Pemprovsu Terima CPNS-Hakim Minta Uang- UZ Hsb-Mabrur
Gubsu Tegaskan Harus Transparan,
Fair dan Akuntabel
# Pemprov Sumut Buka Lowongan 329
CPNS
# Warga Jangan Percaya Calo CPNS
Medan (mp.c)-
Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
formasi tahun 2013 sebanyak 329 orang yang terdiri dari guru SLB, dokter
spesialis, tenaga teknis dan pelatih olahraga. Selain Pemprov Sumut ada 14
kabupaten kota se Sumut yang juga membuka penerimaan sebanyak 1.354 CPNS.
Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo
Nugroho, ST melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pandapotan Siregar
menegaskan dalam penerimaan CPNS formasi tahun 2013 Pemprov Sumut mengikuti
sistem penerimaan yang ditetapkan oleh pusat.
Penerimaan akan lebih transparan dan akuntabel karena soal dibuat oleh konsorsium 15 perguruan tinggi negeri se Indonesia. Tak hanya itu, untuk menjamin fairnya ujian, maka pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dilakukan oleh pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
Penerimaan akan lebih transparan dan akuntabel karena soal dibuat oleh konsorsium 15 perguruan tinggi negeri se Indonesia. Tak hanya itu, untuk menjamin fairnya ujian, maka pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dilakukan oleh pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
"Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST
mendukung sepenuhnya sistem yang di terapkan pusat dalam tahapan penerimaan
CPNS dengan harapan diperoleh PNS yang berkompeten dan berkualitas," ujar
Pandapotan didampingi Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut, Kaiman Turnip pada
Siaran Pers di Kantor Gubsu, Kamis (19/9).
Dalam arahannya, lanjutnya, Gubsu menekankan agar peserta mempersiapkan diri sebaiknya. Gubsu kepada Kepala BKD Sumut juga menagaskan agar semua proses penerimaan CPNS harus fair dan kelulusan mutlak ditentukan oleh kemampuan.
Dalam arahannya, lanjutnya, Gubsu menekankan agar peserta mempersiapkan diri sebaiknya. Gubsu kepada Kepala BKD Sumut juga menagaskan agar semua proses penerimaan CPNS harus fair dan kelulusan mutlak ditentukan oleh kemampuan.
Oleh karenanya, Gubsu menghimbau
masyarakat jangan mempercayai tawaran meluluskan dan mengurus CPNS oleh oknum
tertentu.
"Kepada rekan-rekan pers dan
masyarakat luas dan seluruh pihak yang terlibat Gubsu juga mengajak ikut
melakukan pengawasan, agar prosesnya dapat lebih transparan sehingga dapat
menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa proses seleksi ini murni untuk
mendapatkan sumber daya manusia PNS yang profesional," ujar Pandapotan.
Selain melaksakan seleksi bagi
pendaftar umum, Pemprov Sumut akan menggelar seleksi bagi pegawai honorer
kategori 2(K2) sebanyak 20 orang. Pegawai honor kategori II ini adalah honorer
yang masuk database minimal tahun 2005 yang penggajianya diluar APBD.
Sementara untuk K 2 ini seluruh kabupaten/kota se Sumatera Utara melaksanakan
seleksi dengan formasi Binjai 211, Tanjung Balai 283, Tebing Tinggi 219,
Siantar 330, Sidempuan 54, Sibolga 66, Gunung Sitoli 355, Nias 371, Nias
Selatan 1.868, Nias Utara 740, Nias Barat 479, Deli Serdang 744, Serdang
Bedagai 743, Asahan 815, Batubara 588, Simalungun 1.028, Langkat 995, Karo 260,
Dairi 289, Pakpak Bharat 12, Tobasa 599, Samosir 233, Humbang Hasundutan 355,
Taput 471, Tapteng 605, Tapsel 306, Mandailing Natal 353, Padang Lawas 466,
Paluta 610, Labuhan Batu 574, Labura 527 dan Labuhsel 337.
