MADYA POS.COM

Selasa, 24 Oktober 2017

KETUA RELAWAN SATRIA DELI SERDANG ABDI S SEMBIRING HADIR DALAM TEMU KADER ROMO CENTE


 Gelar Apel Siaga Relawan Romo Center

Hasil gambar untuk KETUA RELAWAN SATRIA DELI SERDANG BAPAK ABDI S SEMBIRING HADIR DALAM TEMU KADER ROMO CENTER


.
Medan (MPC)
Pengawalan pagar betis dari Garda  Prabowo diperkuat dari Relawan SATRIA DPD DELI SERDANG yang di pimpin Langsung oleh ketua Relawan DPD Deli serdang bapak Abdi S Sembiring serta tak luput dari pandangan awak media turut membantu anggota  Hipakad DPC Deli serdang. Terlihat dalam gambar adik ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hashim Djojohadikusumo saat menghadiri kegiatan apel siaga , pertemuan ini meskipun cuaca panas namun relawan tetap bersemangat tinggi, juga hadir dalam siaga ini sekretaris  Hipakad ( Himpunan Putra Putri Keluarga Besar TNI Angkatan Darat ) Deli Serdang  Irwansyah (irw)

         

Jumat, 13 Oktober 2017

Pinggiran Sungai Juga Dapat Sebagai Potensi Wisata

Januari







MEDAN (mpc) Sejumlah warga Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk melanjutkan pembangunan bronjong Sungai Deli, agar pinggiran sungai terjaga, dan aliran sungai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai potensi wisata.
Hal ini dilontarkan warga saat berbicara dengan anggota DPRD Sumut, Dapil Kota Medan, Dr Januari Siregar, yang melakukan reses di Jalan Karya Dalam, Kelurahan Karang Berombak, Rabu (4/10).
Lurah Karang Berombak, Ridho Siregar mengatakan, kelurahannya dikelilingi tiga sungai utama. Pengerjaan bronjong sungai sudah dilaksanakan sebagian namun terhenti. Ia meminta agar Balai Wilayah Sungai tersebut dilanjutkan.
“Kita melihat ada potensi wisata di situ. Saya terinspirasi dari Kota Malang yang punya kampung warna-warni. Kenapa tidak kita buat juga di kelurahan ini ada bronjong warna-warni dengan dilakukan pengecatan terhadap bronjong-bronjong tersebut. Apalagi sekarang sudah mulai banyak warga yang duduk-duduk sore di sekitar tersebut. Hanya warga juga harus sadar untuk tidak buang sampah di aliran sungai,” ujarnya.
Ia juga berterima kasih kepada anggota dewan tersebut atas kehadirannya ke kelurahan untuk menampung aspirasi masyarakat. Reses tersebut lanjutnya dapat membantu masyarakat menyampaikan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam pembangunan meski pun tidak semua keluhan yang disampaikan dapat dilaksanakan.
DIPERLUAS
Kepala Lingkungan, Alamsyah Putra Pasaribu juga meminta agar tanah wakaf di Kelurahan Karang Berombak tersebut diperluas karena dinilai sudah tidak memadai. Ia berharap ada tanah yang dapat dialihkan sebagai wakaf. Ia juga meminta agar akses jalan ke tanah wakaf tersebut diperbaiki karena sangat rusak dan becek. Hal itu menyulitkan warga untuk membawa jenazah ke tanah perkuburan. Ia berharap agar jalan tersebut diaspal dan dimuluskan.
Sementara, salah seorang warga, Nasir meminta agar bangunan bekas UPT Dinas Kesehatan Pemprovsu yang ditutup delapan tahun lalu tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Bangunan yang saat ini telah rusak tersebut diharapkan dapat dibangun kembali menjadi balai musyawarah masyarakat.
“Bangunan tersebut telah diterlantarkan dan tidak digunakan lagi selama delapan tahun. Kami harap bisa digunakan kembali sebagai tempat pertemuan dan musyawarah masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi masyarakat tentang sungai tersebut, menurut Januari hal itu selalu disampaikan masyarakat dalam setiap reses. Pengelolaan sungai yang lebih baik tidak hanya diaspirasikan oleh masyarakat Kelurahan Karang Berombak, tetapi juga kelurahan lain yang wilayahnya dibelah jalur sungai.
“Masalah sungai selalu disampaikan dalam setiap reses. Selama jadi anggota DPRD Sumut, sudah tiga kali kami berkomunikasi dengan Balai Wilayah Sungai. Alasan mereka, ini bukan ranah pemprov, namun aspirasi sudah disampaikan ke pusat. Aspirasi masyarakat harus tetap kita tampung,” ungkap Januari.
Terkait akses jalan yang buruk, ia mengatakan akan segera turun ke lapangan meninjau jalan-jalan yang masih rusak. Jalan-jalan yang masih buruk tersebut nanti akan disampaikan kepada pemerintah yang bertanggung jawab terhadap jalan tersebut.
“Terkait kurangnya sarana olahraga dan bermain di lingkugan sekitar kelurahan, nanti lurah dan camat bisa berkoordinasi menyediakan lahan dan sarana olahraga. Karena ini juga penting agar anak-anak dan pemuda tidak tersita waktunya dengan bermain warnet maupun menggunakan narkoba,” jelasnya (r.bp.)

