TAHUN DEPAN, PETUGAS HAJI TERUS DISELEKSI

Medan (MPC)            Musim Haji tahun 2018, para petugas haji baik pemimpin maupun pembimbing Ibadah Haji yang akan melayani calon jemaah haji (Calhaj) harus diseleksi ketat dan diberikan pembekalan yang matang. Sehingga layanan haji dapat dicapai semaksimal mungkin.

            “Kalau bisa petugas haji di kloter itu, kecuali bagian medis, minimal dapat berkomunikasi denagn bahasa Arab walaupun pasif agar bisa mengerti apa yang dibilang orang Arab disana,” kata Humas Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kota Medan, H. Ikhwansyah Nasution (fhoto) yang juga Ketua KBIH Adlya baru-baru ini.

            Menurut Ikhwan, para petugas haji itu seharusnya memperhatikan jamaah haji berama kepala rombongan (Karom) dari KBIH yang bertugas untuk membimbing para jemaah.

            “Yah, harus pro aktiflah. Karena ratusan jemaah haji mengharapkan adanya pemberdayaan dan arahan dari pimpinan maupun pembimbing haji saat mereka menunaikan ibadah haji,” katanya.

            Ikhwan juga mencatat berbagai masukan penting bagi Kementerian Agama (Kemenag) agar bisa memilih petugas-petugas yang kompeten, memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih tentang Ibadah Haji.

            Atas kekurangan tersebut, lanjutnya, Forum KBIH siap membantu Kemenag untuk memberikan pembekalan kepada petugas-petugas haji agar hal seperti ini tidak terjadi lagi pada pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang.

            “Tidak hanya di Medan, di kota-kota lain seluruh Indonesia juga ada Forum KBIH, sehingga hemat saya tidak ada salahnya pihak Kemenag melibatkan forum ini dalam rangka pelatihan petugas haji agar Insya Allah kedepannya mereka lebih baik lagi,” ucapnya.

            Selain itu Ikhwan juga sangat mengharapkan agar pada pelaksanaan ibadah haji tahun depan, kemenag harus memastikan seluruh jamaah mendapatkan makanan atau catering secara penuh selama tinggal di Mekah.

            Seperti diketahui, H.Ikhwansyah Nasution dan jemaah KBIH Adlya, tergabung dalam Kloter 7 Embarkasi Medan bersama Wakil Walikota Medan H. Akhyar Nasution yang mutasi dari Kloter 14 bersama istrinya. (REL/RH).

KEMBALI DARI TANAH SUCI KAKAN KEMENAG SU DIPINDAH TUGASKAN

Medan (MPC)

            Barangkali, DR. H. Tohar Bayoangin, M.Ag, selaku Kakan Kemenag SU merasa terkejut dan sedih, termasuk seluruh keluarganya, terutama istrinya sendiri, Kanapa? Karena belum lagi selesainya pemulangan Jemaah Haji Embarkasi Medan, Kakan Kemenag Su ini kembali dari Tanah Suci dipindah tugaskan, padahal tugasnya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Medan 1438 H/2017 M belum lagi selesai. Jadi bagaimana pertanggung jawabannya, kata beberapa sumber kepada MPC di Asrama Haji Medan. Mungkin kesedihan tentang pindah tugasnya, DR. H. Tohar Bayoangin, M.Ag, ini juga dirasakan pegawai yang dekat dengannya, termasuklah beberapa wartawan. Ketika berangkat Haji, Kakan Kemenag SU / Nyonya bukan jemaah biasa tapi sebagai petugas TPHD dan Nyonyanya juga TPHD yang bergabung dengan KBIH Multazam, di Kloter 13, mereka Gembira dan sedikit sedih, begitu juga ketika kembali dari Tanah Suci. Apakah ketika ditanah suci, ia sudah mengetahui, tentang kepindahannya, sebagai Ka Biro AUK, di Padang Sidempuan tersebut? Untuk diketahui, beliau memangku jabatan lamanya berkisar 3 tahun 3 hari.