Khusus untuk kategori II ini,
Sedangkan formasi bagi pendaftar
umum dilakukan juga oleh 14 kabupaten yaitu Sibolga 70 (sementara),
Tanjung Balai 70, Deli Serdang 35, Batubara 96, Tapteng 35 (sementara),
Tapanuli Utara 40 (sementara), Padang Lawas 91, Padang Lawas Utara
122, Labura 40, Labuhan Batu Selatan 82, Nias 220, Nias Barat 200, Nisel
50 dan Nias Utara 203. Pandapotan menjelaskan untuk Sibolga, Taput dan
Tapteng formasi di atas masih bersifat sementara menungu kualifikasi pendidikan
dari pemerintah pusat .
Pandapotan menjelaskan bahwa
Pemprovsu ditunjuk sebagai koordinator proses seleksi CPNS di Sumatera Utara,
dimana sesuai kesepakatan bersama beberapa kab kota yang melaksanakan
penerimaan ditetapkan tahapan penerimaan CPN diawali dengan pengumuman yang
dimulai 20 September -1 Oktober. Pendaftaran pada 23 September-4 Oktober dan
pelaksanaan ujian yang serentak pada 3 November 2013 bagi pelamar umum dan
kategori II.
Untuk kategori umum bagi seleksi
Pemprovsu dan seluruh kabupaten kota soal dipersiapkan oleh konsorsium 15
perguruan tinggi negeri dimana master soal diserahkan ke Pemprovsu mulai 5-11
Oktober 2013. Pemprov Sumut menyerahkan proses pencetakan soal kepada
Universitas SUmatera Utara. Sedangkan LJK dipersiapkan oleh pusat dan khusus
kategori II soal dan LJK semuanya dipersiapakan pusat. "Selesai ujian,
sisa LJK dikembalikan ke pusat. Hasil ujian dibawa ke pusat dan diperiksa di
sana," jelas Pandapotan.
Untuk pengumuman rangking, panitia
seleksi pusat akan menyerahkan kepada Gubsu untuk ditandatangani dan
selanjutnya diserahkan kembali ke panitia pusat untuk diperiksa kembali dan
akan diumumkan di situs pemerintahan resmi.(07/red rambe*)
Hakim yang Meminta Uang ke Ayin Jadi Orang Nomor 2 di PT Lampung
Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)
Jakarta (mp.c)- Sempat dijatuhi hukuman
etik karena meminta uang ke Artalyta Suryani tidak membendung karier
hakim Chaidir. Kini, Chaidir mendapat posisi baru sebagai orang nomor
dua di Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, Lampung."Hasil rapat pimpinan Mahkamah Agung (MA) memutasi Chaidir sebagai Wakil Ketua PT Banda Aceh menjadi Wakil Ketua PT Tanjungkarang," lansir website MA, Kamis (26/9/2013). Rapim itu digelar pada Rabu (25/9) kemarin.
Dalam catatan detikcom, MA mencopot Chaidir karena terbukti melanggar etika perilaku hakim karena menghubungi Ayin lewat telepon pada 1 Maret 2008. Ayin merupakan terpidana korupsi kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan.
Kala itu, Chaidir yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarat Barat (PN Jakbar) mengatakan ia akan bermain golf dengan dua hakim agung. Chaidir pun meminta sejumlah uang kepada Ayin.
Chaidir telah terbukti melanggar etika perilaku hakim dan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan atau pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua PN Jakbar. Chaidir telah melanggar pasal 3 ayat 1 huruf a PP No 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri jo pasal 5 ayat 18 Keputusan Ketua MA No 215/KMA/SK/XII/2007 tentang petunjuk pelaksaan perilaku hakim.
Namun Tim Promosi dan Mutasi (TPM) MA pada 29 November 2012 mempromosikan Chaidir dari hakim tinggi PT Jakarta menjadi Waka PT Banda Aceh. Belum setahun duduk di kursi empuk PT Aceh, kini dia diboyong MA ke Lampung.(dtn)
Gubsu: Koperasi Benteng Kekuatan
Hadapi Kapitalisme
Medan, (mp.c)
. Gubernur
Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menegaskan, di masa sekarang
koperasi masih sangat relevan mewarnai perekonomian nasional.Bahkan menurutnya,
koperasi merupakan benteng kekuatan menghadapi laju kapitalisme yang semakin
berkembang dalam arah pergerakan ekonomi global saat ini.
