Sekda Nurdin APBD TA 2014-Jual beli Ijazah- M-ke IV- Jokowi

APBD TA 2014  Pertengahan Maret,

 Segera Akan  Dibelanjakan 

*Belanja Modal 17,5%, Seharusnya 30%

Medan, (mp.c)

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) H.Nurdin Lubis,SH,MM (bersama Gubsu,Gatot Pujo Nugroho,ST gambar sebelah kiri) )      menyatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun 2014  yang sudah disepakati baik oleh Pemprovsu maupun DPRD Sumut (Evaluasinya)  sudah dibawa Kepala Biro keuangan Setdaprovsu ke  Kementerian  Dalam  Negeri  di Jakarta

“  Dengan telah di bawanya APBD Sumut tahun 2014 ke Kementerian  Dalam Negeri di Jakarta, maka mudah-mudahan dalam pertengahan Maret 2014 ini, pihak Pemprovsu akan segera membayarkan dana  DBH (Dana Bagi Hasil ) dan BDB (Bantuan Daerah Bawahan   dan lainnya, “  tegas  Sekda Provsu kepada wartawan Selasa (25/2)  di kantor Gubernur, Sekda  didampingi Kepala Biro Keuangan Setda Provsu, Baharuddin Siagian.

Diakui  Sekda  Provsu, bahwa,  P.APBD Tahun 2014 diminta  Pihak  Mendagri untuk diperbaiki  kembali,  karena  ada penyusunannya dinilai kurang signifikan, seperti halnya, yang sebaik-baiknya, pada belanja modal  keseluruhannya seharusnya 30%  namun  belanja modal cuman 17,5 %.

Belanja  modal seharusnya 30% itu sesuai dengan Permendagri No. 27 tahun 2013 tentang Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah   Tahun Angggran 2014

Demikian juga dalam penyusunan APBD Tahun 2014, yang  sudah disampaikan ke Mendagri dari hasil evaluasi anggaran tersebut, masih belum melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD)  di semua jajaran Pemprovsu.Tapi meskipun demikian APBD TA 2014, dalam waktu dekat diharapkan sudah bisa membelanjakannya, beber Sekda Provsu, Nurdin Lubis.

Menyinggung  bahwa opini masyarkat di Sumut,  bahwa  ada sejumlah pemotongan anggaran dari  SKPD di Pemprovsu, yang diperuntukan menutupi dana kekurangan bayar untuk  anggaran BDB dan DBH, namun  Nurdin Lubis, menyatakan, untuk  pemotongan  anggaran dana di SKPD itu yang jelas dilakukan untuk dana efisiensi dan itu juga sudah kita lakukan koordinasi dengan Mendagri,

Sementara itu sumber menyebutkan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyatakan,  untuk memperlancar arus ekonomi dan roda perekonomian di Provinsi Sumatera Utara, maka diminta Pihak  Pemprovsu untuk segera mengeluarkan dan menyapaikan  Peraturan Daerah (Perda ) APBD Tahun Anggaran 2014, dari anggaran yang sudah disyahkan menurut koredor hukum dan ketentuan lainnya .

Degan demikian pihak Pemprovsu dalam menjalankan dana  APBD TA 2014 tepat waktu dan sasaran, karena diingatkan  Dirjen bahwa jika keterlambatan dari batas waktu yang ditetapkan, maka dapat dikenakan berupa sanksi seperti pemotongan anggararan yang bersumber s dari dana  DAU ”ujar Dirjen Perimbangan Keuangan  Boediarso Teguh Widodo. (01.nn)

Praktik Jual Beli Gelar

Hati-hati, Niat Dapat Ijazah Pria Ini Malah Tertipu

Jakarta(mp.c) - Malang nian nasib Iim empat tahun lalu. Waktu itu pria berusia 25 tahun tersebut harus kehilangan uang Rp 2 juta karena tertipu saat berniat membuat ijazah.

Pengalaman ini membuat pria yang bekerja di bengkel sepeda motor itu trauma. Bermaksud ingin mengubah nasib, tapi Iim malah apes. Dia mengaku tidak mau lagi berurusan sama calo dalam persoalan apapun.

Awalnya Iim menginginkan ijazah tingkat sekolah menengah atas untuk mencoba melamar pekerjaan yang lebih baik. Karena orangtua tidak punya biaya, Iim harus berhenti saat duduk di kelas dua sekolah teknik menengah.


Berbagai cara pun dilakukan untuk menemukan orang yang bisa mengurus ijazah dengan cara instan. Mulai koneksi teman hingga pencarian di internet dilakukan (dtc).