Minggu, 01 Oktober 2017

BUPATI DAN KETUA DPR LABURA SAMBUT JEMAAH HAJI KLOTER 15 DENGAN SUKA CITA DAN HARU

Hasil gambar untuk bupati labura bersama ketua dprd labura

Medan (MPC)
            Suka cita dan rasa haru menyelimuti hati Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), H.Khairuddin Syah, SE (fhoto) bersama Ketua DPR Labura, Drs. Ali Tambunan,  saat menyambut kedatangan 374 Jemaah Haji Kloter 15 Embarkasi Medan di Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan, Jumat siang (22/9) Karena dari 281 JemaahHaji Labura, satu orang meninggal atas nama Sami Mat Kharta Binti Mat Karta usia 59 tahun manifes 050 pada 11 September 2017.
             “Saya mengucapkan selamat datang keapda jemaah haji Kloter 16 dan mengucapkan syukur Alhamdulillah jemaah haji tiba di tanah air dengan selamat dan berharap semoga jemaah haji menajdi haji mabrur dan mabrurah,” ujar Bang Buyung sapaan akrab Khairuddin Sitorus.
            Dia juga mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya satu orang jemaah haji pada kloter ini semoga amal ibadahnya diterima  Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan tabah menerima cobaan ini.
            “Jemaah Haji juga diharapkan sekembalinya di tempat masing-masing dapat meningkatkan ketaqwaan dan kesalehan sosial serta menjadi tealdan di tengah-tengah masyarakat, ungkapnya. Dalam kesempatan itu juga, Drs. Ali Tambunan, Ketua DPR dari Fraksi Golkar, yang sudah dua kali memangku Jabatan Ketua Golkar di Labuhan Batu dalam sambutannya mengatakan, semoga Bapak dan Ibu kembali dari Tanah suci, memperoleh Haji Mabrur, katanya kepada MPC, di Asrama Haji Medan.
            Sementara itu Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan Muslim mengatakan, jemaah Haji Kloter 15 / MES berjumlah 374 orang berasal dari Labuhan Batu Utara 280 orang, Tebing Tinggi 2 orang, Medan 3 orang, Deli Serdang 63 orang, Tanjung Balai 14 orang, Tapanuli Utara 5 orang, TPHD labura 2 orang, TPHI 1 orang, TPIHI 1 orang dan TKHI 3 orang.
            Muslim menambahkan, satu orang jemaah haji telah kembali pada Kloter 10/MES atas nama Maidun Raja Ulong Munthe Bin Raja Ulong Sarip usia 66 tahun manifes 393 asal Labura.
            “Satu orang jemaah haji ditunda kepulangannya karena sakit Atas nama Saudah Tukacil Abdullah Binti Tukacil usia 75 tahun manifes 348 beraalamat di Dusun VII Desa Paluh Kurau Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, ungkapnya. (REL/RH)


