MADYA POS.COM

Sabtu, 31 Desember 2016

Konfrensi PGRI- Walikota Ingatkan Saran dan Kritik-Pasca menikah

Pj.Walikota Buka Konfrensi Kerja PGRI Kota Tebing Tinggi Tahun 2016

dsc_3773Tebing Tinggi (MPC)
Pj. Walikota Tebing Tinggi H.Zulkarnain, SH, M.Si menghadiri sekaligus membuka Konfrensi Kerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tebing Tinggi, belum lama ini bertempat di Gedung Balai Kartini Tebing Tinggi.

Dalam sambutannya Pj. Walikota menyampaikan, sejatinya profesi guru adalah profesi yang sangat mulia, melalui kerja keras para gurulah tercipta generasi-generasi muda yang cerdas sebagai penerus bangsa ini. Akan tetapi akhir-akhir ini kita sering mendengar di berita-berita bahwa banyak guru-guru yang dikriminalisasi oleh para orang tua dengan tuduhan melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam anggaran dasar PGRI di katakan bahwa PGRI bertujuan untuk menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru, tenaga kependidikan, meningkatkan kesejahteraan dan kesetiakawanan anggotanya. Kedepan diharapkan PGRI di Kota Tebing Tinggi ini harus lebih baik dan menjadi organisasi yang profesional, karena organisasi ini adalah organisasi bagi orang-orang yang mau bekerja dengan tulus dan ikhlas demi kemajuan Bangsa dan Negara khususnya untuk Kota Tebing Tinggi.
Konfrensi kerja PGRI yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi juga dihadiri Ketua PGRI Sumatera Utara Drs.Abdul Rahman Siregar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Drs.H.Pardamean Siregar ,M.Ap Serta Para Guru Tk, SD, SMP, MTs, SMA/Ma dan SMK Se-Kota Tebing Tinggi.(dktt)

Pos Simpul Koordinasi Ke-4 Tahun 2016 Kota Tebing Tinggi

Pos Simpul Koordinasi Ke-4 Tahun 2016 Kota Tebing Tinggi
Pos Simpul Koordinasi Ke-4 Tahun 2016 Kota Tebing Tinggi
UU No.16 Tahun 2006 mengamanatkan penyampaian informasi di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan salah satunya adalah melalui Pos Simpul Koordinasi (Posko). Melalui forum Pos Simpul Koordinasi ini diharapkan dapat menyatukan persepsi dalam upaya meningkatkan motivasi dan kinerja kelompok tani di semua sektor serta wadah menyebarluaskan informasi tentang penerapan teknologi dalam pembangunan atau pengembangan bidang pertanian di wilayah kerja Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi.

Hal ini disampaikan Pj. Walikota Tebing Tinggi H.Zulkarnain, SH, M.Si pada saat membuka rapat Posko (Pos Simpul Koordinasi) ke-4 Tahun 2016, belum lama ini  bertempat di Gedung Hj.Sawiyah yang juga dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Tebing Tinggi diantaranya Ir.Pahala Sitorus, MM, Zainal Tambunan, Ogamata Hulu, SH,MH serta Camat dan Lurah se-Kota Tebing Tinggi.

Pj Walikota lebih lanjut menyatakan bidang pertanian harus bisa mendukung kontribusi terhadap produk domestik regional bruto dengan adanya penanganan yang intensif melalui pemanfaatan teknologi dan informasi agar bisa meningkatkan kuantitas maupun kualitas hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan maupun hasil olahan produk turunannya. Untuk itu diharapkan di dalam penggunaan peralatan alat-alat pertanian bantuan pemerintah kota agar dalam pelaksanaannya dilakukan secara adil dan merata, sehingga semua kelompok tani bisa merasakan manfaatnya demi mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan pertanian seperti yang di dambakan bersama.

