wajah Indonesia di ruang-ruang kelas yang dimana sedang menatap Indonesia ke masa depan," katanya.

Walikota Binjai, H. M. Idaham, SH, M.Si dalam sambutannya juga mengucapkan apresiasinya kepada para guru yang telah memajukan dunia pendidikan. Menurutnya, guru bisa membuktikan perannya sabagai insan pengantar pemuda ke masa depan sekaligus mampu memjadikan pendidikan sebagai jembatan semangat keberadaban bangsa dan negara yang lebih baik lagi.

"Selamat hari guru, dan terimaksiah kepada pak gubernur yang telah mempercayaan kota Binjai sebagai tuan rumah peringatan hari guru," ujarnya.

Peringatan hari Guru Nasional yang digelar oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut ini juga ditandai dengan pagelaran tari keberagaman etnis di sumut. pada kesempatan itu juga Gubsu dan walikota Binjai menendatangani prasasti gedung PGRI Kota Binjai dan diakhir acara juga menyerahkan piala dan penghargaan kepada para guru atas dedikasinya memajukan dunia pendidikan.(r,dinkom)

Program e-KTP Harus Dibersihkan

 Dulu dari "Ulat-ulat"

Dia jelaskan secara gamblang mengapa e-KTP harus dihentikan dulu.

Jakarta - Belum genap sebulan memimpin Kementerian Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) oleh Presiden Joko Widodo, pada 27 Oktober 2014 itu tiba-tiba menghentikan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Keputusan itu diambil Tjahjo pada Kamis 6 November 2014.

Alasan pemberhentian sementara program yang telah berjalan sepanjang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun terbilang cukup sensitif. Pasalnya, server e-KTP yang selama ini digunakan untuk melakukan pendataan warga negara itu berada di luar negeri.

Lantas, seperti apakah sebenarnya kompleksitas program yang sebenarnya merupakan rahasia negara itu? berikut petikan hasil wawancara VIVAnews dengan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Anda memutuskan menghentikan program e-KTP, apa alasan mendasar?

Jadi begini, apapun alasannya e-KTP ini harus jalan, kita memberikan pelayanan pembuatan e KTP selama ini kepada masyarakat hampir 5 ribu perhari secara terus menerus selama ini. Karena menyangkut identitas warga negara yang berkaitan dengan berbagai hal. Misalnya, berhubungan dengan kepolisian, kelurahan, imigrasi dan sebagainya. Tapi, ibarat buah yang bagus, e-KTP ini harus dibelah dulu, karena ternyata ada ulat-ulat yang harus dibersihkan terlebih dahulu.

Maksudnya?

Sistem keamanan e-KTP kita ini sebetulnya bermasalah. Karena kalau kita mau jujur bahwa proses awal (proyek eKTP) itu kan ada keterlibatan pihak ketiga atau asing, server kita justru di luar negeri. Kemudian kami dapat membuktikan bahwa ternyata e-KTP ini bisa dicetak oleh oknum tertentu di luar sana yang berhologram persis dengan e-KTP yang kita sebar, bahkan pernah di cetak di Paris.

Bagaimana anda meyakinkan publik bahwa server eKTP berada di luar negeri?

Itu memang terbukti saat audit 2011-2012 lalu. Fakta bahwa pada tahun itu eKTP dikerjakan secara remot oleh perusahaan asing, nah ini harus diperbaiki. karena bagi kami database dalam eKTP itu merupakan rahasia negara yang harus dijaga, jangan sampai terjual atau terdeteksi oleh pihak ketiga. Kemudian terkait eKTP yang bisa dicetak di luar saya punya contohnya, itu asli palsu dan sudah saya serahkan kepada  Menkopolhukam.

Langkah apa saja yang Anda lakukan dalam mengevaluasi eKTP?

Evaluasi dan strategi sistem e KTP ini menjadi prinsip bagi kami. Saya sendiri sudah meminta dihentikan dalam proses pelayanan kepada masyarakat, sistem terpadunya ini harus dicek secara betul. Evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas ekTP yang sudah dihimpun itu benar atau tidak? Karena selama ini sudah terlanjur terakses ke berbagai pihak seperti yang saya sebutkan tadi.