Beragam kritik dari para pengamat menyimpulkan kecenderungan kaum kapitalisme menguasai seluruh aspek perekonomian saat ini. Kondisi ini jika dibiarkan, tentu akan merusak tatanan ekonomi kerakyatan yang terus diupayakan bersama saat ini.
Untuk itu kontribusi dari pegiat koperasi sangat diharapkan untuk terus menahan laju kapitalisme itu. Karenanya koperasi harus terus ditumbuhkembangkan sebab sudah terbukti keberadaannya sebagai benteng yang efektif menghadapi kapitalisme.
Hal itu disampaikan Gubsu dalam acara HUT Koperasi ke-66 tingkat Provinsi Sumut di Aula Martabe Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (20/9). Hadir Direktur Pengembangan Bisnis Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Ir Halomoan Tamba MSi, Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba SH MM.
Hadir juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Drs Masri, para Kadiskop UKM se-Sumut, Ketua Dewan Koperasi Indonesi (Dekopin) Wilayah Sumut Drs Jabmar Siburian MM dan sejumlah pengurus Dekopin Kabupaten/Kota, para pengurus dan pegiat koperasi serta Asisten dan sejumlah Pimpinan SKPD Pemprovsu.
Bukti nyata kehebatan koperasi, menurut Gubsu dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja formal dan informal yang terserap melalui kegiatan usaha di koperasi. "Saya tadi juga mendapatkan kebenaran ini dari Direktur LPDB. Selain tenaga kerja, kontribusi positif koperasi sudah pasti untuk pertumbuhan ekonomi secara umum baik nasional maupun di Sumut," katanya.
Untuk itu melalui HUT Koperasi ke-66 itu, kata Gubsu, harus menjadi momentum kebangkitan koperasi. Perayaan HUT itu juga diharapkan memberi semangat yang lebih bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi agar semakin mandiri, kuat dan berdaya saing agar peran koperasi semakin meningkat dalam membangun perekonomian Sumut.
Salah satu cara yang paling efektif mewujudkan koperasi tumbuh dan berkembang, menurut Gubsu adalah seluruh insan koperasi harus mampu mengelola koperasi dengan sungguh-sungguh. Tentu saja hal itu menjadi tekad seluruh gerakan koperasi untuk terus meningkatkan kualitas SDM, disamping berani melakukan terobosan-terobosan baru.
UU Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992, menurut Gubsu dapat dijadikan memomentum untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi di Sumut dengan lahirnya berbagai kebijakan dan program sebagai implementasi dari UU itu.
"Saya berharap bupati dan walikota serta kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM, agar menjadi pemimpin yang paling depan melakukan langkah-langkah dalam rangka mendorong dan memajukan koperasi di wilayahnya masing-masing," ujarnya.
Di Sumut sendiri, lanjutnya, keberadaan koperasi dan UKM ke depan, akan ditopang dengan telah disahkannya Perda tentang PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut oleh DPRD Sumut. Jamkrida nantinya akan memfasilitasi Koperasi dan UKM yang layak tetapi belum bankable, terutama dalam pemenuhan jaminan kredit atau pembiayaan.
"Maka kami menghimbau kepada bupati/walikota untuk ikut sebagai pemegang saham. Demikian juga kepada loperasi di Sumut untuk ikut serta sebagai pemegang saham, mengingat PT Jamkrida Sumut membutuhkan modal dasar Rp 200 miliar, dimana sesuai UU pendirian PT, bahwa modal disetor minimal 25% dari modal dasar," ujarnya.
Ketua Dekopin Wilayah Sumut Drs Jabmar Siburian MM mengatakan, jaman keemasan koperasi seperti di masa orde baru, diharapkan dapat kembali bersinar di era reformasi saat ini melalui penguatan peran bersama secara integratif dan dengan terbitnya UU Perkoperasian untuk mendorong koprasi tampil lebih profesional tanpa mengabaikan jati diri koperasi.
Pada kesempatan itu, Jabmar menyampaikan terpilihnya Medan, ibukota Provinsi Sumut, menjadi tempat penyelenggaraan perayaan HUT Koperasi ke-67 tingkat nasional tahun 2014. "Ini juga menjadi tugas kita bersama agar acara itu nantinya lancar dan sukses," ujarnya.