            Menurut Informasi diperoleh MPC, diasrama Haji Medan, ketika Kakan Kemenag SU ini kembali pada Rabu 20 September 2017, berita pindah tugas itu belum diketahuinya, pada Senin 25 September 2017, ianya menerima Undangan Pelantikan dari Jakarta, pada saat itulah ianya baru mengetahui, bahwa dipindah tugaskan dan siapa yang bakal menggantikan jabatannya menjadi Kakan Kemenag SU, dan siapa pula yang memangku Jabatan Kakan Kemenag Kota Medan? Mari kita tunggu bersama siapa orangnya yang bakal menggantikannya (Semoga) (RH)

H. YAHYA ISHAK, LC MA DAN ISTRI BERSYUKUR DAPAT HIDAYAH DARI ALLAH SWT

Medan (MPC)

H. Yahya Ishak, Lc. MA dan Hj. Aflah Chairani Pane merasa bersyukur mendapat Hidayah dan Keberkahan dari Allah SWT. Karena istrinya baru kembali dari Tanah Suci, Rabu (27/9). Semenatra ayah tiga anak ini sudah lebih dulu menunaikan ibadah haji pada tahun 2006 lalu.

“Saya berangkat haji hadiah dari Walikota Medan karena meraih Juara I MTQ Kota Medan pada tahun 2015 lalu, “Kata Yahya pada wartawan saat menyambut istrinya yang tergabung dalam Kloter 19 Embarkasi Medan.

Menurut dia, hidayah lainnya yang diberikan Allah SWT adalah beroperasinya Pondok Peantren (Ponpes) Darul Qur’an Berbasis Hafiz Qur’an yang dipimpinnya pada tahun ajaran 2017/2018 ini.

“Alahmdulillah, meski baru berdiri, namun masyarakat sudah percaya denagn keberadaan Ponpes Darul Qur’an yang berlokasi di Pasar X Tembung Kabupaten Deli Serdang. Saat ini ada 270 orang siswanya, ucapannya.

Disebutkan, Ponpes Darul Qur’an saat ini membuka pendidikan Tsanawiyah (SMP) dan Aliyah (SMA). Namun yang lebih dominan adalah siswa Tsanawiyah sekitar 160 orang Sedangkan Aliyah 110 orang.

“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Ponpes ini, setiap tahunnya seorang siswa harus bisa hafal 15 Zuz,” kata Yahya.

Semenatra ekreatris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan Muslim mengatakan, Jemaah Haji Kloter 19/Mes berumlah 389 orang berasal dari Asahan 297 orang, Medan, 66 orang Tanjung Balai 8 orang, Deli Serdang 8 orang, Binjai 2 orang, labuhan Batu Selatan 1 orang, TPHD Asahan 1 orang, TPHD Medan 1 orang, TPHI 1 orang, TPIHI 1 orang dan TKHI 3 orang.

Muslim menyampaikan, satu jemaah haji wafat pada kloter ini atas nama Ponimi Ngatimin Giso Bin Giso usia 62 tahun asal Kabupaten Asahan wafat tanggal 6 September 2017.

Dia menambahkan, tiga jemaah haji telah kembali pada kloter lain Atas nama Hanifah Muhammad Saleh Lubis Binti Mhd. Saleh Lubis asal Kabupaten Asahan kembali pada kloter 12/MES, Ramli Ponijan Karso Bin Ponijan Karso asal Kabupaten Asahan kembali pada kloter 13/Mes dan Sakeh Mat Kasim Bin Mat Kasim asal kabupaten Asahan kembali pada koter 21/Mes (REL/RH).