Secara teknis, gambaran saya sejauh ini jelas, untuk memastikan tingkat validitas data tetap menggunakan sidik jari sebagai kunci utama identifikasi dan retina mata sebagai pelengkap identifikasi biometrik yang sudah teruji dalam skala yang sangat besar, karena mencakup hampir 180 juta lebih jiwa yang berhak memiliki eKTP ini.

Secara umum, penting untuk menyempurnakan aplikasi dari database dengan perbaikan alur proses, penyempurnaan pembangunan sistem lampit lahir, baru terpusat secara nasional, kalau ini bisa optimal kan bagus, kemudian peningkatan sistem keamanan aplikasi, nah itu terpenting.

Kenapa baru dievaluasi sekarang, bukankah hasil temuannya sudah sejak 2012?

Ya kan saya baru masuk 2 minggu ini. Terlepas dari itu, saya berusaha berpikir positif bahwa teman-teman di kementerian (Kemendagri) sudah berusaha untuk berkonsolidasi terus. Mudah-mudahan temuan-temuan dari  2012-2014 ini bisa terkonsolidasi dengan baik, sehingga memberikan jamiann keamanan rahasi negara.

Kalau soal ada oknum tertentu yang mencetak diluar seperti yang anda maksud tadi, apa langkah yang akan dilakukan?

Soal hukum terserah penegak hukum, kami tidak ikut campur. Saya sudah sampaiakn kepada Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), silahkan masalah hukum diproses, soal evaluasi sistem dan internal kami biar saya selesaikan di Kementerian, agar program ini lebih matang. 

Jadi, saya tidak mau intervensi masalah hukumnya, silahkan KPK bergerak. Seperti misalnya ada penggerebekan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kalibata Jakarta Selatan tempo hari, ya saya tidak ikut campur silahkan penegak hukum bergerak.

Selain persoalan sistem, hal lain apa yang akan dievaluasi dari e KTP?

Ya itu ada juga masalah kolom agama, banyak masyarakat tidak bisa memiliki KTP karena tidak mengisi kolom agama, sedangkan tidak sediikit yang beragama di luar yang resmi diakui negara.  Nah ini masalah juga. Jangan karena tidak isi kolom agama kemudian tidak pnya KTP, jadi tidak bisa mengurus apa-apa, mau ke rumah sakit susah, buat SIM juga tidak bisa. Padahal, mereka warga negara yang sah. Kalau meninggal misalnya mau dikuburkn dimana?. 

Jadi pemikiran kami sejauh ini, sepanjang agamanya tidak menggangu akidah agama yang lain kan tidak masalah, dan tetap bisa memiliki KTP tanpa mengisi kolom agama. Karena mereka juga punya hak yang sama di negara ini.

Saya juga masih akan mengumpulkan para tokoh agama, meminta masukan dan sebagainya, Semenatara ini baru baru ada fatwa ajelis Ulama Indonesia bahwa kalau ada warga yang emmeluk agama di luar yang diakui negara dikosongkan (kolom agama) tida apa-apa, yang penting intinya warga harus punya identitas atau KTP.(vivan)

KPK Tangkap Tangan Ketua DPRD Bangkalan Madura

Penyidik Novel Baswedan Cs menyita sejumlah koper berisi uang tunai

Jakarta  Tujuh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada Selasa dini hari, 2 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 WIB.

Penyidik KPK, dipimpin oleh AKBP Novel Baswedan, menangkap Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan KH Fuad Amin Imron. Yang bersangkutan merupakan mantan Bupati Bangkalan, yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura.

Penangkapan ini, terkait  dengan dugaan sejumlah kasus korupsi. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan penyidik KPK berupa satu koper ukuran besar berisi uang dan tiga tas ukuran besar yang berisi uang dan surat berharga.