Lebih lanjut beliau mengajak agar semua kelompok tani bisa mematuhi jadwal tanam yang telah di tentukan dan berharap para petani lebih bersemangat untuk mempertahankan, meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertaniannya agar supaya pembangunan pertanian di Kota Tebing Tinggi bisa lebih maju lagi daripada saat ini. Para Camat serta Lurah juga diminta agar melakukan pendataan terhadap kelompok tani, dan membantu di dalam pengurusan sertifikat tanah atas penghibahan aset kelompok tani yang dijadikan sarana dan prasarana pendukung pertanian. Mengkoordinasikan bersama Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan di dalam penggratisan PBB kepada para kelompk tani khusunya di sektor pertanian, tegas beliau.(dktt)

Wali Kota Ingatkan Seluruh SKPD Responsif Tindaklanjuti
Saran & Kritikan Sosial
Medan ( MPC )

            Pelaksanaan upacara bukan sekedar rutinitas, tetapi sekaligus merupakan wadah pembinaan untuk menjadi abdi masyarakat yang sejati. Sebab, upacara memiliki spirit, bahkan selalu memberikan semangat baru untuk mewujudkan aparatur yang handal dan  profesional, terutama dalam menyelenggarakan berbagai fungsi pelayanan publik.
            Demikian arahan Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi ketika memimpin upacara bendera dalam rangka Ppeningkatan Kesadaran Nasional dan Bela Bangsa bagi Apratur Sipil Negara (ASN)  di lingkungan Pemko Medan di halaman depan Balai Kota Medan, Senin (19/12).
            Dalam arahannya Eldin mengingatkan seluruh jajarannya, sekitar 2 Minggu  lagi waktu yang tersisa untuk mengimplementasikan pelaksanaam program kerja SKPD tahun 2016. Untuk itu ada beberapa catatan pokok yang harus segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
            Pertama, Eldin minta seluruh SKPD segera menyelesaikan seluruh program kerja yang sudah ditetapkan dalam APBD 2016, sekaligus dapat dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pokok pelaksanaan anggaran, yaitu tertib administrasi, tepat mutu,  dan tepat waktu.
            Selanjutnya yang kedua, Akhyar minta jajarannya untuk meningkatkan koordinasi, terutama dalam bentuk komunikasi langsung antar SKPD, sehingga berbagai program kerja yang diselenggarakan dapat bersinergi satu dengan yang lainya, misalnya, antara Dinas Binamarga, Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersihan dalam pengelolaan fungsi jalan, drainase dan taman kota, termasuk kebersihannya.
            Upacara  yang  juga dihadiri Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution MSi, Sekda Kota Medan, Ir Syaiful Bahri,  Staf Ahli,  Asisten Walikota,  pimpinan SKPD, Camat dan ASN di jajaran Pemko Medan, Eldin selanjutnya minta kepada seluruh SKPD agar lebih responsif menindaklanjuti berbagai saran disampaikan oleh berbagai stakeholder kota, termasuk kritikan sosial yang disampaikan melalui media sosial.
            “Saya minta kepada seluruh SKPD agar tidak mengabaikan begitu saja berbagai saran dan masukan serta kritik sosial yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok pembangunan yang ada. Tindak lanjuti  dengan objektif sesuai ketentuan yang berlaku!” tegasnya.
            Jelang berakhirnya tahun 2016, Eldin mengungkapkan banyak program kerja yang diselenggarakan masing-masing SKPD yang ada kalanya dipersepsikan oleh publik dikerjakans ecara terburu-burui sehingga kurang memperhatikan seni-seni bekerja dan terkesan dikerjakan kurang professional.
            Menyikapi curah hujan yang reletif  tinggi saat ini, Eldin minta SKPD terkait, termasuk camat,  lurah  dan kepling  untuk terus meningkatkan kewaspadaan sekaligus mengantisipasi berbagai dampak bencana maupun sosial yang terjadi. Salah satunya dengan menggiatkan gotong royong memberihkan parit-parit di lingkungan masing-masing, guna meminimalisir potensi genangan air maupun banjir yang terjadi.
             Terakhir, Eldin mengingatkan untuk peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kriminalitas, termasuk kemungkinan aksi teror. Terlebih lagi dalam waktu dekat ini umat Kristiani akan menyelenggarakan perayaan Natal dan Tahun Baru 2017.  Dimintanya,

             Di samping itu Eldin menilai perlu dilakukannya pengembangan forum komunikasi antar umat beragama yang ada, termasuk antara lembaga adat yang ada,  guna mewujudkan Kota Medan tetap kondusif, damai, serta memiliki sikap-sikap toleransi yang tinggi.
            “Mari tetap kita jaga kekompakan, kebersamaan dalam membangun kota ini. Kemudian, mari kita dedikasikan diri sepenuhnya sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab,"pungkasnya. (rn)
SATGAS SABER PUNGLI KOTA MEDAN SOSIALISASIKAN PENCEGAHAN PUNGLI DI KOTA MEDAN