 

 MINGGU  KEEMPAT  PEBRUARI  2014

Dengan Membayar PKB Dan

 BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin

 Keabsahan Kepemilikan Kenderaan 

Bermotor Anda   

Jokowi: Sudah 1,5 Tahun Saya Blusukan, Sesekali Kampanye ya Nggak Apa

Jakarta -(mpc_) Jokowi ditunjuk PDIP sebagai juru kampanye nasional. Eks Wali Kota Solo ini pun menyanggupi perintah partainya.

"Kalau jadwalnya berangkat ya saya berangkat. Saya sehari-hari selama 1,5 tahun juga udah Sabtu Minggu sudah blusukan terus lah. Sesekali kampanye ya nggak apa-apa," kata Jokowi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2014).

Jokowi mengaku sudah mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk kegiatan kampanyenya ini.

"Itu sudah izin dari Mendagri," ungkap suami Iriana Joko Widodo ini.

Jokowi bersama 6 gubernur yang berasal dari PDIP dipastikan akan menjadi jurkamnas PDIP selama masa pemilu 2014. Selain Jokowi, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalbar Cornelis, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Gubernur NTT Frans Lebuh Raya, Gubernur Bangka Belitung Rustam Efendy, dan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P.

Selain itu juga ada Wagub Kepri Suryo Respationo, Wagub Banten Rano Karno, Wagub Jateng Heru Sujatmoko, juga Ketua Fraksi Puan Maharani dan struktur DPP serta legislatif.(dtc)

 

 

300 Kontainer Besi Bekas Masih Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok

Jakarta (mp.c)-Keberadaan ratusan kontainer besi tua di Pelabuhan Tanjung Priok dibenarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono memastikan masih ada 300 kontainer berisi scrap atau besi tua yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Kalau di KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) sekitar 300 kontainer isi scrap karena itu masih proses penyidikan," kata Agung saat ditemui di Gedung Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais Jakarta, Jumat (28/02/2014)

Setelah proses penyelidikan selesai, dan terbukti 300 kontainer tersebut memang melanggar ketentuan impor, maka DJBC akan langsung memusnahkannya. "Habis itu prosesnya pengadilan, bisa menang bisa kalah dan bisa dimusnahkan," imbuhnya.

Sementara itu, terkait kontainer yang berisi daging, Agung mengaku sudah dilakukan reekspor (pemulangan) ke negara asal.(dtf)

Banyak Hutan, Tapi Indonesia Impor Kayu Rp 33 Triliun di 2013

Jakarta (mp.c)-Selain sebagai eksportir kayu dan produk kayu, Indonesia juga rutin mengimpor produk serupa setiap tahun. Tahun lalu, jumlah kayu dan produk kayu yang diimpor Indonesia mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 33 triliun. Impor terbesar datang dari Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, umumnya kayu yang diimpor Indonesia adalah jenis kayu negara subtropis dan furnitur.

"Indonesia mengimpor sekitar US$ 3 miliar. Importir dari negara yang kita ekspor juga yaitu dari Eropa dan Amerika yaitu karena perbedaan jenis kayu di sana ada kayu subtropis dan kita impor juga furnitur," ungkap Bayu di Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (28/02/2014).

Jumlah kayu dan produk kayu yang diimpor Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan ekspor produk serupa. Setiap tahun, Indonesia mampu mengekspor hingga US$ 10 miliar untuk kayu dan produk kayu. Terlebih dengan adanya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sudah diratifikasi Uni Eropa kamarin di Brussels diprediksi akan menambah jumlah ekspor kayu dan produk kayu Indonesia.

"Dengan sistem ini Indonesia mempunyai daya saing lebih tinggi dari negara lain dan negara pertama yang menggunakan sistem keamanan legalitas kayu. Total ekspor produk kayu dan kayu mencapai Indonesia mencapai US$ 10 miliar dan kita berharap dengan ratifikasi ini kita lebih dimudahkan untuk ekspor dan ekspor kita akan meningkat 7-8%. Ini kabar gembiranya," jelasnya.

Produk yang paling besar diekspor Indonesia adalah kertas dengan total nilai US$ 4 miliar, kayu lapis US$ 2,5 miliar dalam bentuk pulp (bubur kertas) yang mencapai US$ 1,5 miliar. Sedangkan negara tujuan kayu dan produk kayu Indonesia adalah ke Jepang yaang terbesar dengan nilai US$ 2 miliar, China US$ 1,5 miliar, AS dan Eropa masing-masing US$ 1 miliar.