Penangkapan dan penggeledahan di kediaman Fuad berlangsung selama 30 menit. Selanjutnya, Fuad bersama barang bukti dibawa ke Surabaya, lalu kemudian dilanjutkan menuju Jakarta dikawal oleh sat Lantas Polres Bangkalan Madura.

Sebanyak satu Pleton Sabhara Polres Bangkalan, satu Unit Sat Intel dan satu unit Sat Reskrim Polres Bangkalan, dan petugas dari Polda Jatim membantu dan ikut mengamankan di sekitar TKP. (vivan)

Kader Gerindra Ditangkap KPK, Ini Tanggapan Prabowo Subianto

Ketua DPRD Bangkalan yang juga kader Gerindra Fuad Amin ditangkap KPK.

VIVAnews - Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan yang juga kader Partai Gerindra, Fuad Amin Imron, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa dinihari, 2 Desember 2014.

Fuad diduga menerima suap terkait suplai gas di Kabupaten Bangkalan dari pihak sejak masih masih menjabat sebagai Bupati Bangkalan tahun 2007.

Melalui akun Facebook, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi penangkapan kadernya itu.

"Partai Gerindra harus jadi partai pembela rakyat. Harus beri contoh. Kalau Gerindra mau hantam koruptor, masa kader Gerindra korupsi?," ujar Prabowo.

Kata Prabowo, tidak ada tempat bagi koruptor di Partai Gerindra. Tidak juga ada toleransi. Prabowo meminta, jika masyarakat mengetahui ada kader Gerindra melakukan korupsi, agar segera dilaporkan ke Majelis Etik Partai.

"Bagi saya lebih baik Gerindra hanya punya 100 kader, tetapi kesemuanya jujur, berani dan mengabdi kepada rakyat - daripada banyak tapi koruptor. Setiap kader Gerindra yang korupsi, langsung saya pecat. Saya juga akan evaluasi pembinaan partai terhadap yang bersangkutan. Saya mohon dukungan sahabat agar Gerindra dapat bebas dari koruptor," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, cita cita Gerindra adalah mewujudkan cita cita 17 Agustus 1945. Wujud, bentuk dan perilaku kader Gerindra, kata dia, harus dalam kerangka ini. Kader Gerindra harus yakin dengan Pasal 33 UUD 1945 dan cinta tanah air.

"Tidak boleh ada niat untuk mencuri dari bangsa. Ini adalah tuntutan dari rakyat. Bukan tuntutan dari Prabowo Subianto. Rakyat mendambakan pemimpin yang baik, bersih, tidak maling dan tidak korupsi. Perilaku kader Gerindra harus baik, jangan sombong, jangan petantang petentang. Semakin kuat, harus semakin rendah hati. Semakin sopan," tuturnya.

Fuad Amin ditangkap penyidik KPK bersama dua orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi pada Selasa dini hari, 2 Desember 2014 di rumah pribadinya, sekitar pukul 01.00 WIB.(vivan)

=================================================== ======================

  Minggu ke 1 Desember 2014

 
Dengan Membayar PKB Dan

 BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin

 Keabsahan Kepemilikan Kenderaan 

Bermotor Anda

===========================================================================

Golkar Bali: ARB Buktikan Golkar Mampu Jadi Oposisi

Juga mampu memainkan peran menjadi penyeimbang.

Bali (mp.c)- Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Ketut Sudikerta, menegaskan jika jajarannya solid mendukung Aburizal Bakrie yang akrab disapa ARB untuk kembali memimpin Partai Golkar periode 2014-2019.

"Kami di tingkat I dan II sangat sangat solid," kata Sudikerta kepada VIVAnews di arena Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua Bali, Selasa 2 Desember 2014.

Menurutnya dari hasil rapat yang digelar melibatkan seluruh kader di Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II, dukungan mengarah kepada ARB. "Kalau Bali memang sudah bulat untuk memilih ARB. Keputusan ini sudah bulat dan tidak akan berubah lagi," ujarnya.