Sabtu, 30 September 2017

TAHUN DEPAN, PETUGAS HAJI TERUS DISELEKSI


Lihat foto dalam pesan



Medan (MPC)            Musim Haji tahun 2018, para petugas haji baik pemimpin maupun pembimbing Ibadah Haji yang akan melayani calon jemaah haji (Calhaj) harus diseleksi ketat dan diberikan pembekalan yang matang. Sehingga layanan haji dapat dicapai semaksimal mungkin.
            “Kalau bisa petugas haji di kloter itu, kecuali bagian medis, minimal dapat berkomunikasi denagn bahasa Arab walaupun pasif agar bisa mengerti apa yang dibilang orang Arab disana,” kata Humas Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kota Medan, H. Ikhwansyah Nasution (fhoto) yang juga Ketua KBIH Adlya baru-baru ini.
            Menurut Ikhwan, para petugas haji itu seharusnya memperhatikan jamaah haji berama kepala rombongan (Karom) dari KBIH yang bertugas untuk membimbing para jemaah.
            “Yah, harus pro aktiflah. Karena ratusan jemaah haji mengharapkan adanya pemberdayaan dan arahan dari pimpinan maupun pembimbing haji saat mereka menunaikan ibadah haji,” katanya.
            Ikhwan juga mencatat berbagai masukan penting bagi Kementerian Agama (Kemenag) agar bisa memilih petugas-petugas yang kompeten, memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih tentang Ibadah Haji.
            Atas kekurangan tersebut, lanjutnya, Forum KBIH siap membantu Kemenag untuk memberikan pembekalan kepada petugas-petugas haji agar hal seperti ini tidak terjadi lagi pada pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang.
            “Tidak hanya di Medan, di kota-kota lain seluruh Indonesia juga ada Forum KBIH, sehingga hemat saya tidak ada salahnya pihak Kemenag melibatkan forum ini dalam rangka pelatihan petugas haji agar Insya Allah kedepannya mereka lebih baik lagi,” ucapnya.
            Selain itu Ikhwan juga sangat mengharapkan agar pada pelaksanaan ibadah haji tahun depan, kemenag harus memastikan seluruh jamaah mendapatkan makanan atau catering secara penuh selama tinggal di Mekah.
            Seperti diketahui, H.Ikhwansyah Nasution dan jemaah KBIH Adlya, tergabung dalam Kloter 7 Embarkasi Medan bersama Wakil Walikota Medan H. Akhyar Nasution yang mutasi dari Kloter 14 bersama istrinya. (REL/RH).