Medan ( MPC)
Gerakan berantas Pungutan Liar (Pungli) terus dikampanyekan oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Medan. Setelah akhir Oktober lalu dibentuk Tim Satgas Saber Pungli Kota Medan oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan. Kali ini dilakukan sosialisasi tentang Rencana Unit Tugas Satgas Saber Pungli Kota Medan kepada seluruh Tim Saber Pungli di setiap Unit tugas instansi pemerintahan yang ada di Kota Medan, Rabu (21/12) di Hotel Grand Aston Medan.
Sebagai penanggungjawab Satgas Saber Pungli Kota Medan, Walikota Medan Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si menekankan pentingnya dilakukan sosialisasi pencegahan pungutan liar ini, sebagai gebrakan Tim Saber Pungli untuk memberantas praktek-praktek pungutan liar yang semakin marak berkembang saat ini, meneruskan Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
“Ingat, Saya sudah berkomitmen untuk tidak akan segan-segan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan pungli. Segera laporkan kepada Tim Saber Pungli bila terjadi praktek-praktek pungli di Kota Medan,” tegas Eldin menambahkan.
Dalam susunan Satgas Saber Pungli Kota Medan, Walikota Medan bertindak sebagai penanggung jawab berkoordinasi dengan unsur Forkopimda Kota Medan. Wakapolrestabes Medan dan Wakapolresta Belawan sebagai Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Unit Kota Medan. Serta unsur kelompok kerja yang terdiri dari Pokja Unit Intelijen, Pokja Unit, Pencegahan, Pokja Unit Penindakan, Pokja unit Yustisi.
Sebelumnya dikatakan panitia pelaksana Inspektur Kota Medan, Drs. Farid Wajedi, M.Si, sosialisasi ini dilakukan untuk mensosialisasikan rencana unit Satgas Saber Pungli Kota Medan kepada seluruh unit instansi kerja dari lingkungan Pemko Medan, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Medan dan Belawan yang telah membentuk Tim Saber Pungli di setiap instansinya. 
Kajari Medan, O. Nainggolan, SH, MH menuturkan bahwa tim saber pungli harus memiliki kekuatan hukum yang tepat agar setiap laporan nantinya dapat diproses dengan tepat, sebab ketika tim saber pungli tidak memperhatikan prinsip-prinsip kekuatan hukum, maka laporannya tidak akan dapat diproses.
Sementara itu Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Sandy Nugroho mengingatkan bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia, demokrasi menjadi pilar utamanya dengan pucuk pimpinan tertinggi ada di masyarakat. 
“Untuk itu mari kita semua sebagai bagian dari elemen pemerintahan dapat menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memperkuat fungsi pengawasannya. Jika pemerintah sudah tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat dapat menimbulkan ketidakstabilan fungsi pemerintahan,” ujar Sandy.
Demikian juga diungkapkan Dandim 0201/BS, Kolonel Inf. Maulana Ridwan, dirinya bersama unsur TNI siap bersinergi mendukung program Pemko Medan menciptakan iklim kerja yang bersih tanpa praktek pungutan liar kepada masyarakat.
Sosialisasi oleh Satgas Saber Pungli Kota Medan bersama Forkopimda Kota Medan turut dihadiri oleh Wakil Walikota Medan, Ir. Akhyar Nasution, M.Si, Sekda Kota Medan, Ir. Syaiful Bahri Lubis, Danyon Marhanlan I, Letkol Marinir Abdi Zunanda Tambunan, mewakili Danlanud Suwondo, Mayor Ardhianto, Kepala Kajari Belawan M.Syarifuddin, Inspektur Kota Medan, Drs. Farid Wajedi, M.Si, Pimpinan tinggi Pemko Medan, serta seluruh pimpinan SKPD yang ada di lingkup Pemko Medan. (rn)