Menurut Sudikerta, ada banyak keberhasilan dari kepemimpinan ARB. Salah satunya soliditas kader Partai Golkar yang semakin membaik. Golkar menurut Sudikerta juga mampu memainkan peran sebagai penyeimbang. Meski sebagian besar pengamat menyatakan Golkar tak mampu menjadi oposisi.

"Terbukti Golkar bisa. Itu terjadi di bawah kepemimpinan sang fenomenal ARB. Kami percaya 2019 Golkar ARB akan mengembalikan kejayaan Golkar," katanya.

Salah satu keberhasilan spektakuler ARB, Sudikerta melanjutkan, adalah disusunnya visi Indonesia sejahtera tahun 2025. "Itu sangat spektakuler," kata Wakil Gubernur Bali itu. (ren) (vivap)

Dipecat dari Golkar, Nusron Wahid Tertawa dan Cuek

Jakarta (MP.C))- Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali memutuskan memecat kader yang dianggap melanggar aturan partai, salah satunya Nusron Wahid. Menanggapi pemecatan dirinya, Nusron hanya tertawa dan cuek.

"Terserah lah, tertawa saja saya hahaha," ucap Nusron saat dihubungi detikcom, Selasa (2/12/2014).

Nusron mengaku tak mau ambil pusing. Dia merasa meski telah dipecat, namun masih merasakan semangat Golkar dalam dirinya.

"Tetap merasa kader Golkar," ujarnya.

Nusron akan menyikapi pemecatannya dengan santai. Dia juga menegaskan usai dipecat dirinya tidak akan pindah ke partai lain.

"Rileks saja lah. Nggak akan pindah partai," katanya.

Munas Partai Golkar yang dihelat kubu Aburizal Bakrie (Ical) memecat sejumlah kader tenarnya yang membentuk Presidium Penyelamat Partai. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, dan Agun Gunanjar Sudarsa. Selain mereka kader-kader yang melanggar ADART dan menolak Rapimnas Golkar di Yogyakarta juga dipecat salah satunya Nusron Wahid.

Nusron masuk barisan kader Golkar yang mbalelo karena mendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014 silam, ada istilah 'Golkar Perjuangan' untuk para kader Golkar Pro Jokowi-JK. Gara-gara dianggap membangkang itulah, Nusron dipecat oleh Ketum Golkar Aburizal Bakrie dari DPP Golkar lantaran tak ikut keputusan partai mendukung Prabowo-Hatta.

Dukungan Nusron terhadap Jokowi-JK akhirnya berbuah manis. Dia dilantik Presiden Jokowi menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).(dtn)

56 Guru TK Tertipu EO, Uang Wisata ke Bromo Rp 34 Juta Dibawa Kabur Pelaku

 Jakarta (MP.C)  - Sebanyak 56 guru di Taman Kanak-Kanak (TK) tertipu oleh seorang pengurus Event Organizer (EO) PKM berinisial MA. Pelaku membawa kabur uang senilai total Rp 36 juta yang seharusnya menjadi ongkos perjalanan wisata para guru ke Bromo, Jawa Timur.

Seorang guru TK Bunayya Kebayoran Baru, Jaksel, Fadliah, mengungkapkan, pelaku mendatangi TK-nya dan menawarkan paket wisata untuk anak-anak pada September 2014 lalu. Pelaku bahkan mempresentasikan EO-nya itu di depan para guru.

"Kebetulan kami para guru ada rencana mau liburan ke Bromo. Lalu dia menawarkan paket wisata ke Bromo sebesar Rp 600 ribu per orang untuk perjalanan 3 hari 2 malam," ujar Fadliah usai melapor di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Para guru yang tertarik, kemudian menyetorkan uang kepada pelaku. Awalnya, pelaku meminta para guru untuk menyetorkan uang muka sebesar Rp 100 ribu per orang.

"Katanya uang Rp 100 ribu itu untuk DP membeli tiket kereta dari Jakarta ke Malang, kemudian kami setorkan uang tersebut," kata Fadhilah.