Gubsu menyerahkan pinjaman dana bergulir Rp 11 miliar dari LPDB Kemenkop UKM kepada KPUM Medan, Penghargaan Koperasi Berprestasi Provinsi Sumut tahun 2013. Penghargaan Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SMA/SMK, MAN dan Pesantren, juga diberikan.(07/red.rambe*)
Beragam kritik dari para pengamat menyimpulkan kecenderungan kaum kapitalisme menguasai seluruh aspek perekonomian saat ini. Kondisi ini jika dibiarkan, tentu akan merusak tatanan ekonomi kerakyatan yang terus diupayakan bersama saat ini.
Untuk itu kontribusi dari pegiat koperasi sangat diharapkan untuk terus menahan laju kapitalisme itu. Karenanya koperasi harus terus ditumbuhkembangkan sebab sudah terbukti keberadaannya sebagai benteng yang efektif menghadapi kapitalisme.
Hal itu disampaikan Gubsu dalam acara HUT Koperasi ke-66 tingkat Provinsi Sumut di Aula Martabe Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (20/9). Hadir Direktur Pengembangan Bisnis Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Ir Halomoan Tamba MSi, Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba SH MM.
Hadir juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Drs Masri, para Kadiskop UKM se-Sumut, Ketua Dewan Koperasi Indonesi (Dekopin) Wilayah Sumut Drs Jabmar Siburian MM dan sejumlah pengurus Dekopin Kabupaten/Kota, para pengurus dan pegiat koperasi serta Asisten dan sejumlah Pimpinan SKPD Pemprovsu.
Bukti nyata kehebatan koperasi, menurut Gubsu dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja formal dan informal yang terserap melalui kegiatan usaha di koperasi. "Saya tadi juga mendapatkan kebenaran ini dari Direktur LPDB. Selain tenaga kerja, kontribusi positif koperasi sudah pasti untuk pertumbuhan ekonomi secara umum baik nasional maupun di Sumut," katanya.
Untuk itu melalui HUT Koperasi ke-66 itu, kata Gubsu, harus menjadi momentum kebangkitan koperasi. Perayaan HUT itu juga diharapkan memberi semangat yang lebih bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi agar semakin mandiri, kuat dan berdaya saing agar peran koperasi semakin meningkat dalam membangun perekonomian Sumut.
Salah satu cara yang paling efektif mewujudkan koperasi tumbuh dan berkembang, menurut Gubsu adalah seluruh insan koperasi harus mampu mengelola koperasi dengan sungguh-sungguh. Tentu saja hal itu menjadi tekad seluruh gerakan koperasi untuk terus meningkatkan kualitas SDM, disamping berani melakukan terobosan-terobosan baru.
UU Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992, menurut Gubsu dapat dijadikan memomentum untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi di Sumut dengan lahirnya berbagai kebijakan dan program sebagai implementasi dari UU itu.
"Saya berharap bupati dan walikota serta kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM, agar menjadi pemimpin yang paling depan melakukan langkah-langkah dalam rangka mendorong dan memajukan koperasi di wilayahnya masing-masing," ujarnya.
Di Sumut sendiri, lanjutnya, keberadaan koperasi dan UKM ke depan, akan ditopang dengan telah disahkannya Perda tentang PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut oleh DPRD Sumut. Jamkrida nantinya akan memfasilitasi Koperasi dan UKM yang layak tetapi belum bankable, terutama dalam pemenuhan jaminan kredit atau pembiayaan.
"Maka kami menghimbau kepada bupati/walikota untuk ikut sebagai pemegang saham. Demikian juga kepada loperasi di Sumut untuk ikut serta sebagai pemegang saham, mengingat PT Jamkrida Sumut membutuhkan modal dasar Rp 200 miliar, dimana sesuai UU pendirian PT, bahwa modal disetor minimal 25% dari modal dasar," ujarnya.
Ketua Dekopin Wilayah Sumut Drs Jabmar Siburian MM mengatakan, jaman keemasan koperasi seperti di masa orde baru, diharapkan dapat kembali bersinar di era reformasi saat ini melalui penguatan peran bersama secara integratif dan dengan terbitnya UU Perkoperasian untuk mendorong koprasi tampil lebih profesional tanpa mengabaikan jati diri koperasi.