Pemprovsu Dorong Realisasi Program Sejuta Rumah di Sumut

Medan,(MPc)
Realisasi pembangunan rumah program sejuta unit rumah pemerintah di Sumatera Utara jumlahnya terus bertambah.  "Pada 2015 realisasi ada 12.000 unit dan 2016 sebanyak 15.000 unit," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Ida Mariana Harahap (kanan) di Medan, Rabu (20/9). Hal itu dikatakannya dalam kegiatan paparan program pembangunan Sumut di Press Room lantai 1 Kantor Gubernur Sumatera Utara didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas S Sitorus.
Ada penambahan realisasi, walaupun Ida mengakui masih minim jika dibandingkan dengan total kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Masih belum maksimalnya pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu antara lain karena terkendala harga lahan yang terus meningkat dan perizinan yang masih sulit,” ujar Ida.
Menurut dia, harga lahan di Sumut terus bergerak naik sementara harga rumah untuk program itu sebesar Rp123 juta per unit. Mengacu pada permasalahan itu, maka Pemprov Sumut berharap agar pemerintah kabupaten/kota bisa memberikan kebijakan yang menjadi solusi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Mulai dari memberikan kemudahan perizinan bagi pengembang yang membangun MBR dan termasuk membantu penyediaan lahan dengan harga terjangkau untuk proyek pembangunan sejuta unit rumah tersebut.
Ida menegaskan, kemudahan perizinan harusnya sudah dilakukan pemerintah kabupaten/kota karena juga sudah ada Paket Kebijakan Ekonomi tentang pemangkasan izin, prosedur  dan lainnya terhadap pembangunan properti. "Nyatanya menurut laporan pengembang,  proses perizinan masih sulit sehingga menggangu pengusaha untuk membangun MBR,"kata Ida Mariana Harahap.
Padahal "backlog (selisih pasokan dan kebutuhan) perumahan di Sumut cukup besar atau  sekitar 700ribuan unit dewasa in
Adapun untuk membantu kesulitan mendapatkan lahan murah, Pemprov Sumut berharap pemkab/pemkot busa membantu dengan pengadaan kawasan untuk kepentingan MBR itu.
Pemprov Sumut sendiri melalui Dinas Perumahan dan Kawaasan Permukiman memberikan dukungan dengan antara lain membantu prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi itu.
Penyediaan PSU diakuinya memang masuk dalam program pembagunan dinas itu yang termuat Dalam UU No 23 thn 2014.
Selain mendorong pencapaian program satu juta rumah,  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menargetkan hingga 2018 bisa merehabilitasi 6.600 unit rumah tidak layak huni di berbagai kabupaten/kota. "Dari target dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 itu,  Sumut hingga 2016 sudah merehabilitasi  3.434 unit rumah tidak layak huni warga,"ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Ida Mariana Harahap di Medan, Rabu.
Rehabilitasi sebanyak 3.434 unit rumah dengan dana APBD itu masing-masing sebanyak 1.425 unit di tahun 2013, sejumlah 625 pada 2014.  Serta  1.035 unit di 2015 dan 349 unit pada 2016. Rehabilitasi dilakukan di berbagai daerah seperti Nias, Deliserdang,Tapanuli Utara,  Serdangbedagai dan Langkat. "Pemprov Sumut berharap bisa merealisasikan target rehab rumah tidak layak huni itu agar kehidupan masyarakat semakin sejahtera,"kata Ida. Harapan bisa merealisasikan target itu karena berdasarkan data pada 2016, ada 192.800 rumah yang tidak layak huni di Sumut. "Selain dari APBD, Pemprov Sumut berharap tetap ada bantuan dan APBN seperti selama ini,"ujar Ida (dks.01)

Secara Nasional, Sumut Posisi ke-7 realisasi Investasi PMDN dan ke-11 PMA

Padangsidempuan, (MP)
Perkembangan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara sampai dengan triwulan II tahun 2017 sudah mencapai angka Rp 13,63 triliun dari target sebesar Rp 20,3 triliun. Secara nasional, untuk PMDN Sumut menduduki posisi ke 7 dan PMA peringkat ke-11.
Hal itu terungkapkan pada acara Forum Dialog Peningkatan Realisasi Investasi dan Daya Saing Daerah di Sumatera Utara di  Mega Permata Hotel, Padang Sidimpuan, Jumat (22/9). Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara dalam rangka membahas faktor-faktor penghambat investasi di daerah dengan tujuan meningkatkan realisasi investasi. Acara dihadiri oleh Deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) Ir M Azhar Lubis, MM, Kepala bidang pengawasan dan pengandalian Penanaman Modal  DPMPPTSP Provsu Hj Ir Mimi R Rangkuti, Ketua Kadin Tapsel Rahmat, MM, Dinas Penaman Modal dan PPTSP kabupaten/kota serta investor PMA/PMDN se Sumatera Utara.
Deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) Ir M Azhar Lubis, MM menjelaskan realisasi investasi PMDN Sumut pada tahun 2017 menduduki peringkat ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia setelah Jawa Timur, DKI, Jabar, Banten dan Kaltim. Sedangkan untuk PMA Sumut menduduki peringkat ke-11 setelah Jabar, DKI, Banten, Sulawesi Tengah, Sumsel, Papua, Kaltim, Jatim dan Bali.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Drs Bondaharo melalui Kepala bidang pengawasan dan pengandalian Penanaman Modal  Hj Ir Mimi R Rangkuti menjelaskan Tahun 2017 target realisasi investasi Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebesar Rp 20,3 triliun. Sementara perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN sampai dengan triwulan II tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara sudah mendapai angka Rp 13,63 triliun. Dengan rincian, realisasi investasi PMA sebesar Rp 7,8 triliun dan realisasi PMDN sebesar Rp 5,7 triliun.
Jika dibandingkan tahun 2016, target realisasi investasi di Sumut sebesar Rp 16,51 triliun dan telah tercapai melampaui target yaitu mencapai Rp 19,39 triliun. Sedangkan untuk tahun 2017, pihaknya juga optimis target realisasi investasi yang ditetapkan tercapai (dks.01)