Sambil meyakinkan para korban, pelaku terus-menerus datang dan mengabari segala persiapan untuk perjalanan wisata tersebut. Bahkan, menjelang keberangkatan, pelaku dan para korban melakukan briefing.

"Kami percaya dia, karena sebelumnya pernah mengurus perjalanan wisata anak-anak ke Ancol, itu benar," ujarnya

Bahkan satu hari sebelum keberangkatan, pelaku menemui para korban satu persatu, menagih sisa uang perjalanan yang belum lunas. Hingga akhirnya, pada tanggal 27 November 2014, atau 4 jam sebelum keberangkatan (rencana pukul 15.00 WIB), pelaku tidak bisa dihubungi.

"Kemudian kami akhirnya ngecek ke Stasiun Senen. Dan ternyata, di sana tidak ada tiket untuk nama-nama guru yang katanya sudah dibelikan tiketnya," ungkap Fadhilah.

Mengetahui ada ketidakberesan, korban bersama beberapa guru lainnya kemudian mencoba menghubungi pelaku kembali melalui pesawat teleponnya. Namun, telepon genggam pelaku tidak aktif.

"Sampai akhirnya kami cek ke kantornya di Kreo, Ciledug, ternyata orangnya tidak ada. Yang ada hanya mertua dan istrinya. Bahkan mertuanya angkat tangan atas peristiwa ini," ujarnya.

Hingga hari ini, pelaku tidak bisa dihubungi. Korban dan guru-guru lainnya akhirnya sadar bahwa mereka telah tertipu.

Fadhilah mewakili para temannya melaporkan pelaku ke Polda Metro Jaya. Laporan korban diterima, dalam laporan bernomor LP/4426/XII/2014/PMJ/ Dit Reskrimum, pelaku dilaporkan dengan ancaman pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP.

"Kami hanya meminta keadilan dan meminta agar polisi menangkap pelakunya," tuturnya.

Fadliah menambahkan, korban tidak hanya guru di TK Bunayya saja. "Tetapi ada beberapa guru di TK lain yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK), total ada 56 orang yang tertipu," pungkasnya.(dtn)

Pengusaha: Sarjana Digaji Rp 2,3 Juta, Buruh Lulusan SD Dapat Upah Rp 2,7 Juta

 Jakarta (MP.C)-Permintaan kalangan buruh soal kenaikan Upah Minimum Provinsi/Kota (UMP/UMK) yang terus naik tinggi kembali menuai kritikan. Bagi kalangan pengusaha UMP di Indonesia khususnya di Jakarta (Rp 2,7 Juta/bulan) sudah tak wajar, apalagi sudah di atas gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus sarjana.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2014 mengenai Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji pokok PNS golongan III A (lulusan Sarjana) dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.317.600. Sedangkan gaji terendah PNS adalah Rp 1.402.400/bulan untuk PNS Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun.

"Ya itu nggak realistis. Gaji sarjana yang masuk S-1 Rp 2,3 juta sementara lulus SD Rp 2,7 juta di (pabrik) garmen. Sekolah mahal, lama lagi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno dalam acara Seminar Percepatan, Pemetaan, Perencanaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja di Hotel Aryaduta, Selasa (2/12/2014).

Menurut Benny permintaan buruh soal UMP sudah tak rasional, apalagi kenaikan UMP yang tinggi tak dibarengi dengan peningkatan produktivitas kerja para buruh. Ia juga mengkritik soal permintaan buruh yang meminta UMP dipatok dolar agar kenaikan UMP tetap tinggi.

"UMP pakai dolar juga nggak rasional karena kita harus cinta rupiah karena rupiah mata yang bermartabat di negerinya," katanya.

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menyindir tuntutan kaum buruh yang kerap meminta upah tinggi. Gaji tinggi yang diminta buruh jauh meninggalkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Sering nggak realistis. UMP lebih besar daripada PNS golongan tertentu. Kita akan kaji akar persoalan. Apa yang mungkin kita kembangkan dan rumuskan bersama serikat pekerja guna temukan formula terbaik," jelas Hanif.(dtf)

 KESEHATAN

Pakistan Dirikan Pusat Trauma Khusus untuk Wartawan

 Peshawar, Pakistan, Wartawan selalu haus akan berita, namun ketika diharuskan meliput di tengah konflik, mau tak mau trauma pun menghampiri. Belum lagi ancaman pembunuhan, pengeboman hingga penyerangan yang bisa saja datang waktu.