Pada kesempatan itu, Jabmar menyampaikan terpilihnya Medan, ibukota Provinsi Sumut, menjadi tempat penyelenggaraan perayaan HUT Koperasi ke-67 tingkat nasional tahun 2014. "Ini juga menjadi tugas kita bersama agar acara itu nantinya lancar dan sukses," ujarnya.
Gubsu menyerahkan pinjaman dana bergulir Rp 11 miliar dari LPDB Kemenkop UKM kepada KPUM Medan, Penghargaan Koperasi Berprestasi Provinsi Sumut tahun 2013. Penghargaan Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SMA/SMK, MAN dan Pesantren, juga diberikan.(07/red.rambe*)
Walikota Tebing Tinggi: Ir.H. Umar
Ziunaidi Hasibuan,MM
Tampilkan Dirikita Sebagai
Haji dan Hajjah yang Mabrur
Medan, (mp.c)
.Kloter 10 Calhaj 435 orang meninggalkan Asrama Pangkalan Mansur menuju
Embarkasi Kuala Namu Internasional Airport. (KNIA) menuju Tanah Suci Mekkah
berasal dari Tebing Tinggi 146 orang,Pematang Siantar 123 orang,Simalungun 99
orang,Medan 60 orang petugas 7 orang.
Kloter 10 Calhaj dua orang ditunda
Keberangkatannya ke tanah suci karena sakit, Siti Sawiyah Binti Yahya Mukhtar
Nasution,usia 70 tahun manifest 396 asal Medan karena sakit sebelum masuk Ahmed
dan Siti Era Binti H.Dahlan Harahap,usia 43 tahun manifest 015 asal Tebing
Tinggi karena menderita sakit Varucella setelah masuk Ahmed dan dirujuk di RS
Haji Medan.
Pemberangkatan Kelompok terbang 10
yang dihadiri Komisi Pengawas Haji Indonesia Drs.H.Abidin Syah Siregar, Imam
Addarukui Wakil Ketua Komisioner Urusan Haji Indonesia,Wakil Walikota Pematang
Siantar Drs.Koni Ismail Siregar,Wakil Bupati Simalungun H.Nuriati
Damanik,dan Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM.
Dalam kata sambutan yang disampaikan
Umar Zunaidi didepan Calon Jemaah Haji Tampilkan Jati Dirikita sebagai Haji
Hajjah yang Mabrur Kami sampaikan do’a, kepada para Dhuyufurrohman,kami
harapkan para jamaah calon haji seluruh yang berangkat ke tanah suci menjaga
ke kompakan sesama para jemaah haji yang perlu mendapat bantuan dibantu yang
tua tentu saja mengharap bantuan dari yang muda Ingat pesan kami sebagai yang
mewakili Pemerintahan dari daerah masing-masing. Pematang Siantar,Kabupaten
Simalungun,Medan,dan Tebing Tinggi,pinta Umar Zunaidi.
Pesan Umar Zunaidi Jangan lupa
do’akan kami dari tanah suci semaoga sukses menjalankan roda pemerintahan
semoga Negeri kita Indonesia aman dan damai kondusif Indonesia tetap
dalam lindungan Allah Subhanauta’ala khususnya daerah Sumatera utara,ucapnya.
Selesai acara pemberangkatan para
Calon jamaah haji kepada wartawan Umar Zunaidi menjelaskan kepada seluruh
jamaah calon Haji yang berangkat dari Tebing Tinggi kami berikan kontribusinya
bantuan seperangkat pakaian sholat sejada dan handuk dibagikan kepada mereka
untuk kepada karom dan karu diberikan bantuan kepada mereka.
Ditanya wartawan harapan dari Bapak
terhadap jemaah calon jamaah Haji Umar Zunaidi menjelaskan semoga mereka
menjadi Haji yang mabrur dan mabruro maka perlu mematuhi petunjuk apa yang ada
kesabaran dalam menjalankan ibadah peraturan yang diberikan kepada
mereka.(07/red.bahren)
Ruhut Tak Juga Dilantik Jadi Ketua
Komisi III DPR, Ada Mafia Bermain?