Wali Kota Ikut Tax Amnesty Periode II
Medan (  MPC)
                Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi  menyampaikan Surat Pemberitahuan Harta (SPH) untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  Sumatera Utara I Jalan Suka Mulia Medan, Rabu (21/12).  Selain ingin mendukung program pemerintah sekaligus peningkatan penerimaan pajak, langkah ini juga dilakukan untuk memotivasi seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, terutama para pengusaha agar memanfaatkan program tax amnesty ini.
                SPH ini diserahkan langsung Wali Kota kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama Medan Polonia, Mangatas disaksikan Kanwil DJP Sumut I, Mukhtar. Sebab, SPH  yang disampaikan Wali Kota tersebut masuk wilayah KPP Pratama Medan Polonia.
                “Dengan mengikuti tax amnesty ini, kita tidak dikenai sanksi administrasi. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak, terutama para pengusaha agar memanfaatkan program ini.  Kita akan merasa lebih tenang dan nyaman lagi dalam bekerja tanpa rasa takut dikejar-kejar petugas pajak,” ungkapnya.
                Apalagi peran serta masyarakat dalam membayar pajak, jelas Wali Kota, menjadi pondasi utama keberhasilan  untuk membangun negeri. Lebih dari 75% APBN berasal dari komponen pajak. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang semakin meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan keajiban perpajakannya.
                “Oleh karenanya saya mengajak dan menghimbau masyarakat Kota medan, khususnya para jajaran SKPD kalau ada harta yang belum dilaporkan agar segera memanfaatkan program , sebab jangka waktu periode kedua ini tinggal beberapa hari algi. Jadi segera kunjungi Kanwil DJP Wilayah Sumut I atau KPP Pratama,” himbaunya.
                Sementara itu Kakanwil DJP Sumut I, Muchtar menjelaskan, program tax amnestyini ada 3 periode dan saat ini memasuki periode kedua, sedangkan periode ketiga akan berlangsung Januari sampai Maret 2017.  Dia berharap agar seleuruh amsyarakat yang menjadi WP untuk memanfaatkan program tax amnesty ini.
                “Saya melihat masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan program tax amnesty ini.  Sampai saat ini yang mengikuty tax amnesty baru sekitar 29.500 wajib pajak dari 363.000 wajib pajak yang terdaftar. Sedangkan total uang tebusan tax amnesty yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp.4,2 T dari Rp.4,4 T yang ditargetkan,” jelas Muchtar.
                Diakui Muchtar, masyarakat yang paling banyak mengikuti program pengampunan pajak ini adalah orang pribadi dibandingkan WP yang berbadan hukum.  Muchtar menduga, kondisi itu terjadi karena para  pengusaha beranggapan harta mereka sudah didudit sehingga merasa tidak perlu mengikuti tax amnesty. (rn)

Sampah Tahun Baru di Jakarta Didominasi Plastik dan Terompet

Jakarta  (Mpc) Hampir 225 ton sampah yang diangkut dari Jakarta, usai perayaan malam tahun baru. Bahkan 80 persen di antaranya berasal dari sampah plastik dan sisa terompet yang dibuang sembarangan.

"80 persen sampah yang kita angkut itu berjenis anorganik berupa plastik-plastik kemasan makanan dan minuman, styrofoam, kertas serta sisa-sisa terompet," ujar Kadis Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji, saat dihubungi, Minggu (1/1/2017).

Menurut Isnawa, parkir liar menjadi salah satu kendala yang menyulitkan proses pembersihan sampah maupun proses pengangkutan sampah.

"Kendala pembersihan sampah disebabkan oleh banyaknya gerobak PKL yang terhalang parkir-parkir motor dan mobil. Bahkan tadi sekitar pukul 03.50 WIB di kawasan Kota Tua belum sepenuhnya selesai dibersihkan, karena masih banyak warga yang malam usai pergantian tahun," jelas Isnawa.

Selain membersihkan sampah-sampah yang berserakan di jalan, pasukan oranye juga membersihkan sampah di pot-pot taman. Dengan cekatan dan tanpa henti mereka berusaha membersihkan sejumlah jalan di Jakarta.

"Petugas saya minta juga bersihkan sampah-sampah yang ada di pot dan taman-taman. Target pembersihan selesai jam 06.00 WIB atau sebelum jam 07.00 WIB pagi dan Jakarta sudah bersih kembali," pungkasnya.(dtn)

Drama Pasca Menikah, Bisakah Hubungan Keluarga yang Renggang Diperbaiki?

diposting oleh MADYA POSS.COM @ 17.52   0 Komentar