Seperti halnya yang dialami para wartawan di Pakistan. Hampir setiap hari, mereka kerap mendapatkan ancaman kekerasan, bahkan pembunuhan dari gerilyawan Taliban maupun diharuskan mengabarkan kondisi suatu daerah yang sedang mengalami konflik. Tak heran banyak dari mereka yang menderita post traumatic stress disorder atau trauma.

"Mereka ingin mendapatkan konseling namun hambatan terbesarnya adalah adanya stigma bahwa mereka membutuhkan konflik itu sebagai bahan berita," papar Dr Erum Irshad, kepala departemen psikologi dari University of Peshawar seperti dikutip dari Reuters, Selasa (2/12/2014).

Pernyataan ini ia kemukakan ketika membuka pusat trauma pertama untuk wartawan yang didirikan di kampusnya. Dengan nama Competence and Trauma Center for Journalists, keberadaan pusat trauma ini diharapkan dapat membantu para pencari berita ini ketika menghadapi gangguan psikologis akibat melaporkan peristiwa pengeboman, gerakan militansi, atau serangan militer lainnya.

Dari percobaan awal yang mereka lakukan juga diketahui bahwa 14 dari 20 wartawan terbukti mengidap stres akut.

"Sebenarnya masalah semacam ini tidak hanya menghantui para wartawan, tapi juga para tentara di garis depan, tenaga kesehatan hingga rakyat sipil. Namun sedikit dari mereka yang mendapatkan bantuan, apalagi Pakistan hanya punya 450 psikolog yang berpraktik secara resmi," lanjutnya.

Jamshed Baghwan, salah seorang jurnalis televisi menambahkan bukannya terobati, ketakutan ini harus mereka telan mentah-mentah karena persaingan antarstasiun TV atau media massa. Bahkan serikat wartawan terbesar di Pakistan terpecah akibat persaingan ini

 "Tantangan terbesar justru ada pada kolega Anda. Mereka berbicara melawan Anda," keluhnya. Baghwan mengaku rumahnya pernah diserang orang tak dikenal hingga tiga kali tapi ia enggan mencari konseling karena dilema yang dihadapinya.

Masalah lain adalah tidak semua psikolog di Pakistan mempunyai kompetensi untuk meredakan trauma akibat konflik atau kekerasan. Salah seorang wartawan menceritakan kepada Reuters, ia pernah menemui tiga psikolog dan satu psikiater karena mengalami serangan panik akibat mendapatkan ancaman pembunuhan dan menjadi saksi dari sebuah aksi kekerasan.

"Mereka hanya meminta saya untuk lebih banyak berdoa saja," katanya.

Dr Irshad berharap pusat trauma yang didirikan di kampusnya itu benar-benar berkontribusi positif pada para wartawan di Pakistan. Ia juga memastikan setiap wartawan yang datang untuk meminta konseling akan dirahasiakan identitasnya, sehingga mereka bisa berobat dengan nyaman.(dth)

Skoliosis dan Nyeri Punggung

Masalah Tulang dan Sendi yang Rentan 'Mengancam' Orang-orang Bertubuh Gemuk

 Jakarta, Kegemukan memang bisa memicu gangguan tulang belakang misalnya saja skoliosis. Namun, patut diwaspadai bahwa ada juga lho masalah pada persendian lainnya yang rentan dialami orang-orang bertubuh gemuk.

Seperti diutarakan dr Benedictus Megaputera SpOT, MSi, orang dengan tubuh gemuk rentan mengalami nyeri punggung dan nyeri persendian, misalnya di panggul dan lutut. Nah, nyeri punggung yang terjadi pada orang gemuk disebabkan otot-otot pada tubuh yang bekerja ekstra untuk menopang atau mempertahankan posisi tubuh yang berat.