Sedangkan untuk perlakuan SVLK terhadap kayu impor, pemerintah masih membicarakan hal ini dengan Kementerian Kehutanan.(dtf)

Cuma Dapat Tambahan 2.200 Pegawai, Dirjen Bea Cukai: Kita Butuh 5.000

Jakarta (mp.c) -Tahun ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendapatkan tambahan pegawai baru sebanyak 2.200 pegawai. Akan tetapi Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandono belum puas karena ia meminta tambahan 5.000 pegawai bukan 2.200 pegawai.

"Dulu saya sampaikan kami butuh 5.000 pegawai, sekarang baru 2.200 pegawai," ungkap Agung saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais Jakarta, Jumat (28/02/2014).

Ke 2.200 pegawai baru langsung ditempatkan di beberapa kantor pengawasan DJBC di seluruh pelabuhan di Indonesia. Ia pun beralasan penambahan jumlah pegawai terus dilakukan DJBC karena tugas yang semakin berat dan kegiatan penyelundupan barang yang jumlahnya semakin besar

"Salah satu cara agar kita bisa melakukan kegiatan ini pegawai baru ada sekitar 2.200 pegawai baru yang kita rekrut uuntuk melengkapi kantor-kantor pengawasan dan pelayanan kita. Karena dengan tugas baru akan perlu pengawasan detail dan tenaga baru," imbuhnya.

Tahun ini ada beberapa agenda penting yang menjadi target Bea Cukai yaitu optimalisasi pendapatan dari sektor bea dan cukai. Kemudian meminimalisir proses pemasukan narkoba dan mengawasi proses pemasukan barang yang sesuai dengan label SNI (Standarisasi Nasional Indonesia).

"Target (pendapatan) BK (Bea Keluar) bukan untuk ditargetkan. Tapi target totalnya kan Rp 170 triliun. Itu ada potensi untuk naik lagi. Bea cukai disuru nambah lagi penerimaannya. Target bea cukai pokoknya we'll do our best," jelasnya.(dtf)

 

Ucapan Selamat & Sukses

Atas Pelantikan

 

dr.H. Indra Salahuddin

Sebagai  Sekdakab Langkat

Yang Dilantik Oleh Bupati Langkat,

H. Ngogesa Sitepu,SH

Rabu, 18-2-2014

Semoga Sukses & Jaya dalam Mengemban  Tugas

Dari

Groub Surat kabar  Madya Pos

Pemimpin Umum/Pem.redaksi

Media Online

MADYA POS.COM

Nasran Nasution

Sekda Provsu : Nurdin Lubis, SH,MM :

APBD TA 2014 Sudah Disyahkan Mendagri,  BDB  Akan Segera  Dibayar

*Penyusunan APBD TA 2014, Pemprovsu    Koordinasi  dengan BPKP dan KPK

Medan (mp.c)

Sekretaris  Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) Nurdin Lubis (fhoto) menyatakan, Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah (APBD) TA 2014 sudah disyahkan Menteri  Dalam Negeri  (Mendagri ) tanggal, 13 Februari 2014, kemudian dalam minggu depan akan diperbuat Peraturan daerah (Perda) oleh Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumut, dengan demikian dipertengahan  bulan  Maret 2014, pembayaran BDB (Bantuan Daerah Bawahan) Pem.Kabupaten/Kota, akan segera dibayarkan.

“ APBD TA 2014 sudah disyahkan oleh Mendagri, lalu pada Minggu depan akan disyahkan kembali oleh DPRD Sumut untuk dijadikan Perda-nya, dengan demikian pembayaran sisa dari dana  BDB dan lainnya , mudah2an dapat  terselesaikan,” ujar  Sekda Provsu, Nurdin Lubis, kepada wartawan ,Jumat/14/2)

Namun ketika ditanya wartawan Sekda Provsu, soal pembayaran siasa   BDB terhadap pemerintah Kabupaten dan Kota, Sekda lupa, yang jelas katanya,  setelah adanya Perda APBD Sumut TA 2014 yang disyahkan DPRD Sumut, maka pihaknya akan membayar Dana BDB tahun anggaran 2013  dan lainnya.

Sekda Provsu, Nurdin Lubis, sebelumnya menyatakan juga bahwa, dana APBD TA 2014 sudah diuji oleh Mendagri, penataannya juga disususun dan dikoordinasikan   antara Badan Pengawas  Keuangan dan Pembangunan (BPKP)   dengan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK), sehingga dengan demikian para SKPD tak perlu takut dan khawatir dalam menjalankan dana , APBD TA 2014,  namun  juga harus pengeluaran  yang bersumber dari dana  APBD  ini, disesuaikan dengan pos dan aturan yang ada..(01.nn)