"Setelah dilantik sebagai Ketua Komisi III DPR, Ruhut Sitompul diharapkan segera membersihkan mafia proyek di tubuh Polri dan membersihkan oknum-oknum Komisi III yang selalu ikut cawe cawe dalam berbagai proyek pengadaan di tubuh Polri," jelas Netta dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Kamis (26/9/2013).
Netta menjelaskan, pengganjalan Ruhut ini amat jelas. Selama ini ruwet dan amburadulnya proses proyek pengadaan di Polri tak terlepas dari berbagai manuver oknum-oknum di legislatif. Akibat manuver ini, mafia proyek tumbuh subur di tubuh Polri.
"Para jenderal Polri tidak berdaya dan pasrah saja ketika institusinya diobok-obok mafia proyek yang bersekutu dgn oknum legislatif. Akibatnya, banyak proyek-proyek yang tidak masuk akal terjadi di Polri," jelasnya.
Netta memberi contoh soal proyek yang mengundang tanya di tubuh kepolisian. Misalnya pengadaan ratusan mobil patroli Ford 2500 sampai 3000 cc dgn bahan bakar Pertamax Plus. Pengadaan ini tidak masuk akal jika dilihat dari jatah bahan bakar dlm anggaran Polri, yakni hanya 10 liter premium perhari.
"Akibat manuver oknum legislatif yg bersekutu dgn mafia proyek, Polri menjadi diperdaya. Dengan tampilnya Ruhut sebagai Ketua Komisi III diharapkan segera membasmi praktek-praktek mafia proyek ini. IPW berkeyakinan Ruhut bisa melakukan hal itu. Kerja sama Ruhut dengan Kapolri Timur Pradopo dan Wakapolri Oegroseno akan menjadi kerjasama ideal dalam mendorong perubahan yang signifikan di tubuh Polri," urainya.
Menurut IPW, Ruhut tidak pernah terlibat dalam mafia proyek dan tidak pernah ikut-ikutan main proyek di Polri. "Ruhut relatif bersih dari dugaan KKN. Track record Ruhut bisa diandalkan dibandingkan dgn anggota Komisi III lainnya. Jadi tidak ada alasan untuk mengganjal Ruhut," tutupnya.(dtn)
Gubsu Desak PLN Jangan Semena-mena Padamkan Listrik
* PLN Harus Buat Jadwal Pemadaman Yang Profesional
MEDAN – Madya
Pos.Com,20-9-2013.Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, MSi
mendesak PLN segera bertindak cepat menyelesaikan krisis listrik yang justru
semakin menjadi-jadi dalam dua pekan terakhir. Pemadaman listrik yang tidak
terjadwal dan cenderung semena-mena dikhawatirkan akan memicu kemarahan warga.
Kepada wartawan di Gubernuran, Jl Sudirman, Medan,
Jumat (20/9), Gatot Pujo Nugroho mengakui banyak menerima keluhan dari
masyarakat .
“Sudah tak terhitung lagi, banyak yang langsung menelepon
dan lebih banyak lagi yang meng-SMS. Intinya masyarakat menilai PLN sudah
kelewatan melakukan pemadaman. Tidak terjadwal, sudah seperti minum obat dan
waktunya juga tak terukur,” ungkap Gubsu sambil menunjukkan beberapa SMS penuh
kekesalan kepada PLN.
Tak hanya lewat SMS, Gatot Pujo Nugroho juga memantau
keresahan warga Sumatera Utara melalui jejaring social. Kicauan dan celotehan
masyarakat sosmed sepedas apapun menurutnya harus jadi bahan introspeksi bagi
seluruh pegawai PLN.
“ Pedas-pedas statusnya, tapi itulah fakta yang harus jadi
cermin bagi PLN. Sumatera Utara pernah mengalami situasi seperti ini 5-6 tahun
lalu, dan kini krisis kembali terulang. Janganlah terulang lagi 6-7 tahun ke
depan. Harus ada solusi cerdas dan penyelesaian tuntas,” imbuhnya.
Gubernur Sumatera Utara sendiri sudah berkali-kali
menyampaikan kondisi kelistrikan dan kegeraman masyarakat Sumatera Utara ini ke
Pemerintah Pusat, baik melalui Dewan Energi Nasional maupun langsung menelpon
Direktur Utama PLN Nur Pamudji.