KEMBALI DARI TANAH SUCI KAKAN KEMENAG SU DIPINDAH TUGASKAN


Lihat foto dalam pesan


Medan (MPC)
            Barangkali, DR. H. Tohar Bayoangin, M.Ag, selaku Kakan Kemenag SU merasa terkejut dan sedih, termasuk seluruh keluarganya, terutama istrinya sendiri, Kanapa? Karena belum lagi selesainya pemulangan Jemaah Haji Embarkasi Medan, Kakan Kemenag Su ini kembali dari Tanah Suci dipindah tugaskan, padahal tugasnya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Medan 1438 H/2017 M belum lagi selesai. Jadi bagaimana pertanggung jawabannya, kata beberapa sumber kepada MPC di Asrama Haji Medan. Mungkin kesedihan tentang pindah tugasnya, DR. H. Tohar Bayoangin, M.Ag, ini juga dirasakan pegawai yang dekat dengannya, termasuklah beberapa wartawan. Ketika berangkat Haji, Kakan Kemenag SU / Nyonya bukan jemaah biasa tapi sebagai petugas TPHD dan Nyonyanya juga TPHD yang bergabung dengan KBIH Multazam, di Kloter 13, mereka Gembira dan sedikit sedih, begitu juga ketika kembali dari Tanah Suci. Apakah ketika ditanah suci, ia sudah mengetahui, tentang kepindahannya, sebagai Ka Biro AUK, di Padang Sidempuan tersebut? Untuk diketahui, beliau memangku jabatan lamanya berkisar 3 tahun 3 hari.
            Menurut Informasi diperoleh MPC, diasrama Haji Medan, ketika Kakan Kemenag SU ini kembali pada Rabu 20 September 2017, berita pindah tugas itu belum diketahuinya, pada Senin 25 September 2017, ianya menerima Undangan Pelantikan dari Jakarta, pada saat itulah ianya baru mengetahui, bahwa dipindah tugaskan dan siapa yang bakal menggantikan jabatannya menjadi Kakan Kemenag SU, dan siapa pula yang memangku Jabatan Kakan Kemenag Kota Medan? Mari kita tunggu bersama siapa orangnya yang bakal menggantikannya (Semoga) (RH)


H. YAHYA ISHAK, LC MA DAN ISTRI BERSYUKUR DAPAT HIDAYAH DARI ALLAH SWT


Lihat foto dalam pesan



Medan (MPC)
H. Yahya Ishak, Lc. MA dan Hj. Aflah Chairani Pane merasa bersyukur mendapat Hidayah dan Keberkahan dari Allah SWT. Karena istrinya baru kembali dari Tanah Suci, Rabu (27/9). Semenatra ayah tiga anak ini sudah lebih dulu menunaikan ibadah haji pada tahun 2006 lalu.
“Saya berangkat haji hadiah dari Walikota Medan karena meraih Juara I MTQ Kota Medan pada tahun 2015 lalu, “Kata Yahya pada wartawan saat menyambut istrinya yang tergabung dalam Kloter 19 Embarkasi Medan.
Menurut dia, hidayah lainnya yang diberikan Allah SWT adalah beroperasinya Pondok Peantren (Ponpes) Darul Qur’an Berbasis Hafiz Qur’an yang dipimpinnya pada tahun ajaran 2017/2018 ini.
“Alahmdulillah, meski baru berdiri, namun masyarakat sudah percaya denagn keberadaan Ponpes Darul Qur’an yang berlokasi di Pasar X Tembung Kabupaten Deli Serdang. Saat ini ada 270 orang siswanya, ucapannya.
Disebutkan, Ponpes Darul Qur’an saat ini membuka pendidikan Tsanawiyah (SMP) dan Aliyah (SMA). Namun yang lebih dominan adalah siswa Tsanawiyah sekitar 160 orang Sedangkan Aliyah 110 orang.
“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Ponpes ini, setiap tahunnya seorang siswa harus bisa hafal 15 Zuz,” kata Yahya.
Semenatra ekreatris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan Muslim mengatakan, Jemaah Haji Kloter 19/Mes berumlah 389 orang berasal dari Asahan 297 orang, Medan, 66 orang Tanjung Balai 8 orang, Deli Serdang 8 orang, Binjai 2 orang, labuhan Batu Selatan 1 orang, TPHD Asahan 1 orang, TPHD Medan 1 orang, TPHI 1 orang, TPIHI 1 orang dan TKHI 3 orang.
Muslim menyampaikan, satu jemaah haji wafat pada kloter ini atas nama Ponimi Ngatimin Giso Bin Giso usia 62 tahun asal Kabupaten Asahan wafat tanggal 6 September 2017.
Dia menambahkan, tiga jemaah haji telah kembali pada kloter lain Atas nama Hanifah Muhammad Saleh Lubis Binti Mhd. Saleh Lubis asal Kabupaten Asahan kembali pada kloter 12/MES, Ramli Ponijan Karso Bin Ponijan Karso asal Kabupaten Asahan kembali pada kloter 13/Mes dan Sakeh Mat Kasim Bin Mat Kasim asal kabupaten Asahan kembali pada koter 21/Mes (REL/RH).