"Hal ini akan lebih cepat terjadi apabila orang tersebut memiliki aktivitas yang tinggi dan jarang berolahraga sehingga otot-otot tubuhnya tidak terkondisi dengan baik, mudah capek, bahkan cedera," terang dr Ega, begitu ia akrab disapa dalam perbincangan dengan detikHealth dan ditulis pada Selasa (2/12/2014).

Selain nyeri punggung, nyeri lutut pun umumnya dikeluhkan oleh orang-orang dengan berat badan berlebih. Dikatakan dr Ega, hal ini kerap terjadi karena lutut merupakan salah satu sendi tubuh yang menopang berat badan tubuh. Nah, untuk penanganan dan pencegahan gangguan tulang akibat kegemukan menurut dr Ega hal pertama yang harus diatasi adalah penyebab utamanya.

"Sambil penyebab utamanya dicari, keluhan yang dialami saat ini juga harus diterapi. Bila sudah diketahui bahwa problem berat badan adalah faktor utama terjadinya keluhan-keluhan itu, sebaiknya segera turunkan berat badan," kata dokter yang praktik di Siloam Hospital Surabaya ini.

Selain itu, dianjurkan pula untuk rutin melatih otot-otot tubuh agar kemampuan dan daya tahan terhadap beban kerja bisa meningkat. Sehingga, otot tidak gampang lelah dan cedera. Lebih lanjut, dr Ega menekankan bahwa gangguan tulang belakang bisa dialami siapa saja, termasuk orang yang terlalu kurus.

"Siapa saja bisa kena karena gangguan itu bisa disebabkan kelainan tulang belakang secara langsung maupun komponen-komponen lain yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tulang belakang misalnya saraf, otot, dan faktor hormonal," tegas dr Ega.(dth)

7 Alasan sehat untuk makan daun kari

- Walaupun kurang populer di sebagian besar wilayah Indonesia, daun kari sebenarnya banyak digunakan sebagai bumbu masakan di wilayah Sumatra. Daun kari sendiri mengandung banyak vitamin dan mineral alami seperti vitamin A, B, C, E, asam amino, magnesium, serta asam folat. Sehingga menjadikan rempah-rempah ini tinggi akan manfaat kesehatan.

Dilansir dari boldsky.com, berikut adalah manfaat makan daun kari untuk kesehatan.

Mengobati leukimia
Daun kari tinggi akan kandungan alkaloid karbazol. Zat alami ini terkenal untuk memperlambat pertumbuhan sel leukimia atau kanker darah.

Mencegah anemia
Makan daun kari juga bermanfaat untuk mencegah anemia sebab kaya akan kandungan zat besi dan asam folat. Kedua zat ini dikenal mampu mencegah anemia atau kekurangan darah.

Menyembuhkan penyakit ginjal
Banyaknya racun di dalam tubuh yang kemudian membebani kerja ginjal mampu membuat ginjal Anda rusak. Sementara minum jus dari daun kari bermanfaat untuk menyembuhkannya.

Mencegah diabetes
Makan daun kari menjaga kolesterol dan gula darah Anda supaya tetap normal. Sehingga secara signifikan mampu mencegah diabetes.

Tinggi akan zat anti-inflamasi
Karena daun kari tinggi akan zat anti-inflamasi di dalamnya, maka dapat menyembuhkan penyakit dalam tubuh seperti wasir, menurunkan suhu tubuh, dan mencegah tumor.

Menyembuhkan maag
Ramuan daun kari sejak dulu terkenal untuk menyembuhkan maag. Anda bisa mengonsumsinya dengan membuat jus kari.

Mengobati mual saat hamil
Mual saat hamil memang mengganggu. Namun Anda bisa menghilangkannya dengan makan daun kari.

Ada begitu banyak tumbuhan herbal di sekitar Anda yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit dan menyehatkan tubuh. Salah satunya adalah daun kari. Tertarik untuk mencobanya? (mc)