Atas laporan dan desakan ini, pada 5 September lalu Nur
Pamudji akhirnya menemui Gubernur Sumatera Utara di Gubernuran. "Dalam
setiap kesempatan bertemu dengan saya, Pak Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo
Nugroho selalu menanyakan solusi atas krisis listik di Sumut. Setidaknya ada
tiga kali Pak Gubernur menanyakan solusi krisis listrik yang menimpa masyarakat
Sumut. Karenanya hari ini saya datang untuk melaporkan kondisi kelistrikan di
Sumatera Utara," kata Nur Pamudji saat itu.
Kemarahan warga di Binjai dan Lubukpakam dua hari lalu,
menurut Gubsu harus menjadi kemarahan terakhir warga pada kinerja PLN. Gubsu
meminta, jika pemadaman memang tidak terelakkan, maka PLN harus membuat
jadwal pemadaman secara professional.
Jadwal professional itu harus bisa mengatur kapan
pemadaman di satu wilayah dilakukan, berapa lama padamnya dan terjadi berapa
kali dalam 24 jam.
“ Jadwal pemadaman harus dibuat professional, agar semua
pihak tetap bisa bekerja. Saya menerima SMS dari ibu-ibu yang bahkan tidak bisa
menggosok seragam anak-anaknya karena jadwal padam bisa terjadi pagi hari, lalu
disusul siang dan kembali terjadi malam, ini jelas memancing-mancing orang
marah namanya. PLN tidak boleh semena-mena,” tegas Gubsu.
Sesuai dengan hasil pertemuan dengan Nur Pamudji yang
menjelaskan pemadaman akan berangsur pulih pada November mendatang, seiring
mulai beroperasinya 3 genset sewaan, Gubsu berharap jadwal ini tidak molor
lagi.
“ Kita tunggu November mendatang, semoga bisa tepat waktu,
Dan saya himbau masyarakat tetap bias (bahren rambe)
Empat Hari Melemah, IHSG Mulai Menguat
Jakarta (mp.c)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih melanjutkan pelemahan meski sudah turun selama empat hari berturut-turut. Pagi ini IHSG dibuka berkurang 3 poin.
Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah di posisi Rp 11.480 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan kemarin di Rp 11.460 per dolar AS.
Pada perdagangan preopening, IHSG menipis 3,820 poin (0,09%) ke level 4.402,947. Sedangkan Indeks LQ45 berkurang 0,974 poin (0,13%) ke level 736,062.
Mengawali perdagangan, Kamis (26/9/2013), IHSG dibuka naik 20,708 poin (0,49%) ke level 4.428,475. Indeks LQ45 dibuka menguat 4,704 poin (0,64%) ke level 741,740.
Indeks mulai menguat berkat aksi beli selektif. Hampir seluruh indeks sektoral di lantai bursa berhasil naik.
Hingga pukul 9.05 waktu JATS, IHSG bertambah 16,542 poin (0,38%) ke level 4.423,309. Sementara Indeks LQ45 melaju 3,691 poin (0,50%) ke level 740,727.
Kemarin IHSG terpuruk 53 poin terkena aksi jual yang marak dilakukan investor. Asing tercatat melakukan jual bersih senilai lebih dari Rp 500 miliar.
Semalam Wall Street melemah untuk hari kelimanya berturut-turut, koreksi terpanjang sejak akhir 2012 lalu. Pelaku pasar khawatir atas habisnya anggaran pemerintah gara-gara program stimulus.
Bursa-bursa di Asia bergerak mixed cenderung melemah pagi ini. Hanya bursa Korea Selatan yang bisa menguat.
Berikut situasi di bursa-bursa regional di pagi hari ini:
Indeks Komposit Shanghai turun 9,24 poin (0,42%) ke level 2.189,28.
Indeks Hang Seng melemah 92,73 poin (0,40%) ke level 23.116,90.
Indeks Nikkei 225 berkurang 142,99 poin (0,98%) ke level 14.477,54.
Indeks KOSPI naik ke 4,01 poin (0,20%) level 2.002,07.(ang/dnl) (dtf)
SELEBRITIS