Minggu, 24 September 2017

Pemprovsu Dorong Realisasi Program Sejuta Rumah di Sumut


Pemprovsu Dorong Realisasi Program Sejuta Rumah di Sumut

Medan,(MPc)
Realisasi pembangunan rumah program sejuta unit rumah pemerintah di Sumatera Utara jumlahnya terus bertambah.  "Pada 2015 realisasi ada 12.000 unit dan 2016 sebanyak 15.000 unit," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Ida Mariana Harahap (kanan) di Medan, Rabu (20/9). Hal itu dikatakannya dalam kegiatan paparan program pembangunan Sumut di Press Room lantai 1 Kantor Gubernur Sumatera Utara didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas S Sitorus.
Ada penambahan realisasi, walaupun Ida mengakui masih minim jika dibandingkan dengan total kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Masih belum maksimalnya pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu antara lain karena terkendala harga lahan yang terus meningkat dan perizinan yang masih sulit,” ujar Ida.
Menurut dia, harga lahan di Sumut terus bergerak naik sementara harga rumah untuk program itu sebesar Rp123 juta per unit. Mengacu pada permasalahan itu, maka Pemprov Sumut berharap agar pemerintah kabupaten/kota bisa memberikan kebijakan yang menjadi solusi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Mulai dari memberikan kemudahan perizinan bagi pengembang yang membangun MBR dan termasuk membantu penyediaan lahan dengan harga terjangkau untuk proyek pembangunan sejuta unit rumah tersebut.
Ida menegaskan, kemudahan perizinan harusnya sudah dilakukan pemerintah kabupaten/kota karena juga sudah ada Paket Kebijakan Ekonomi tentang pemangkasan izin, prosedur  dan lainnya terhadap pembangunan properti. "Nyatanya menurut laporan pengembang,  proses perizinan masih sulit sehingga menggangu pengusaha untuk membangun MBR,"kata Ida Mariana Harahap.
Padahal "backlog (selisih pasokan dan kebutuhan) perumahan di Sumut cukup besar atau  sekitar 700ribuan unit dewasa in
Adapun untuk membantu kesulitan mendapatkan lahan murah, Pemprov Sumut berharap pemkab/pemkot busa membantu dengan pengadaan kawasan untuk kepentingan MBR itu.
Pemprov Sumut sendiri melalui Dinas Perumahan dan Kawaasan Permukiman memberikan dukungan dengan antara lain membantu prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi itu.
Penyediaan PSU diakuinya memang masuk dalam program pembagunan dinas itu yang termuat Dalam UU No 23 thn 2014.
Selain mendorong pencapaian program satu juta rumah,  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menargetkan hingga 2018 bisa merehabilitasi 6.600 unit rumah tidak layak huni di berbagai kabupaten/kota. "Dari target dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 itu,  Sumut hingga 2016 sudah merehabilitasi  3.434 unit rumah tidak layak huni warga,"ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Ida Mariana Harahap di Medan, Rabu.
Rehabilitasi sebanyak 3.434 unit rumah dengan dana APBD itu masing-masing sebanyak 1.425 unit di tahun 2013, sejumlah 625 pada 2014.  Serta  1.035 unit di 2015 dan 349 unit pada 2016. Rehabilitasi dilakukan di berbagai daerah seperti Nias, Deliserdang,Tapanuli Utara,  Serdangbedagai dan Langkat. "Pemprov Sumut berharap bisa merealisasikan target rehab rumah tidak layak huni itu agar kehidupan masyarakat semakin sejahtera,"kata Ida. Harapan bisa merealisasikan target itu karena berdasarkan data pada 2016, ada 192.800 rumah yang tidak layak huni di Sumut. "Selain dari APBD, Pemprov Sumut berharap tetap ada bantuan dan APBN seperti selama ini,"ujar Ida (dks.01)