Sainik BR, TPIHI : Seluruh Petugas Haji Utamakan Jemaah

 

Medan (MPC)

            Kita mengharapkan kepada seluruh Calon Jemaah Haji, untuk tetap menjaga kesehatan, karena Ibadah Haji Adalah Ibadah Fisik. Hal ini disampaikan Sainik BR, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Klter 17 dari Batu Bara kepada MPC, sebelum jemaahnya terbang ke tanah suci. Dan diharapkan TPIHI ini, disamping menjaga kesehatan, juga senantiasa berjamaah, kata Sainik BR yang membawa jemaah Batu Bara berjumlah 225 orang, Jemaah Batu Bara ketika hendak berangkat ke Asrama Haji  Medan, dilepas wakil Bupati Batu Bara yang disaksikan masyarakat.

            Kepada seluruh Calon Haji hendaknya dapat melaksanakan Haji ini, sesuai yang telah dilaksanakan waktu ketika manasyik. Apabila kita dapat melaksanakan Ibadah Haji ini seperti ketika pelaksanaan manasyik, Insya Allah Ibadah Haji yang kita laksanakan ditanah suci, kembali ke tanah Air memperoleh predikat Haji Mabrur, kata Sainik BR yang Kakan Kemenag Batu Bara, khusus kepada Risman Harahap dari Online MPC, di Asrama Haji Medan.

            Perlu diketahui, Calon Jemaah Haji dari Batu Bara Kloter 17 ini bergabung dengan Calon Haji dari Medan, kata Kakan Kamenag Batu Bara, mengakhiri keterangannya, sembari mengatakan, Hari kita nantikan Jemaah Haji Kloter 17 di Asrama Haji Medan 24 September 2017, Pukul 13.30 (RH. 2).

Dr. Windy Maidesi Siregar TKHI Kloter 17 Saya akan melayani Calon Jemaah Haji Sebaik-baiknya.

 

Medan (MPc)

            Saya bersyukur kepada Allah SWT, dimana hasil testing untuk petugas Haji, saya itu berhasil lulus. Dengan lulusnya saya testing, saya mendapatkan tugas sebagai Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan berangkat pada musim Haji Tahun 2017 ini perludiketahui, kelulusan saya dalam testing ini, bukanlah dengan kepintaran saya, tapi lulusnya saya pada testing untuk berangkat Haji, ini semata-mata pertolongan/ izin dari Allah SWT, hal ini dikatakan Dr. Windy Maidesi Siregar,  (gambar kanan) didampingi dua perawatnya, usai santap siang diruangan makan Asrama Haji kepada Risman Harahap dari Online MPC, pada mingu 13 Agustus 2017, Dr. Windy Mai Desi Siregar yang sehari-harinya bertugas, di dinas kesehaatan Provinsi Sumatera Utara ini menambahkan, tugas yang telah diamanahkan pemerintah ini akan dilaksanakan dengan baik, dan saya utamakan tugas untuk melayani calon jemaah Haji Kloter 17 ini, dari pada tugas pribadi, ucap Dokter yang baru pertama kali untuk melaksanakan Rukun Islam Ke 5 ini, (Naik) Haji. Apa sebab saya mengutamakan tugas terlebih dahulu, karena kepergian saya ke tanah suci bukanlah biaya sendiri, tapi dibiayai pemerintah, kata Dokter yang baru mempunyai 1 orang anak ini. Namun saya mengakui, tugas yang dilaksanakan ini tak dapat berhasil dengan baik, tanpa bantuan dari petugas lainnya. Maka saya berharap supaya seluruh petugas Haji yang telah dihunjuk, mari kita kerjasama untuk melayani calon jemaah Haji dengan sebaik-baiknya dan mari kita mohon kepada Allah SWT, supaya tugas kita berhasil dengan baik, kata petugas TKHI ini menambah keterangan kepada MPC.

            Kalaulah petugas Haji di Kloter 17 ini kompak, insya Allah seluruh Calon Haji ini ketika kembali pada minggu 24 September 2017 Pukul 13.30 dari tanah suci, memperoleh Haji Mabrur. Ketika MPC menanyakan, bagaimana menu yang disajikan pihak katring? Apakah ditemui 4 sehat 5 sempurna, kalau itu belum ditemui, karena pihak katring tidak menyediakan susu. Tapi kalau sama calon jemaah Haji, menu yang disajikan sudah baik, tapi kalau dikatakan, menuyang disajikan katring Tahun 2017 ini, belum dapat dikatakan 4 sehat 5 sempurna.

            Demikian dikatakan Dr. Windy Meidesi Siregar sebagai TKHI yang sudah terbang ke tanah Suci mengakhiri keterangannya khusus kepada MPC. Dan bagaimana hasil dari tugas TKHI ini ditanah suci, mari kita tunggu di Asrama Haji Medan, apapula komentar Jemaah Haji Kloter 17 yang kembali nanti.

            Untuk diketahui, Dr. Windy Meidesi Siregar tidak sendiri, tapi ditemani dua perawatnya, masing-masing, Sapinah Armaini, dari Puskesmas Glugur Darat dan Rahmad Maruli. (RH).

Pemprovsu Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda P-APBD 2017

Medan,(MPC)
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, SH, MH menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017 pada rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (11/9). Dalam hal ini, pendapatan daerah dalam PAPBD 2017 diasumsikan naik Rp 162 Miliar, dari Rp12,17 triliun (APBD 2017) menjadi 12,33 triliun pada PAPBD 2017 atau naik sekitar 1,34 persen.
"Kami berterimakasih dan mengapresiasi kepada Dewan atas kerja keras yang diberikan dalam beberapa hari ini sehingga banyak agenda tugas dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," Wagubsu dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman.
Sementara untuk belanja daerah, yang semula dianggarkan sebesar Rp13 triliun, direncanakan dalam Perubahan APBD 2017 akan mengalami pertambahan sebesar Rp387 miliar (2,97 persen) sehingga menjadi Rp13,4 triliun. Di mana untuk kelompok belanja tidak langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp8,6 triliun, direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp163,2 miliar (1,88 persen) sehingga menjadi sebesar Rp8,4 triliun. Penurunan tersebut secara signifikan terdapat pada jenis belanja hibah sebesar Rp471,4 miliar keperluan dana BOS SMA/SMK yang dialihkan ke belanja langsung SKPD Dinas Pendidikan.
Sedangkan pada belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp316 miliar untuk keperluan penyesuaan penambahan penyesuaian tunjangan penghasilan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penambahan belanja pegawai  juga untuk keperluan penyesuaian tunjangan DPRD sebagai akibat implementasi peraturan pemerintah nomor 18/2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD (sekitar Rp40 miliar).
Untuk belanja langsung, sebut Wagubsu, dari Rp4,3 triliun sebelumnya, mengalami pertambahan sebesar Rp550,9 miliar (12,6 persen) sehingga menjadi Rp4,9 triliun. Pertambahan anggaran belanja langsung dimaksud untuk mengakomodir berbagai program dan kegiatan prioritas yang bersumber dari perencanaan pemerintah provinsi dan juga bersumber dari hasil rapat kerja antara SKPD dengan komisi-komisi di DPRD Sumut.
Wagubsu menyampaikan, jika perubahan antara pendapatan daerah sebesar Rp12,3 triliun dengan rencana jumlah belanja daerah sebesar Rp13,4 triliun, maka pada P-APBD Sumut 2017 akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp1,08 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD murni, mengalami defisit Rp864,1 miliar, maka terdapat menambahan defisit sebesar Rp225 miliar.
Kemudian untuk menutup defisit anggaran tersebut, kata Wagubsu, rencananya akan ditutupi dari penerimaan pembiyaan yakni sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang semula dianggarkan Rp942 miliar, mengalami pertambahan sebesar Rp225 miliar (23,91 persen) menjadi Rp1,67 triliun. Jumlah ini berdasarkan Perda omor 3/2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, yang sebelumnya telah diaudit oleh BPK RI.
“Kami tetap mengharapkan masukan konstruktif dari dewan terhormat dalam pembahasan Perubahan APBD 2017 dengan mempedomani peraturan perundangan dan kemampuan keuangan daerah,”sebut Wagubsu
Selanjutnya, sidang paripurna akan dilanjutkan untuk mengagendakan dapat mendengarkan pandangan fraksi tentang nota keuangan Ranperda P-APBD Sumut 2017 pada jadwal berikutnya (dks.01)